RM.id Rakyat Merdeka - PT Pertamina (Persero) menyatakan siap menyerap minyak mentah (crude oil) asal Amerika Serikat (AS). Namun, rencana pengadaan tersebut masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah sebagai dasar hukum pelaksanaan impor.
“Regulasi penting sebagai landasan hukum bagi Pertamina untuk menjalankan kegiatan penugasan tersebut. Saat ini masih dalam proses pembahasan di Pemerintah,” ujar Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, kepada RM.id, Senin (4/8/2025).
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengantisipasi pemberlakuan tarif balasan sebesar 19 persen oleh pemerintah AS kepada produk ekspor Indonesia yang dijadwalkan efektif pada 7 Agustus 2025.
Baca juga : RDF Rorotan Beroperasi Mulai 22 Agustus, Pramono Jamin Tidak Timbulkan Bau
Fadjar menjelaskan, jika regulasi telah diterbitkan, pengadaan crude dari AS akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan nasional dan kapasitas pengolahan kilang domestik. Kilang Balikpapan dan Cilacap telah dipastikan siap secara teknis untuk mengolah minyak mentah ringan jenis WTI.
Selain minyak mentah, Pertamina juga tengah menjajaki peningkatan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) dari AS. Saat ini, sekitar 57 persen dari total impor LPG nasional berasal dari negara tersebut. Penambahan volume masih dalam tahap pembahasan, dengan mempertimbangkan kebutuhan serta alternatif sumber pasokan dan energi.
“Penjajakan peningkatan dilakukan dengan menambah volume. Kami juga mengantisipasi kebutuhan masa depan melalui alternatif sumber dan pengembangan jaringan gas (jargas),” kata Fadjar.
Baca juga : Mandiri Dukung Program Prabowo, Siap Salurkan 25 Ribu Rumah Subsidi
Pertamina sebelumnya telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan mitra di AS untuk pengadaan crude oil. Kerja sama ini dirancang fleksibel agar dapat disesuaikan dengan kondisi fiskal, kebutuhan energi dalam negeri, dan kesiapan teknis kilang.
Rencana pengadaan ini juga merupakan bagian dari implementasi kesepakatan perdagangan Indonesia–AS yang mencakup pembelian energi senilai 15 miliar dolar AS, produk pertanian sebesar 4,5 miliar dolar AS, serta pengadaan 50 unit pesawat Boeing.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan, tarif resiprokal dari AS akan resmi diberlakukan mulai 7 Agustus 2025.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.