RM.id Rakyat Merdeka - Kemandirian energi masyarakat di wilayah operasi Zona Rokan, terus diupayakan didorong oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).
Untuk itu, melalui Program Desa Energi Berdikari (DEB), PHR mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan berbasis biogas bagi masyarakat, di Desa Muktisari, Kecamatan Tapung, Kampar, Riau.
Program Desa Energi Berdikari ini, merupakan wujud nyata dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PHR dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Zona Rokan.
Dengan menggandeng Yayasan Rumah Energi (YRE), PHR mendukung penuh pengembangan infrastruktur energi terbarukan, berupa 20 reaktor biogas di Desa Muktisari. Sedangkan satu reaktor biogas lainnya berada di Kecamatan Rumbai, Pekanbaru dan delapan reaktor biogas juga dikembangkan di Kecamatan Bangko, Rokan Hilir.
DEB Muktisari merupakan salah satu program DEB di Zona Rokan yang telah berhasil mengembangkan biogas dari kotoran hewan sebagai sumber energi alternatif. Bahkan, program ini mampu meningkatkan nilai ekonomi masyarakat dari biogas maupun bioslurry yang dihasilkan.
Menurut Manager Community Involvement & Development (CID) PHR, Iwan Ridwan Faizal, berkat inisiatif dan partisipasi aktif masyarakat dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal, khususnya limbah ternak untuk menghasilkan biogas, Desa Muktisari kini bertransformasi menjadi percontohan sebagai Desa Energi Berdikari berbasis biogas.
Sementara Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Hudi D Suryodipuro, terkait program desa energi mandiri yang dikembangkan oleh PHR ini menyampaikan, kegiatan program pengembangan masyarakat (PPM) ini merupakan salah satu bentuk nyata manfaat industri hulu migas bagi masyarakat sekitar wilayah operasinya.
Melalui harmonisasi yang baik antara industri hulu migas dengan masyarakat sekitar, jelasnya, akan menjadi investasi sosial yang berharga, untuk mendukung kelancaran operasi dan sekaligus modal bagi kemandirian berkembangnya masyarakat di sekitar wilayah operasi hulu migas.
"Program Desa Energi Mandiri berbasis biogas yang dikembangkan PHR akan turut berkontribusi, mendukung ketahanan energi yang telah dicanangkan Presiden Prabowo melalui program ASTA CITA", tegas Hudi.
SKK Migas, ujarnya lagi, secara konsisten terus mendorong seluruh Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS), untuk melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasi, sehingga akan semakin banyak tumbuh desa mandiri energi di seluruh wilayah operasi hulu migas yang tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia.
Baca juga : Harita Nickel Kucurkan Rp 75 Triliun, Dorong Hilirisasi dan Ekonomi Daerah
Masih terkait program ini, Iwan kembali menambahkan, total realisasi volume biogas yang dihasikan dari 29 unit reaktor biogas di Muktisari, Rumbai dan Rokan Hilir hingga Maret 2025 mencapai 205 m3, atau setara dengan energi kalor 197.478 kWh.
Sedangkan potensi reduksi emisi dari penggunaan biodigester reaktor biogas mencapai 50,00 tCO2e per tahun.
Tak cuma itu, keberadaan reaktor biogas mampu menekan biaya pembelian gas elpiji rumah tangga. Karena warga bisa menghemat penggunaan tabung gas LPG untuk kebutuhan memasak rerata tiga tabung dalam sebulan.
Masyarakat pun bisa berhemat sekitar Rp 60 ribu hingga Rp 75 ribu per bulan dari pemanfaatan biogas.
Tak sekadar mendukung pasokan energi, implementasi teknologi sederhana ramah lingkungan ini turut mewujudkan sirkular ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat desa.
Di bawah kelompok Biotama Agung Lestari, warga sukses mengelola ampas biogas (bioslurry) dengan menghasilkan produk turunan, berupa pupuk organik untuk bertani dan berkebun.
Secara rata-rata, penghematan pembelian pupuk kimia oleh penerima manfaat untuk kegiatan pertanian dan Perkebunan sekitar Rp 100 ribu hingga Rp 250 ribu per bulan.
Jadi, tak hanya mampu memenuhi kebutuhan pupuk masyarakat petani, pemanfaatan bioslurry menjadi pupuk organik, bahkan menjadi pundi-pundi pendapatan baru bagi masyarakat.
Lebih jauh, Iwan membeberkan, sejak Oktober 2023, Kelompok Tani Biotama Agung Lestari telah menjual 2094 botol (liter) produk Pupuk Organik Cair (POC), dengan omset lebih kurang Rp 45 juta.
Begitu pula penjualan Pupuk Organik Padat (POP), mencapai 6208 kg, dengan omset lebih kurang Rp 16 juta sehingga total omset kelompok tani sebesar Rp 61 juta.
Baca juga : Kapolri Serahkan 9.648 Hewan Kurban Untuk Masyarakat
Dengan pencapaian Desa Mukti Sari ini, Kepala Desa Mukti Sari, Waryono, mengaku bersyukur dan bangga. Dia pun menyampaikan terima kasih kepada PHR, atas pendampingan yang sudah diberikan kepada masyarakat.
Karena, tak hanya mendukung kemandirian energi, namun keberadaan reaktor biogas juga telah mendorong terciptanya sirkular ekonomi bagi masyarakat di Desa Mukti Sari.
"Jelas, ini merupakan bukti nyata, masyarakat desa dapat mewujudkan kemandirian energi. Pengalaman Mukti Sari diharapkan dapat menjadi contoh dan menginspirasi desa-desa lain untuk memanfaatkan potensi lokal sebagai sumber energi,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK Migas adalah satuan kerja khusus yang diberikan tugas oleh Pemerintah, c.q. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Tugasnya, menyelenggarakan pengelolaan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi, berdasarkan Peraturan Presiden No. 95/2012 jo. Peraturan Presiden No. 9/2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 36/2018 jo. Peraturan MESDM No. 2/2022.
SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, berdasarkan Kontrak Kerja Sama.
Pembentukan lembaga ini dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Sementara PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), merupakan salah satu anak perusahaan Pertamina, yang bergerak di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah Subholding Upstream, PT Pertamina Hulu Energi (PHE). PHR berdiri sejak 20 Desember 2018.
Pertamina mendapatkan amanah dari Pemerintah Indonesia untuk mengelola Wilayah Kerja Rokan sejak 9 Agustus 2021.
Pertamina menugaskan PHR untuk melakukan proses alih kelola dari operator sebelumnya. Proses transisi berjalan selamat, lancar dan andal.
Baca juga : Poros Muda Indonesia Bagikan Daging Kurban bagi Masyarakat
PHR melanjutkan pengelolaan Zona Rokan selama 20 tahun, mulai 9 Agustus 2021 hingga 8 Agustus 2041.
Daerah operasi Zona Rokan seluas sekitar 6.200 km2 berada di 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau.
Terdapat 80 lapangan aktif dengan 11.300 sumur dan 35 stasiun pengumpul (gathering stations).
Zona Rokan memproduksi seperempat minyak mentah nasional atau sepertiga produksi pertamina.
Selain memproduksi minyak dan gas bagi negara, PHR mengelola program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan fokus di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan lingkungan. (*)
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.