Purbaya: Jangan Habis Untuk Bangun Gerai...

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah menggelontorkan modal jumbo Rp 3 miliar untuk setiap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan, modal yang berasal dari dana pinjaman pada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) itu, jangan sampai habis hanya untuk membangun gerai. Purbaya ingin, KDKMP menghasilkan usaha yang mampu menggerakkan ekonomi desa. 

"Harusnya itu nggak (hanya pembangunan), ada juga sedikit untuk operasional. Itu kan pinjam bank cukup banyak, ambil uang cukup banyak di bank," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/7/2026). 

Meski demikian, Purbaya menegaskan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak memiliki kewenangan mengatur penggunaan dana tersebut. Tugas Kemenkeu hanya memastikan pembayaran cicilan pinjaman kepada Himbara berjalan sesuai skema yang telah ditetapkan. 

Instrumen pembayaran cicilan dilakukan melalui Dana Desa. Sebanyak dua pertiga alokasi Dana Desa akan digunakan untuk membayar pinjaman tersebut, selama enam tahun. 

"Kewajiban saya adalah membayar cicilan pinjaman KDKMP ke bank-bank Himbara. Cicil enam tahun, selesai. Risiko saya terbatas karena sebagian dicicil dari Dana Desa, dua pertiga Dana Desa masuk ke situ," jelasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, KDKMP akan menjadi pintu utama penyaluran berbagai program bantuan pemerintah. Keputusan tersebut diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (15/7/2026). 

Baca juga : Periksa Anggota BPK, KPK Dalami Dugaan Intervensi Audit

Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan, pemerintah ingin meluruskan fungsi KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi milik negara di tingkat desa. 

"Nanti koperasi desa itu akan menjadi kantor tunggal. Seluruh bantuan-bantuan pemerintah melalui Kopdes," ujar Zulhas dalam Seminar Nasional KDKMP di Gedung Sasana Kriya TMII, Jakarta Timur, Kamis (16/7/2026). 

Melalui KDKMP, pemerintah akan menyalurkan berbagai bantuan, mulai dari bantuan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan tunai bagi masyarakat desil I dan II, beras SPHP, hingga alat dan mesin pertanian (alsintan). 

Kebijakan tersebut, kata dia, merupakan terobosan besar karena selama Indonesia merdeka pemerintah belum pernah memiliki jaringan distribusi bantuan yang menjangkau seluruh desa melalui koperasi. 

"Selama Indonesia merdeka baru sekarang pemerintah punya infrastruktur untuk membantu memajukan desa. Bantuan apa pun yang ada subsidi pemerintah nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih," katanya. 

Tak hanya menjadi penyalur bantuan, KDKMP juga akan berfungsi sebagai pembeli hasil panen petani dan tangkapan nelayan. 

Baca juga : Jubir Gerindra Dukung KDMP Kelola Tambang

Jika harga gabah, jagung, atau ikan jatuh di bawah harga acuan pemerintah, koperasi akan membeli hasil produksi masyarakat agar petani dan nelayan tidak merugi. 

"Kalau harga jagung di bawah standar, koperasi yang beli. Kalau harga ikan murah, nelayan dirugikan, koperasi yang akan beli," ujar Zulhas. 

Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan kehadiran KDKMP tidak akan mematikan agen LPG maupun penyalur pupuk subsidi yang sudah ada. Menurutnya, mekanisme distribusi barang bersubsidi akan diatur lebih lanjut oleh kementerian teknis. 

"Barang bersubsidi menurut arahan Presiden harus disalurkan langsung kepada masyarakat melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih," katanya. 

Ferry menambahkan, peran sebagai penyalur barang bersubsidi akan menjadi salah satu sumber pendapatan koperasi sehingga usaha KDKMP memiliki fondasi bisnis yang lebih kuat. Pihaknya menargetkan operasional KDKMP dimulai pada pekan pertama Agustus 2026. 

Saat ini pemerintah tengah mempercepat pelatihan para manajer koperasi yang nantinya ditempatkan di sekitar 35 ribu hingga 36 ribu KDKMP di seluruh Indonesia. 

Baca juga : PSI Lampung Miliki Ribuan Kader Baru

"Itu sudah mulai running. Arahan Bapak Presiden dibuat dulu percontohannya, tahap demi tahap," terang Ferry. 

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto memastikan KDKMP tidak akan mematikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun warung-warung kecil. Menurutnya, koperasi justru akan memperkuat ekosistem ekonomi desa melalui pola kolaborasi. 

"Insya Allah akan kita bangun kolaborasi yang luar biasa. Tidak akan ada saling meniadakan dan saling menjatuhkan," tegas Yandri. 

Ia mengutip filosofi Bung Hatta bahwa Indonesia tidak akan maju hanya dengan pembangunan di pusat, melainkan melalui kemajuan desa-desa. "Indonesia tidak akan pernah bersinar dengan satu obor di Monas, tapi Indonesia akan menyala dengan lilin-lilin kecil yang ada di desa-desa. Lilinnya itu adalah Koperasi Desa Merah Putih," ujarnya. 

Yandri menambahkan, pemerintah ingin program tersebut benar-benar berhasil karena menggunakan Dana Desa. Nantinya, sekitar 20 persen keuntungan koperasi akan menjadi pendapatan desa, sedangkan 80 persen dikembalikan kepada anggota koperasi atau masyarakat desa. 

Sementara itu, Direktur PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota juga optimistis KDKMP tidak akan mematikan warung-warung kecil. Menurutnya, koperasi justru akan memangkas rantai distribusi sehingga harga barang menjadi lebih murah dan margin keuntungan pedagang desa meningkat. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.