RM.id Rakyat Merdeka - Rencana merger Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya masih terus digodok, tidak dibatalkan. Namun untuk merealisasikannya, tidak bisa cepat karena banyak tantangan yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
Kepastian merger BUMN Karya, hingga kini masih menanti keputusan dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Pemerintah bersama Kementerian BUMN memang sudah berencana, untuk melebur BUMN Karya tersebut menjadi tiga holding.
Menyoal ini, Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk Entus Asnawi mengatakan, masing-masing entitas BUMN Karya masih melakukan proses persiapan, terutama terkait proyeksi target kinerja.
Baca juga : Harbolnas 2025 Bidik Transaksi Rp 35 Triliun, Produk Lokal Jadi Primadona
“Karena merger ini juga melibatkan BUMN dari perusahaan non-terbuka,” jelas Entus dalam acara Public Expose secara virtual, Senin (8/9/2025).
Entus melanjutkan, pemetaan terkait persaingan usaha, kompetensi, dan kinerja keuangan masing-masing perusahaan juga masih ditelaah.
Menurut dia, sektor konstruksi dan beberapa BUMN Karya tengah menghadapi tekanan berat, sehingga diperlukan dukungan kebijakan untuk mendorong pemulihan.
“Karena itu (BUMN Karya) harus bisa meraih dukungan-dukungan dalam bentuk kebijakan dan keputusan Danantara,” ucapnya.
Baca juga : Warga Nikmati Campursari Tanda Jakarta Asyik Lagi...
Entus menegaskan, merger ini bukan sekadar opsi, melainkan keniscayaan. Langkah konsolidasi diyakininya bisa memperbaiki struktur keuangan, meningkatkan daya saing, dan memaksimalkan keunggulan masing-masing perusahaan.
“Integrasi bukan pilihan, melainkan kepastian, ini cara terbaik untuk memperbaiki kinerja ke depan,” ujarnya.
Entus menjelaskan, untuk perusahaan terbuka, prosesnya akan lebih panjang karena banyak hal yang harus dirapikan terlebih dahulu.
“Diharapkan, kekuatan dari BUMN ini menjadi lebih terfokus dan bisa memberikan kontribusi lebih kepada negara,” ucapnya.
Baca juga : Penyidikan Kasus Iklan BJB, KPK Buka Peluang Jerat Tersangka Baru
Di tengah proses persiapan merger tersebut, Entus mengungkapkan, terdapat tunggakan utang Pemerintah kepada Adhi Karya sebesar Rp 2,2 triliun dalam pembangunan Light Rail Transit (LRT).
Terbaru, kata Entus, utang tersebut akan dibayarkan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
Pihaknya telah menerima penegasan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pembayaran piutang yang akan dilakukan secara penuh oleh KAI.
“Misalnya dengan skema PMN (Penyertaan Modal Negara) atau skema subsidi ke KAI,” terangnya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.