RM.id Rakyat Merdeka - Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) menyampaikan kekhawatirannya terhadap dampak serius dari kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menaikkan tarif impor untuk produk Indonesia jadi 32 persen.
Ketua Umum APKI, Liana Bratasida menilai, kebijakan tarif tinggi tersebut akan melemahkan daya saing produk Indonesia salah satunya pulp dan kertas di pasar AS. Hal ini mengingat harga produk menjadi kurang kompetitif dibandingkan produk dari negara lain.
Baca juga : Tarif Impor Trump Mengganas, Indonesia Harus Bergegas
“Penurunan ekspor tidak hanya berdampak pada kinerja perusahaan, tetapi juga bisa mengganggu produksi, mengurangi tenaga kerja, dan menghambat pertumbuhan industri secara keseluruhan,” ujar Liana dalam keterangannya, Minggu (6/4/2025).
Ia juga menegaskan, kebijakan tarif ini berpotensi melanggar prinsip perdagangan bebas dan adil yang dijunjung oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Baca juga : Soal Tarif Resiprokal AS, Kadin Indonesia: Pintu Negosiasi Masih Terbuka
Sebagai bentuk respons, kata Liana, APKI mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis guna melindungi industri dalam negeri. Beberapa langkah yang disarankan antara lain adalah memperkuat proteksi pasar domestik dari potensi banjir impor produk dari negara terdampak lain, menjaga pasar dalam negeri sebagai cadangan strategis, serta konsisten dalam penerapan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Selain itu, APKI juga menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan perlakuan tarif terhadap produk asal Amerika Serikat, termasuk kemungkinan pemberlakuan tarif 0 persen pada produk manufaktur AS yang dinilai kurang kompetitif—tentunya dengan tetap memperhatikan ketentuan WTO.
Baca juga : Antisipasi Tarif Impor AS, Rachmat Gobel Sarankan Pemerintah Lakukan 8 Hal
APKI saat ini juga sedang melakukan kajian internal bersama para anggotanya untuk memetakan dampak riil kebijakan tersebut di lapangan. Di sisi lain, APKI mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah diplomatik, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk melalui koordinasi dengan kementerian dan asosiasi terkait di tingkat ASEAN, guna menegosiasikan ulang kebijakan tarif ini dengan pemerintah AS.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.