RM.id Rakyat Merdeka - Meluasnya aksi protes di Jakarta hingga ke sejumlah daerah, telah memicu gangguan dan menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Tidak terkecuali bagi perusahaan, termasuk perbankan.
Diketahui, sejumlah kantor cabang bank hingga ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di beberapa lokasi terpaksa tutup sementara. Diharapkan, hal tersebut tak berlangsung lama dan bisa segera normal.
Menyoal ini, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pihak perbankan terkait hal tersebut.
Menurut Dian, berdasarkan hasil komunikasi dan koordinasi industri perbankan, dapat disimpulkan dampak yang ditimbulkan oleh situasi sosial politik beberapa hari terakhir diperkirakan terbatas, dan tidak mengganggu kegiatan perbankan dan nasabah secara signifikan.
Baca juga : Pelaku Usaha Minta Jaminan Keamanan
“Perbankan masih optimal memberikan pelayanan kepada nasabah. Baik melalui jaringan ATM, mobile banking, dan kegiatan kantor bank,” ucap Dian kepada Rakyat Merdeka, Minggu (31/8/2025).
Ditegaskan Dian, saat ini kesadaran masyarakat ikut mengamankan jasa bank juga sangat tinggi.
“Masyarakat menyadari fungsi vital sistem perbankan dalam melayani kegiatan ekonomi masyarakat,” katanya.
Dian mengimbau masyarakat agar tetap tenang menyikapi masalah sosial politik yang berkembang.
Baca juga : Petugas Kebersihan Angkut 50 Ton Sampah Aksi Demo
Namun yang pasti, imbuh Dian, sistem administrasi dan IT (Information Technology) perbankan menjamin keamanan dana nasabah. Pelayanan bank akan tetap optimal kepada nasabah di tengah berbagai kondisi yang mungkin terjadi.
Karena itu, OJK dan perbankan terus memantau perkembangan yang terjadi.
“Kami juga akan melakukan langkah yang diperlukan dalam merespons perkembangan yang ada, serta terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait,” jelasnya.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, aksi demonstrasi yang meluas hingga terjadi penjarahan di Jakarta, dapat memperburuk kondisi ekonomi Indonesia.
Baca juga : Temuan KPK, Oknum Kemnaker Diduga Peras Perusahaan Jasa K3
Menurut Bhima, hal ini akibat ketidakpuasan masyarakat yang dinilai tidak ditanggapi serius oleh Pemerintah. Termasuk terkait reformasi perpajakan dan evaluasi efisiensi anggaran.
“Ibarat puncak gunung es, investor justru membaca masalah fundamental ekonomi Indonesia yang belum diselesaikan. Kondisi ini berpotensi melemahkan rupiah,” ujar Bhima saat dihubungi Rakyat Merdeka, Minggu (31/8/2025).
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.