RM.id Rakyat Merdeka - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati.
Pergantian ini dinilai sebagai langkah penyesuaian arah kebijakan ekonomi nasional, terutama untuk memperkuat peran negara dalam pembangunan yang lebih efektif dan inklusif.
Ekonom INDEF sekaligus Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina, Ariyo Irhamna, menilai sejak awal memang terdapat perbedaan visi ekonomi antara Sri Mulyani dan Presiden Prabowo.
Baca juga : Gantikan Sri Mulyani, Muhidin Tak Ragukan Kemampuan Purbaya Jaga Pasar & Fiskal
“Bu Sri Mulyani lebih menekankan prinsip peran pemerintah yang minim, menyerahkan sebagian besar dinamika pada mekanisme pasar. Sementara Presiden Prabowo mendorong peran aktif pemerintah melalui instrumen fiskal, pembiayaan, dan penguatan BUMN,” kata Ariyo dalam keterangan tertulis, Selasa (9/9/2025).
Menurut Ariyo, prioritas jangka pendek yang harus segera dilakukan Purbaya adalah memulihkan pertumbuhan ekonomi sambil tetap menjaga stabilitas fiskal dan sosial. Ia menyarankan dua langkah fiskal yang bisa segera diterapkan, yakni menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp75–80 juta per tahun, serta menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 10 persen dengan skema 1 persen ditanggung pemerintah (PPN DTP).
“Langkah tersebut dapat memberikan ruang konsumsi lebih besar bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, sehingga daya beli rumah tangga tetap terjaga tanpa secara drastis mengurangi penerimaan negara,” jelasnya.
Baca juga : Erick Thohir Pastikan Naturalisasi Miliano Jonathans Tuntas Pekan Depan
Terkait respon pasar, Ariyo menilai penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) setelah pelantikan merupakan hal yang wajar. Menurutnya, pasar membutuhkan waktu untuk menilai arah kebijakan baru.
“Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa penurunan IHSG saat kabinet baru dilantik bukan indikator fundamental negatif, melainkan respon awal terhadap ketidakpastian,” imbuhnya.
Meski demikian, Ariyo mengingatkan agar Menteri Keuangan yang baru tetap disiplin dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menegaskan APBN tidak boleh dijadikan “ATM tanpa batas” yang dicairkan untuk semua kebutuhan tanpa prioritas.
Baca juga : Rohana Dan Rojali Tidak Menghambat Pertumbuhan Ekonomi
“Setiap kebijakan fiskal harus diukur secara hati-hati, tepat sasaran, dan terencana. Kunci keberhasilan ada pada kecepatan implementasi, komunikasi yang baik, serta profesionalisme birokrasi Kemenkeu,” tegasnya.
Ariyo menutup dengan harapan agar Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Purbaya dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional. “Kemenkeu harus responsif terhadap pasar dan mampu mengeksekusi program fiskal serta sosial secara efisien,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.