RM.id Rakyat Merdeka - Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Dradjad Wibowo mengingatkan, bahwa Indonesia perlu menyusun kebijakan yang matang dalam merespons kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Amerika Serikat (AS).
Menurutnya, dinamika perdagangan global selalu berkaitan erat dengan politik dan keamanan, yang turut memengaruhi perekonomian Indonesia.
"Sejak masa VOC, perdagangan tak pernah terlepas dari politik dan keamanan. Sama halnya dengan situasi sekarang, di mana perdagangan menjadi bagian dari perang tarif yang digagas oleh Presiden Trump," kata Mantan Anggota DPR RI ini, Kamis (24/4/2025).
ekonomi yang juga politisi dari PAN ini menekankan, bahwa Indonesia harus mempertimbangkan dengan cermat setiap langkah kebijakan dalam menghadapi tekanan dari AS, terutama dalam konteks defisit perdagangan yang berkisar antara 13 hingga 16 miliar dolar AS.
Baca juga : Pemerintah Diharapkan Kebut Fase Konsolidasi
Dradjad yang juga Ketua Dewan Ketua Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan Badan Intelijen Negara (DISK) pun mengusulkan agar Indonesia mencari cara untuk menyeimbangkan defisit tersebut, salah satunya dengan mengalihkan impor dari negara lain ke AS, meski ia mengakui bahwa ini bukanlah pilihan yang ideal.
"Strategi yang bisa kita lakukan adalah mengalihkan impor dari negara lain ke Amerika, karena ini adalah langkah terbaik yang dapat kita tempuh untuk menghindari potensi pelemahan rupiah yang dapat berdampak pada stabilitas ekonomi dan politik," ujarnya.
Tak hanya itu, Dradjad juga menggarisbawahi pentingnya mengurangi biaya ekonomi domestik sebagai respons terhadap ancaman tarif dari AS.
Menurutnya, pengurangan biaya produksi dalam negeri akan menjadi kunci agar produk Indonesia tetap kompetitif meskipun ada tarif impor yang tinggi.
Baca juga : Menolak Makan Bergizi Gratis, Mematikan Masa Depan Bangsa
"Tantangan utama kita adalah bagaimana menekan biaya produksi di dalam negeri. Biaya produksi yang tinggi hanya akan membuat kita kesulitan bersaing. Salah satu caranya adalah dengan memangkas biaya-biaya terkait regulasi dan transportasi," jelasnya.
Dalam situasi ini, Dradjad juga mengingatkan, agar Indonesia berhati-hati dalam memisahkan kepentingan perdagangan AS dengan kepentingan nasional Indonesia.
Ia menyatakan, bahwa laporan tahunan dari U.S. Trade Representative (USTR) tidak selalu menggambarkan secara keseluruhan kepentingan kedua negara.
"Kita tidak bisa terjebak dalam kepentingan dagang Amerika. Mereka memang memiliki kepentingan besar di Indonesia, namun kita juga harus memastikan kebijakan yang kita ambil menguntungkan kedua belah pihak," tegasnya.
Baca juga : Dahnil Anzar Bekali Perwira Siswa Seskoad Strategi Komunikasi Efektif
Selain itu, Dradjad juga menyentil isu-isu domestik yang berpotensi memengaruhi kebijakan perdagangan Indonesia, seperti sertifikasi halal dan penggunaan teknologi AS dalam transaksi digital.
Ia menegaskan, pentingnya menjaga independensi Indonesia dalam merumuskan kebijakan ekonomi sesuai dengan kepentingan nasional.
"Indonesia harus siap dengan strategi alternatif jika permintaan AS terlalu merugikan kita. Kita tidak bisa menerima semua tuntutan mereka begitu saja, dan jika mereka terus mendesak, kita harus tegas menolaknya," tandasnya.
Dengan pemikiran yang matang dan strategi yang tepat, Dradjad yakin Indonesia dapat menghadapi tantangan dalam perang dagang ini, sambil tetap menjaga stabilitas ekonomi dan politik domestik.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.