RM.id Rakyat Merdeka - Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia (AMTI) mendorong pemerintah memperkuat tata kelola dan pengawasan industri tekstil nasional guna menjaga persaingan usaha yang sehat, serta memperluas lapangan kerja di sektor manufaktur.
Dorongan tersebut disampaikan dalam Sarasehan Sumpah Pemuda bertema “Satu Tekstil, Tekstil Indonesia” yang digelar di Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Koordinator AMTI, Iqbal, menyatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat daya saing industri tekstil nasional.
Menurutnya, penguatan ini penting agar sektor tekstil kembali menjadi penopang ekonomi nasional.
Baca juga : IMEDIC 2025 Perkuat Sinergi Kesehatan dan Pertahanan Hadapi Ancaman Penyakit
“Tema sarasehan ini mengajak semua pihak untuk mencintai dan menggunakan produk tekstil Indonesia,” ujarnya dalam keterangan AMTI, Senin (3/11/2025).
Dalam kesempatan itu, AMTI juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Keuangan Purbaya atas upaya pemerintah menahan arus masuk produk impor.
Kebijakan ini dinilai penting untuk melindungi industri tekstil domestik dan pelaku usaha kecil di sektor tersebut.
Meski demikian, AMTI mengusulkan, agar pemerintah melakukan audit terhadap industri yang tergabung dalam Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyfi) serta Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), khususnya yang beroperasi di Kawasan Berikat, Gudang Berikat, Pusat Logistik Berikat, dan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).
Baca juga : MBG Kita Dan Pengalaman India
Menurut Iqbal, audit diperlukan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan fasilitas yang dapat menimbulkan distorsi pasar.
“Kami hanya ingin memastikan semua pelaku usaha berada di jalur yang sama dan adil,” ujarnya.
Ia menegaskan, AMTI berkomitmen mendukung langkah pemerintah memperbaiki tata niaga tekstil agar produk impor, terutama benang dan kain jadi, tidak menguasai pasar dalam negeri.
Selain itu, AMTI meminta pemerintah mempermudah akses pembiayaan bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) tekstil, agar mereka dapat memperluas usaha.
Baca juga : Kementerian Investasi Dan NTT Perkuat Hilirisasi Inklusif Disabilitas
Iqbal menilai, dukungan permodalan akan menjadi kunci kebangkitan sektor tekstil nasional.
AMTI juga mendorong penertiban terhadap penjualan produk impor murah, baik di e-commerce maupun pasar tradisional, guna melindungi industri dalam negeri.
“Kami berharap, kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat ekonomi rakyat dan menjaga daya saing industri tekstil nasional,” tutupnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.