RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Presiden ke-13 Prof. KH. Ma’ruf Amin menegaskan bahwa sektor ekonomi syariah Indonesia tetap tumbuh kuat meski kondisi ekonomi global mengalami ketidakpastian akibat tekanan geopolitik dan perdagangan internasional.
Dalam diskusi Kamisan yang digelar Center for Sharia Economic Development (CSED) bersama para pakar dan tokoh ekonomi syariah nasional, Ma’ruf menyebutkan bahwa sektor halal Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 9,16 persen pada 2025, lebih tinggi dari tahun sebelumnya.
“Pertumbuhan sektor halal Indonesia tetap kuat meski dunia tidak dalam kondisi baik-baik saja. Ini menunjukkan fondasi ekonomi syariah kita semakin kokoh,” ujar Ma’ruf Amin.
Produk halal Indonesia juga disebut telah berkontribusi sebesar 80 persen terhadap pasar internasional.
Selain itu, total aset keuangan syariah nasional mencapai Rp 9.252 triliun atau tumbuh 5,3 persen secara tahunan.
Angka ini lebih tinggi dibanding pertumbuhan aset keuangan nasional yang hanya 3,6 persen.
Baca juga : Harga Minyak Indonesia Naik, Dipicu Ketegangan Geopolitik
Pasar modal syariah menjadi penyumbang utama dengan pangsa pasar 37 persen, diikuti sektor perbankan dan lembaga keuangan non-bank.
Sektor filantropi syariah juga tumbuh signifikan, dengan akumulasi zakat dan wakaf sebesar Rp 40,5 triliun atau naik 25,03 persen.
Aset wakaf nasional kini mencapai Rp3,02 triliun berkat instrumen seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). Namun, tantangan tetap ada.
Tingkat literasi keuangan syariah memang sudah mencapai 43,4 persen, tetapi inklusinya masih rendah di angka 13,41 persen.
“Zakat itu bukan hanya ibadah spiritual, tapi juga muamalah. Ini perlu dipahami umat. Kita harus menjembatani kesadaran agar literasi naik bersama inklusi,” kata Ma’ruf.
Dalam sesi tanggapan, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag, Prof. Waryono Abdul Ghofur menyebutkan bahwa dari potensi zakat sebesar Rp327 triliun, hanya Rp 41 triliun yang terealisasi dan baru Rp13 triliun yang tercatat secara resmi.
Baca juga : Cinta Indonesia, Jordi Amat Tolak Klub Arab Saudi
“Banyak masyarakat berzakat langsung ke mustahik tanpa melalui lembaga resmi. Ini membuat data tidak tercatat dan kemanfaatannya tidak bisa diukur secara strategis,” ujar Waryono.
Sementara itu, Deputi Bidang Kemitraan dan Standarisasi Halal BPJPH, Abdul Syakur mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada 7 juta produk yang bersertifikat halal, jauh melebihi target yang didukung anggaran hanya untuk 1 juta sertifikat.
“Label halal harus jadi perlindungan umat, bukan alat negara produsen lain. Indonesia tak boleh hanya jadi pasar, kita harus jadi produsen utama,” tegas Ma’ruf menanggapi laporan tersebut.
Dari sisi integrasi ekonomi, Ali Sakti dari Bank Indonesia (BI) menilai banyak pelaku ekonomi halal belum terhubung dengan sistem keuangan syariah. Ia menganalogikan kondisi ini seperti “gasing yang berputar sendiri-sendiri”.
Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS Sutan Emir Hidayat menyampaikan, komite daerah ekonomi syariah (KDEKS) telah terbentuk di 37 wilayah dan 25 provinsi sudah memasukkan ekonomi syariah ke dalam RPJPD mereka.
Sementara Prof. Bustanul Arifin dari CSED INDEF menyoroti masalah ketimpangan lahan di sektor pertanian, di mana rata-rata petani hanya memiliki 0,3 hektar.
Baca juga : Demi Ekonomi 8 Persen, Wamen Investasi Tekad Benahi Perizinan
“Dengan luas lahan segitu, mustahil kita bicara soal kesejahteraan petani. Skema bagi hasil berbasis syariah harus jadi solusi,” katanya.
Ma’ruf Amin menambahkan bahwa masih banyak lahan tidur yang tidak dimanfaatkan dan dipegang oleh lembaga tertentu.
“Lahan kita banyak, tapi terbengkalai. Kita perlu aturan, agar tanah itu bisa diserahkan ke masyarakat, lewat skema dana sosial dan wakaf produktif,” tegasnya.
Menutup diskusi, Ma’ruf menyerukan semangat keberlanjutan perjuangan ekonomi syariah meski masa jabatan berakhir.
“Hasil adalah urusan Allah. Tapi bergerak adalah kewajiban kita. Jabatan boleh berakhir, tapi perjuangan memajukan ekonomi syariah tidak boleh berhenti,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.