Sebelumnya
Dikatakan Entus, emiten berkode saham ADHI ini masih menunggu kajian untuk mendapatkan angka komersial pembayaran utang tersebut. Dia meyakini, pelunasan piutang Pemerintah ini dapat membantu perseroan menyelesaikan sejumlah kewajiban.
Ke depan, Adhi Karya juga masih mencari skema pendanaan alternatif di luar APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
Terpisah, Pengamat Ekonomi dan BUMN sekaligus Direktur NEXT Indonesia Herry Gunawan menilai, rencana merger yang kini berada di tangan Danantara, berpeluang besar untuk menyehatkan kembali keuangan BUMN Karya.
“Dengan catatan, rencana tersebut sebaiknya didahului dengan upaya restrukturisasi keuangan,” katanya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Baca juga : Harbolnas 2025 Bidik Transaksi Rp 35 Triliun, Produk Lokal Jadi Primadona
Hery menuturkan, restrukturisasi sebaiknya dijadikan prioritas karena masalah utama BUMN Karya terletak pada kesehatan finansial.
Perusahaan dengan kondisi paling tertekan, disarankan ditangani secara khusus agar mendapatkan solusi.
“Danantara bisa menjadi penyangga kewajiban keuangan BUMN Karya, atau sekadar penjamin. Nanti tinggal mencari solusi yang paling efektif, kemudian baru dikonsolidasikan,” ujarnya.
Selain itu, Hery bilang, tekanan kinerja yang dihadapi BUMN Konstruksi dan Karya ini, terutama terjadi lantaran adanya defisit kas operasi yang mencerminkan tekanan likuiditas yang belum mereda, sehingga menjadi salah satu tantangan merger.
Baca juga : Warga Nikmati Campursari Tanda Jakarta Asyik Lagi...
Defisit arus kas memperlihatkan, bahwa pemasukan kas dari pelanggan tidak mampu menutupi kebutuhan operasional perusahaan, yang harus ditutupi oleh pinjaman atau utang.
“Kalau tidak diganjal dengan pinjaman, perusahaan jelas tidak bisa beroperasi. Atau setidaknya, perusahaan perlu menjual aset yang likuid, supaya tetap beroperasi,” jelasnya.
Sebut saja Adhi Karya, masih memiliki piutang lebih dari Rp 2 triliun. Perusahaan ini masih punya potensi pendapatan yang belum tertagih dan sekitar 25 persen dari piutang itu berasal dari pihak berelasi.
“Jika piutang dari pihak berelasi, termasuk Pemerintah dan BUMN lain bisa segera cair, maka arus kas BUMN Karya akan membaik,” tuturnya.
Baca juga : Penyidikan Kasus Iklan BJB, KPK Buka Peluang Jerat Tersangka Baru
Diketahui, rencana merger dilakukan menjadi tiga perusahaan yang mencakup tiga klaster.
Terdiri dari Hutama Karya, Nindya Karya, dan Brantas Abipraya untuk urusan di sektor jalan tol, non tol, bangunan institusional, dan komersial perumahan.
Kemudian, Wijaya Karya dan PT PP fokus pada proyek pelabuhan, bandara, hunian atau perumahan, serta engineering procurement construction (EPC).
Terakhir, Adhi Karya, Nindya Karya, dan Brantas Abipraya fokus pada proyek pembangunan infrastruktur air, rel, dan lainnya. [DWI]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.