RM.id Rakyat Merdeka - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira berharap terpilihnya Purbaya Yudhi Sadewa sebagai menteri keuangan bisa berdampak baik bagi perekonomian Indonesia.
Menurut Bhima, posisi Sri Mulyani sebagai posisi menteri keuangan memang telah lama disorot oleh berbagai pihak, diantaranya di berbagai organisasi dan masyarakat sipil.
Kini, Bhima siap mengawal setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.
“Sebagai lembaga riset independen, CELIOS akan terus mengawal kebijakan Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani secara kritis dan objektif berbasis data,” katanya.
Baca juga : Analis: Terjaganya SPBU Bukti Kepercayaan Masyarakat Pada Pertamina
Bhima mengatakan, Menkeu Purbaya harus membuat beberapa kebijakan yang dapat mengembalikan kepercayaan publik. Pertama, memastikan strategi penerimaan pajak dilakukan dengan memperhatikan daya beli kelompok menengah dan bawah.
“Seperti menurunkan tarif PPN menjadi 8%, dan menaikkan PTKP menjadi Rp7 juta per bulan. Kebijakan pajak juga harus menyasar sektor ekstraktif melalui pajak produksi batubara, dan pajak windfall profit (anomali keuntungan),” lanjutnya.
Selain itu CELIOS berpandangan, pajak kekayaan berupa 2% merupakan hal urgen yang dapat dilakukan untuk menekan ketimpangan, sekaligus memperbesar penerimaan negara.
Kedua, Menkeu Purbaya dapat mengevaluasi kebijakan efisiensi yang dibuat Srimul. Efisiensi anggaran wajib dilakukan tanpa menganggu pelayanan publik dan infrastruktur dasar.
Baca juga : Nadiem Tersangka, Istana Tidak Ikut Campur
“Karena [efisiensi anggaran Srimul] telah menimbulkan guncangan pada dana transfer daerah dan kenaikan pajak daerah yang merugikan masyarakat,” kata Bhima.
Ketiga, segera melakukan restrukturisasi utang pemerintah, menekan beban bunga utang, membuka ruang debt swap for energy transition (menukar kewajiban utang dengan program transisi energi), debt swap for nature (menukar utang dengan konservasi hutan/ mangrove/karst), dan debt cancellation (pembatalan utang yang merugikan).
“Keempat, mencopot pejabat di Kementerian Keuangan yang melakukan rangkap jabatan di BUMN, karena bertentangan dengan keputusan MK dan menghindari konflik kepentingan,” beber Bhima.
Kelima, mengevaluasi seluruh belanja perpajakan (stimulus dan insentif fiskal) yang merugikan keuangan negara. CELIOS mendorong Menkeu Purbaya mengaudit perusahaan yang dapat tax holiday dan tax allowances, baik laporan keuangan maupun dampak yang dihasilkan.
Baca juga : BPJS Ketenagakerjaan Peduli, Jenguk Peserta Korban Kecelakaan Kerja
“Tidak boleh lagi ada insentif fiskal yang memperburuk ketimpangan antara perusahaan skala besar dan pelaku usaha UMKM,” kata Bhima.
Selain itu, CELIOS juga mendorong transparansi pemberian insentif fiskal secara berkala kepada publik.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.