Sebelumnya
“Kami menyederhanakan prosedur penyaluran serta memperkuat penegakan hukum terhadap penyalahgunaan pupuk bersubsidi,” kata Amran.
Pelaku penyalahgunaan pupuk bersubsidi akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara dan denda hingga Rp 5 miliar.
Menurut Amran, langkah efisiensi ini menghasilkan penghematan anggaran sekitar Rp 10 triliun dan menurunkan biaya produksi industri pupuk hingga 26 persen. “Kebijakan strategis ini memastikan pupuk tersedia dalam jumlah cukup, harga terjangkau, dan distribusi tepat sasaran, sekaligus memperkuat fondasi kemandirian pangan nasional,” ujarnya.
Baca juga : Pupuk Indonesia Proyeksi Hemat Devisa Rp 1 Triliun
Langkah efisiensi dilakukan di seluruh lini — dari peningkatan kapasitas produksi, optimalisasi pabrik pupuk NPK, hingga penataan rantai distribusi. Industri pupuk kini diarahkan menjadi lebih produktif, efisien energi, dan ramah lingkungan.
Dari sisi ekonomi, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai, kebijakan penurunan harga pupuk bersubsidi sejalan dengan tren global dan memberikan dampak nyata bagi petani.
“Penurunan harga pupuk bersubsidi memberi keuntungan besar karena menurunkan ongkos produksi petani. Biaya pupuk selama ini menyumbang 12–15 persen dari total ongkos bertani,” katanya kepada Rakyat Merdeka, Jumat (31/10/2025).
Baca juga : Hore, DKI Tak Pangkas Penerima KJP dan KJMU
Namun, ia mengingatkan perlunya pengawasan rantai pasok pangan, agar manfaat kebijakan benar-benar dirasakan hingga konsumen.
“Yang perlu diperhatikan Pemerintah adalah harga beras di tingkat konsumen. Kadang ketika harga gabah turun, harga beras tetap tinggi karena ada permainan harga oleh pemain besar,” ujarnya.
Menuju Kemandirian Pangan
Kebijakan penurunan harga pupuk ini menjadi bagian dari strategi nasional memperkuat sektor hulu pertanian sebagai fondasi ketahanan pangan Indonesia. Di tengah tekanan ekonomi global, langkah efisiensi industri pupuk dan penguatan distribusi menjadi simbol industri pupuk yang kuat untuk pangan berdaulat.
Baca juga : Kasus Kuota Haji, KPK Berharap Tak Terulang
Dengan biaya produksi yang lebih ringan dan distribusi lebih efisien, petani diharapkan makin mampu menjaga pasokan pangan nasional.
Pemerintah menegaskan, kedaulatan pangan bukan hanya hasil dari keringat petani, tetapi juga buah dari tata kelola industri yang sehat dan berpihak.
Kini, ketika pupuk menjadi lebih terjangkau dan pasokan kian lancar, semangat petani pun tumbuh kembali. Mereka bukan sekadar penerima manfaat, tetapi bagian dari gerakan besar menuju Indonesia yang berdaulat di bidang pangan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.