Soal Tarif Resiprokal AS, Kadin Indonesia: Pintu Negosiasi Masih Terbuka

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie optimistis, Indonesia bisa melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat (AS), terkait tarif resiprokal yang diumumkan Presiden Donald Trump pada Rabu (2/4/2025). Antara lain karena faktor geopolitik dan geoekonomi yang dimiliki Indonesia.

Dalam kebijakan Trump, Indonesia dikenai tarif resiprokal sebesar 32 persen dari basis tarif 10 persen, yang diterapkan AS kepada semua negara dan tarif yang dikenakan AS saat ini. Tarif resiprokal AS ini berlaku mulai 9 April 2025.

"AS adalah mitra bisnis strategis Indonesia. Hal itu tercermin dalam neraca perdagangan kedua negara dan investasi. Hubungan Indonesia dan AS adalah hubungan saling membutuhkan," kata Anindya dalam pernyataan yang dirilis pada Kamis (3/4/2025).

"Saya melihat, pernyataan Presiden Trump merupakan opening statement. Artinya, pintu negosiasi masih terbuka," imbuhnya.

Anindya menjelaskan, Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis di Kawasan Pasifik. Selain merupakan bagian dari kekuatan ekonomi ASEAN, Indonesia adalah anggota Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) yang strategis.

"Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dan pimpinan negara nonblok, juga tentu menjadi pertimbangan Trump," ujar Anindya.

Baca juga : Ini Kata Pemimpin Dunia Soal Tarif Impor AS Yang Bisa Picu Perang Dagang Merusak

Dia memastikan, Kadin Indonesia mendukung keputusan pemerintah untuk mempersiapkan berbagai langkah strategis menghadapi penerapan tarif resiprokal AS, dan melakukan negosiasi dengan pemerintah AS.

Menurutnya, komunikasi yang intens dengan pemerintah AS di berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan pemerintah AS adalah langkah yang tepat.

Kadin Indonesia menilai penting kerja sama Indonesia dengan negara anggota ASEAN, untuk memperjuangkan kepentingan yang sama.

Kadin Indonesia mengapresiasi langkah pemerintah, yang telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan ASEAN untuk mengambil langkah bersama. Sepuluh negara anggota ASEAN terdampak pengenaan tarif AS.

Sejalan dengan upaya pemerintah, Kadin Indonesia akan berdiskusi intens dengan mitra di ASEAN dan APEC Business Advisory Council, sebagai medium dunia usaha regional.

"Untuk memperkuat komunikasi kedua negara, perlu ada figur yang bisa berperan sebagai duta besar Indonesia di AS, di tengah proses diplomatik pemilihan duta besar," tutur Anindya.

Baca juga : Kelola THR dengan Cerdas, Ini Tips dari DBS Indonesia untuk Generasi Muda

Kadin Indonesia akan menggunakan jalur hubungan dengan Kamar Dagang Amerika Serikat (US Chamber of Commerce) yang sudah terjalin baik selama ini.

Dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke AS pada November 2024, Kadin Indonesia bertemu US Chamber of Commerce untuk mengantisipasi kebijakan ekonomi Presiden Trump di pemerintahan keduanya, dan mulai membangun fondasi B2B sebagai mitra sejawat.

"Awal Mei nanti, berkoordinasi dengan pemerintah, Kadin Indonesia akan ke AS untuk menindaklanjuti kerja sama dengan US Chamber of Commerce, dan menghadiri beberapa konferensi bisnis/ekonomi untuk menyikapi perkembangan terakhir," papar Anindya.

Jika AS menindaklanjuti rencana tarif impor 32 persen untuk produk Indonesia, neraca pembayaran jelas akan terdampak secara signifikan. Khususnya, neraca perdagangan dan arus investasi.

Selama ini, AS merupakan pemasok valuta asing dan mitra dagang bilateral terbesar, yang menyumbang surplus perdagangan sebesar 16,8 miliar dolar AS atau setara Rp 281,18 triliun pada tahun 2024.

Hampir semua ekspor komoditas utama Indonesia ke AS meningkat pada tahun 2024. Sebagian besar barang Indonesia yang diekspor ke AS adalah produk manufaktur seperti peralatan listrik, alas kaki, dan pakaian. Bukan komoditas mentah.

Negosiasi Selektif

Baca juga : BGR Logistik Indonesia Dukung Kegiatan Mudik Gratis Bersama BUMN

Selama ini, kata Anindya, produk Indonesia dikenakan tarif impor sekitar 10 persen di AS. Namun, faktanya, beberapa barang konsumsi sepenuhnya bebas bea masuk, karena Indonesia menikmati fasilitas preferensi sistem umum (GSP) yang diberikan pemerintah AS kepada negara-negara berkembang.

"Untuk memperkuat neraca perdagangan pasca keputusan Trump, negosiasi perdagangan dapat dilakukan lebih selektif. Fokus bisa dilakukan kepada industri padat karya yang terdampak secara vertikal, hulu hingga hilir," beber Anindya.

Selain itu, menurut dia, Indonesia juga perlu membuka pasar baru selain Asia Pasifik dan ASEAN. Seperti pasar Asia Tengah, Turki dan Eropa, sampai Afrika dan Amerika Latin.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.