RM.id Rakyat Merdeka - Pelaku usaha menyambut positif kesepakatan penurunan tarif impor produk Indonesia ke Amerika Serikat (AS) dari 32 persen menjadi 19 persen. Meski begitu, mereka berharap Pemerintah terus bernegosiasi agar tarif bisa ditekan lebih rendah dan daya saing ekspor nasional tetap terjaga.
Presiden AS Donald Trump mengklaim telah mencapai kesepakatan dagang dengan Indonesia. Dalam kesepakatan itu, produk ekspor asal Indonesia akan dikenai tarif 19 persen, turun dari proposal awal 32 persen. Sementara barang-barang dari AS bisa masuk ke Indonesia tanpa bea masuk alias tarif nol persen.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengatakan, penurunan tarif menjadi 19 persen adalah hasil negosiasi yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Meski begitu, masih ada ruang untuk memperbaiki kesepakatan tersebut.
“Ini menunjukkan Indonesia masih memiliki ruang untuk menjaga daya saing ekspornya. Terutama pada produk ekspor kita seperti tekstil, alas kaki, furnitur, hingga perikanan yang memiliki ketergantungan cukup tinggi terhadap pasar Amerika Serikat,” ujar Shinta, Rabu (16/7/2025).
Baca juga : Turunkan Tarif Impor Jadi 19 Persen, Trump Yang Keras Diluluhkan Prabowo
Menurutnya, Indonesia juga telah berkomitmen meningkatkan impor komoditas strategis dari AS yang dibutuhkan industri nasional, seperti kapas, jagung, kedelai, produk dairy dan minyak mentah.
Shinta bilang, tarif impor barang AS ke Indonesia sebagian besar memang sudah rendah, antara nol hingga lima persen. Karena itu, Apindo akan mendalami lebih lanjut dampak sektor per sektor.
“Kami juga tengah menyiapkan berbagai usulan mitigasi kepada Pemerintah untuk memastikan transisi dan adaptasi industri berjalan efektif. Termasuk mendorong peningkatan ekspor ke pasar non-tradisional serta percepatan agenda deregulasi nasional,” jelasnya.
Shinta juga menekankan pentingnya reformasi struktural untuk memperkuat industri dalam negeri.
Baca juga : Tarif Trump Turun Jadi 19 Persen, Ketum Hipmi: Upaya Pemerintah Sudah Maksimal
“Daya saing ekspor Indonesia tidak cukup hanya bergantung pada tarif. Yang jauh lebih penting adalah kepastian dan kemudahan berusaha, efisiensi logistik dan energi, serta kualitas regulasi dan infrastruktur yang menopang sektor industri,” katanya.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, kesepakatan ini sebagai alarm bagi Indonesia untuk mempercepat transisi energi.
“Dengan outlook pelebaran defisit migas, sudah saatnya Indonesia mempercepat transisi dari ketergantungan fosil,” katanya.
Bhima mengungkapkan, sebagai bagian dari kesepakatan, Indonesia juga menyepakati pembelian energi dari AS senilai 15 miliar dolar AS. Hal ini berisiko memperbesar defisit migas dan menekan kurs rupiah.
Baca juga : Nego Prabowo Bikin Tarif Trump Turun 19 Persen, Analis: Market Respons Positif
Dia memperkirakan, subsidi energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 bisa melonjak dari rencana Rp 203,4 triliun menjadi Rp 300 triliun hingga Rp 320 triliun.
“Ketergantungan impor minyak sudah membebani APBN. Apalagi jika harus membeli dari AS di atas harga pasar,” ujarnya. Bhima menyarankan Pemerintah segera memperluas pasar ekspor ke wilayah baru, seperti Uni Eropa dan negara-negara Asia Tenggara. [DIR/NOV]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.