Presiden Prabowo Subianto menunjuk Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak yang baru. Figur muda yang selama ini dikenal sebagai salah satu arsitek kebijakan di lingkaran Kantor Staf Presiden ini kini mengemban tugas besar di tengah tekanan fiskal dan ketidakpastian ekonomi global yang belum reda.
Penunjukan Bimo bukan tanpa alasan. Latar belakangnya sebagai ekonom dan teknokrat yang memahami lanskap kebijakan publik membuatnya dianggap mampu membawa pendekatan segar dalam reformasi perpajakan nasional. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa tugas yang menantinya sangat berat.
Tiga Tantangan Besar
Baca juga : Kaligedang Kisruh, Warga Ijen Bela PTPN Dan Kutuk Premanisme
Pertama, ketidakpastian ekonomi global yang terus membayangi. Perlambatan ekonomi Tiongkok, ketegangan geopolitik, suku bunga tinggi di negara maju, hingga tren deglobalisasi, semuanya berdampak langsung pada potensi penerimaan pajak nasional. Dalam situasi seperti ini, menjaga target penerimaan sembari tetap menjaga iklim investasi menjadi misi yang tidak mudah.
Kedua, kredibilitas institusi perpajakan yang masih menghadapi tantangan kepercayaan publik. Meskipun berbagai reformasi telah dilakukan sejak era Sri Mulyani, kasus-kasus pelanggaran integritas oknum pejabat pajak beberapa waktu lalu telah merusak citra institusi. Bimo perlu menerapkan pendekatan transparan dan berbasis data untuk menegaskan bahwa reformasi birokrasi bukan hanya jargon, tetapi kenyataan.
Ketiga, optimalisasi penerimaan negara di tengah transisi menuju ekonomi digital. Basis pajak di era digital tidak lagi bisa bergantung pada sektor konvensional. Ekonomi platform, transaksi lintas negara, hingga fenomena crypto dan e-commerce menuntut Ditjen Pajak untuk adaptif terhadap teknologi dan regulasi internasional. Bimo diharapkan mampu menerjemahkan tantangan ini ke dalam kebijakan yang lincah namun berkeadilan.
Baca juga : Budi Arie Ajak Warga Bangsa Maju Bersama Majukan Koperasi
Antara Peluang dan Risiko
Di balik tantangan, ada peluang besar. Generasi muda di tubuh birokrasi seperti Bimo bisa menjadi simbol perubahan generasi dan cara kerja baru yang lebih responsif. Dukungan teknologi dan digitalisasi yang telah dibangun menjadi fondasi penting untuk memodernisasi sistem perpajakan.
Namun, risikonya juga nyata. Tanpa dukungan politik yang konsisten, terobosan yang dibawa bisa macet di tengah jalan. Apalagi jika reformasi perpajakan justru dipolitisasi oleh kepentingan jangka pendek.
Baca juga : Menkop Ungkap 8 Tantangan Krusial Koperasi Desa Yang Harus Segera Diberesin
Penutup
Menakar tugas Bimo Wijayanto bukan sekadar menilai kapasitas personal, tetapi juga menimbang sejauh mana arah pemerintahan Prabowo Subianto akan serius melanjutkan agenda reformasi struktural di bidang fiskal. Kita tentu berharap, di tangan generasi baru ini, institusi perpajakan Indonesia tak hanya menjadi alat pungut negara, tetapi juga motor pemerataan dan keadilan ekonomi.
Powered by Froala Editor
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.