RM.id Rakyat Merdeka - Konsumsi gas bumi dipastikan akan terus meningkat seiring dengan strategi transisi energi yang digencarkan pemerintah.
Apalagi, dalam beberapa tahun terakhir, temuan cadangan minyak dan gas bumi (migas) didominasi oleh gas.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pun telah menetapkan target swasembada energi nasional melalui hilirisasi gas.
Namun demikian, tantangan besar yang dihadapi saat ini adalah kesenjangan geografis antara lokasi cadangan gas dengan pusat kebutuhan (demand).
Untuk menjembatani ketimpangan ini, pemerintah perlu menyiapkan berbagai opsi penyaluran, baik melalui jaringan pipa gas maupun skema beyond pipeline seperti gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG).
Wakil Presiden Komersialisasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) Ufo Budiarius Anwar mengungkapkan, temuan cadangan gas dalam beberapa tahun terakhir cukup besar, terutama di kawasan Indonesia timur.
Sementara itu, pusat kebutuhan berada di wilayah barat, seperti Jawa dan Sumatera.
"Tantangannya bagaimana membawa gas tersebut ke end user di Jawa dan Sumatera," ujar Ufo Budiarius Anwar, dalam diskusi Strategi Penguatan Sektor Gas Bumi Indonesia yang digelar Energy Editor Society (E2S) di Jakarta, Jumat (16/5/2025).
Data SKK Migas mencatat, pada 2024 rata-rata penyaluran gas bumi mencapai 5.613,43 BBTUD.
Baca juga : Isuzu Hadirkan Traga Black Premium, Diproduksi Terbatas
Sebagian besar atau lebih dari 60 persen digunakan untuk kebutuhan domestik: industri menyerap 26,24 persen, pupuk 12,3 persen, dan kelistrikan 12,51 persen.
Sisanya digunakan untuk LNG domestik, lifting minyak, LPG, serta jaringan gas.
Adapun ekspor gas bumi terdiri dari 24,17 persen dalam bentuk LNG dan 6,95 persen dalam bentuk gas pipa ke Singapura.
"Gas adalah lokomotif energi Indonesia yang sangat mendukung transisi energi. Masalah utamanya adalah infrastruktur. Sektor kelistrikan dan pupuk paling besar menyerap gas. Potensi jaringan gas (jargas) juga besar untuk mengurangi impor LPG," jelas Ufo.
Kebutuhan gas nasional diperkirakan terus meningkat moderat, dari 5.613 MMSCFD pada 2025 menjadi 6.229 MMSCFD pada 2033, dan sekitar 5.751 MMSCFD pada 2035.
Struktur permintaan diproyeksikan tetap didominasi sektor kelistrikan, pupuk, dan industri manufaktur yang membutuhkan pasokan stabil dan jangka panjang.
Meskipun pasokan gas secara total tergolong surplus, ketimpangan antarwilayah menunjukkan kecenderungan makin melebar.
Tahun ini, pemerintah telah melakukan strategi swap gas untuk mengalihkan pasokan gas pipa ke Singapura menjadi LNG guna memenuhi kebutuhan dalam negeri, khususnya wilayah Batam.
Swap gas dari Natuna sebesar 25 BBTUD akan dimulai 1 Juni 2025.
Baca juga : Mengenal Bukit Pemanah, Saksi Bisu Perang Uhud
Tambahan pasokan LNG domestik hingga Juni 2025 telah mencakup sekitar 18 kargo.
Dan untuk periode Juli–Desember 2025 direncanakan pengalihan hingga 30 kargo dari ekspor ke kebutuhan dalam negeri.
"Sampai Juni 2025 aman. Setelah itu, kami atur ulang jadwal pengiriman LNG dan minta PLN serta PGN untuk menghitung ulang kebutuhan gasnya," kata Ufo.
Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis Pertamina Hulu Energi (PHE) Rachmat Hidajat menambahkan, meski cadangan gas cukup besar, mayoritas berada di ladang terisolasi dan bersifat marginal.
Ini memerlukan dukungan pemerintah untuk membangun infrastruktur agar cadangan tersebut dapat dimonetisasi.
"Butuh kolaborasi. Kalau pemerintah bisa chip in untuk infrastruktur, itu bisa unlock potensi cadangan," ujarnya.
Anggota Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dasar seperti jaringan pipa.
Tanpa itu, distribusi gas hanya mengandalkan LNG yang lebih mahal dan tidak efisien.
"Infrastruktur pipa gas itu kunci. Kalau tidak ada, akan muncul biaya tambahan, dan harga gas jadi mahal," kata Sugeng.
Baca juga : Sudah Mengundurkan Diri, Hasan Nasbi Masih Ikut Rapat Kabinet
Dia mencontohkan proyek pipa Cirebon–Semarang (Cisem) yang akhirnya diambil alih negara setelah gagal dibangun swasta.
Pembangunan jaringan pipa dari ujung Aceh hingga Jawa Timur dinilai dapat menekan biaya distribusi dan mengoptimalkan fasilitas seperti terminal Arun.
Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menyebutkan, sekitar 80 persen cadangan gas berada di Indonesia timur.
Padahal konsumen terbesar berada di wilayah barat, yang selama ini terbiasa dengan harga gas murah.
"Kalau bangun pipa, investor pasti tanya berapa lama balik modal. Kalau proyek hanya bertahan 5–10 tahun, dan balik modal 15 tahun, mereka pasti mundur. LNG skala kecil bisa jadi solusi sementara, walau biayanya lebih tinggi," terang Komaidi.
Dia menilai keterlibatan badan usaha, baik milik negara maupun swasta, menjadi kunci pengembangan infrastruktur dan peningkatan pemanfaatan gas domestik.
“Badan usaha adalah mitra strategis pemerintah dalam mendukung hilirisasi dan penyediaan infrastruktur gas bumi nasional,” tandasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.