RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah mengakui aksi pemalakan terhadap para pelaku usaha, masih marak terjadi di berbagai daerah. Hal itu menjadi ancaman serius bagi iklim investasi nasional.
Untuk menjaga suasana investasi kondusif, Pemerintah mengambil langkah proaktif. Termasuk melibatkan aparat penegak hukum dan mendorong penguatan kemitraan antara investor dan pelaku usaha lokal.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu menegaskan, praktik-praktik pemalakan sangat meresahkan dunia usaha. Hal ini menghambat pertumbuhan investasi yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Beberapa bulan terakhir, kita mendengar banyak laporan tentang aksi-aksi dari kelompok masyarakat atau organisasi yang meresahkan dan mengganggu kegiatan investasi,” ujar Todotua di Jakarta, Kamis (15/5/2025).
Menurutnya, kasus-kasus pemalakan akan ditangani oleh aparat penegak hukum. Pemerintah juga mendorong keterlibatan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mendata dan menjalin kemitraan antara perusahaan lokal dan investor.
Baca juga : Gandengan Tangan Dengan Ari Lasso
Kemitraan ini diharapkan dapat memperkuat partisipasi pengusaha lokal dalam proyek-proyek investasi strategis.
“Pemda akan membantu proses seleksi. Sedangkan investor memberikan daftar pekerjaan yang bisa dilaksanakan oleh pelaku usaha daerah,” jelasnya.
Sebagai contoh, Kementerian Investasi memfasilitasi pertemuan antara Gubernur Banten Andra Soni, Kapolda Banten Irjen Suyudi Ario Seto, perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, serta manajemen PT Chandra Asri Alkali (CAA).
Pertemuan ini membahas gangguan terhadap proyek investasi senilai Rp 15 triliun milik CAA di Banten, yang didatangi para oknum tak bertanggung jawab dengan meminta jatah proyek tanpa melalui mekanisme resmi.
Todotua menegaskan, Pemerintah akan menjamin kelancaran proyek-proyek strategis nasional.
Baca juga : Cerita Kakek Hasanuddin Naik Haji: Dari Marbot di BSD, Kini Ada di Masjid Nabawi
“Negara harus hadir memberikan jaminan kepastian hukum dan keamanan agar investasi di Indonesia tetap berkelanjutan,” janjinya.
Dia juga menekankan pentingnya efek jera bagi pelaku pemalakan agar tidak terjadi di proyek-proyek lain.
Todotua menjelaskan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan mengambil langkah cepat bersama aparat hukum sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Investasi.
Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, lanjutnya, Pemerintah akan memperkuat pengawasan pola kemitraan investasi melalui implementasi Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah.
Gubernur Andra Soni menyampaikan komitmennya untuk menjaga kelancaran investasi di wilayahnya, khususnya di Kota Cilegon.
Baca juga : Buntut Ledakan Amunisi di Garut Tewaskan 13 Orang, DPR Panggil Panglima TNI
“Kami berkomitmen menciptakan iklim investasi sehat agar target pertumbuhan ekonomi 8 persen dapat tercapai,” ujar Andra.
Kapolda Banten Irjen Suyudi Ario Seto juga memastikan akan menindaklanjuti kasus pemalakan tersebut melalui penyelidikan dan penyidikan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.