RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan, potongan video viral yang menampilkan seolah-olah dirinya menyebut guru sebagai beban negara adalah hoax.
"Faktanya, saya tidak pernah menyatakan guru sebagai beban negara," kata Sri Mulyani via akun Instagram pribadinya, @smindrawati, Selasa (19/8/2025).
Dia bilang, video tersebut adalah hasil deepfake dan potongan tidak utuh dari pidatonya dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) di ITB Bandung, 7 Agustus 2025.
Deepfake adalah konten buatan (biasanya video, gambar, atau audio) yang dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan (AI), untuk membuat seseorang terlihat atau terdengar melakukan atau mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah dilakukan.
"Marilah kita bijak dalam bermedia sosial," tegasnya.
Baca juga : 2026, Efisiensi Anggaran Dilanjutkan
Dalam pidato aslinya di acara KSTI yang ditayangkan secara langsung melalui kanal YouTube ITB, Sri Mulyani menyinggung maraknya konten media sosial yang menyebut profesi guru atau dosen tidak dihargai, karena gajinya tidak besar.
Menurutnya, hal tersebut menjadi tantangan bagi keuangan negara: apakah semuanya harus keuangan negara, ataukah ada partisipasi dari masyarakat?
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu memaparkan, untuk tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp 750 triliun.
Alokasi anggaran tersebut dipakai untuk memperkuat ekosistem dari seluruh pendidikan. Namun, Sri Mulyani bilang, Indonesia adalah negara besar.
"Sehingga, kalau kita bicara pendidikan, kita bisa bicara mulai dari madrasah, pendidikan sekolah negeri, swasta, atau tentang guru. Dari mulai guru honorer sampai profesor atau orang-orang pintar yang ada di ruangan ini: peneliti dan perguruan tinggi yang juga begitu sangat diverse," papar Sri Mulyani.
Baca juga : Slank Bakal Guncang Penutupan Fornas, Wapres Dijadwalkan Hadir
Dia lalu menyinggung peristiwa beberapa bulan lalu, ada demo guru dan dosen tidak dapat tunjangan kinerja (tukin).
"Tapi saya yakin, bukan dosen yang duduk di sini," cetusnya.
Sri Mulyani menekankan, intelektualitas dan kemampuan atau kepandaian untuk meraih prestasi bukanlah masalah azas sama rata sama rasa. Begitu jadi dosen, tak otomatis punya hak atau privilege untuk mendapatkan tunjangan.
"Dosen juga harus diukur kinerjanya. Dan inilah yang kemudian menjadi salah satu ujian bagi Indonesia. Are we rewarding the achievement atau are we going to distributing the money for the seek of just equality?" tutur Sri Mulyani.
"Ini merupakan suatu desain insentif yang menurut saya, teman-teman dari kelompok perguruan tinggi harus membahas dan mempertanyakan diri sendiri. Dan mungkin juga merekomendasi: what kind of incentive system yang harusnya kita established untuk membuat anggaran benar-benar memberikan hasil yang baik," imbuhnya.
Baca juga : Ditemani Panglima Dan Mbak Titiek, Gibran Panen Tebu Di Sleman
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.