RM.id Rakyat Merdeka - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini menyusul capaian pertumbuhan ekonomi kuartal I 2025 yang tercatat sebesar 4,87 persen.
“Jika dilihat lebih dalam, pelemahan ini tampaknya dipengaruhi oleh melambatnya konsumsi masyarakat,” ujar Ketua Umum BPP Hipmi, Akbar Himawan Buchari, dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Akbar juga menyoroti merosotnya komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yang selama ini menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Jika dibandingkan, pada kuartal I 2024 komponen ini mampu tumbuh signifikan sebesar 20,44 persen. Namun, pada kuartal I 2025 justru mengalami kontraksi sebesar 1,38 persen.
Baca juga : Kerek Daya Beli Rakyat, Pemerintah Diminta Permudah Izin Investasi
Selain itu, ia menambahkan, perlambatan juga terjadi pada pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT). Pada kuartal I 2025, LNPRT hanya tumbuh 3,07 persen, jauh melambat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh hingga 24,14 persen.
Hal serupa juga terjadi pada pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT), yang tumbuh melambat menjadi 4,89 persen pada kuartal I 2025, turun tipis dari 4,91 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya. Padahal, PKRT menyumbang porsi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yakni mencapai 54,53 persen.
"Konsumsi rumah tangga yang kontribusinya lebih dari 50 persen justru melambat. Sederhananya, komponen pengeluaran kita terseok-seok, sehingga membebani pertumbuhan ekonomi," jelas Akbar.
Baca juga : Sektor Pertanian Jadi Andalan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Selain persoalan konsumsi, Akbar juga menyoroti persoalan ketenagakerjaan. Ia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat jumlah pengangguran pada Februari 2024 mengalami kenaikan sebesar 82 ribu orang atau 1,11 persen, menjadi total 7,28 juta orang.
Menurutnya, tanda-tanda pelemahan ekonomi sebenarnya sudah mulai terlihat sejak momentum Idulfitri lalu. Ia mencatat adanya penurunan jumlah pemudik hingga 24 persen serta asumsi perputaran uang yang turun 12,28 persen dibanding tahun sebelumnya.
“Artinya, masyarakat memang tidak memegang uang. Kalaupun ada, ya sedikit. Sehingga mereka menahan untuk membelanjakannya. Tanpa momen Lebaran, bisa dipastikan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2025 akan lebih rendah dari 4,87 persen,” ujar Akbar.
Baca juga : Industri Padat Karya Tertekan, Pemerintah Siapkan Insentif Dan Deregulasi
Melihat berbagai persoalan tersebut, Akbar mendorong pemerintah untuk segera memperbaiki iklim investasi secara menyeluruh. Ia menilai, deregulasi yang masif perlu dilakukan agar investor baru mau masuk dan investasi yang sudah ada bisa terus berkembang.
“Saat ini, yang paling penting adalah realokasi sumber daya ke program-program jangka pendek yang berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya beli masyarakat. Percepatan belanja pemerintah menjadi harga mati untuk menstimulus ekonomi,” tegasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.