Kementerian Investasi Dan NTT Perkuat Hilirisasi Inklusif Disabilitas

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem hilirisasi yang inklusif dan berkeadilan.

Melalui kegiatan Sosialisasi Peningkatan Peran dan Peluang Usaha Disabilitas Tingkat Provinsi NTT di Kota Kupang, kedua pihak berkomitmen menjadikan penyandang disabilitas sebagai penggerak utama ekonomi daerah sekaligus bagian dari rantai nilai industri nasional.

Kegiatan ini mencakup berbagai agenda terpadu, di antaranya Workshop pendampingan pembuatan hak akses Online Single Submission (OSS) dan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), Workshop Business Matching antara pelaku usaha besar-menengah dan pelaku usaha disabilitas, serta penyerahan NIB secara simbolis kepada pelaku usaha disabilitas yang telah terdaftar melalui sistem OSS berbasis risiko.

Kolaborasi tersebut menegaskan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat partisipasi penyandang disabilitas di sektor kewirausahaan, hilirisasi, dan rantai pasok industri lokal.

Staf Khusus Menteri Investasi Bidang Peningkatan Peran dan Peluang Usaha Disabilitas, Agus Diono, mengatakan kegiatan ini merupakan wujud nyata pelaksanaan semangat Asta Cita dan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

“Kita bergeser dari paradigma belas kasihan ke paradigma pemenuhan hak. Amanat regulasi dan Asta Cita menuntut kolaborasi lintas dinas dan dunia usaha agar penyandang disabilitas memperoleh akses kerja, kewirausahaan, dan kemitraan yang berkelanjutan,” ujar Agus.

Baca juga : Prabowo Serukan Penguatan Kerja Sama Inklusif Di Kawasan Asia Pasifik

Ia menambahkan, melalui pendataan terpilah di OSS dan percepatan penerbitan NIB, intervensi kebijakan pemerintah dapat dilakukan secara tepat sasaran. Program ini, lanjut dia, tidak hanya memperluas kesempatan berusaha, tetapi juga memperkuat kesetaraan ekonomi antara pelaku usaha disabilitas dan pelaku usaha lainnya di seluruh daerah.

Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat perekonomian melalui pendekatan hilirisasi dan inklusi.

“NTT menggerakkan one village/kelurahan one product hingga one community one product agar seluruh potensi, termasuk yang dikelola penyandang disabilitas, dapat naik kelas lewat hilirisasi dan bernilai tambah,” kata Gubernur.

Ia menambahkan, pemerintah provinsi akan memastikan pasar lokal — mulai dari ASN hingga ritel — mendukung produk yang dihasilkan pelaku usaha disabilitas. Pemerintah juga mendorong agar hasil produksi disabilitas terserap di pasar domestik melalui kemitraan dengan BUMD, sektor perhotelan, dan jaringan ritel modern di NTT.

Direktur Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non-Industri Kementerian Investasi, Rahardjo Siswohartono, menjelaskan pentingnya kepemilikan NIB sebagai identitas dan legalitas usaha yang membuka akses bagi pelaku usaha disabilitas.

“NIB adalah gerbang legalitas dan kepercayaan. Dengan OSS yang cepat, mudah, dan gratis, pelaku usaha disabilitas dapat mengakses pembiayaan, mengikuti pengadaan barang dan jasa, serta menjalankan kegiatan berisiko rendah cukup dengan NIB tanpa prosedur berbelit,” jelas Rahardjo.

Baca juga : Lewat Riset dan Inovasi Terpadu, Astra Agro Perkuat Daya Saing Sawit Nasional

Ia menekankan, sistem OSS berbasis risiko (OSS-RBA) menjadi instrumen penting dalam memperluas basis data pelaku usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia, termasuk sektor yang digerakkan oleh penyandang disabilitas.

Direktur Pemberdayaan Usaha, Delfinur Rizky Novihamzah, menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong peningkatan daya saing produk UMKM disabilitas agar mampu menembus pasar yang lebih luas.

“Pemerintah membantu UMKM disabilitas naik kelas melalui fasilitasi sertifikasi halal, SNI Bina UMK, hingga kemitraan dengan usaha besar, hotel, dan ritel modern. Targetnya jelas: produk inklusif lokal masuk ke rantai pasok, peluang pasar meluas, dan kesejahteraan meningkat,” ujar Rizky.

Menurut dia, kemitraan antara usaha besar dan UMKM disabilitas menjadi langkah konkret untuk memastikan hasil produksi daerah memiliki nilai tambah dan keberlanjutan usaha.

Melalui kegiatan ini, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bersama Pemerintah Provinsi NTT memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pendataan, pelatihan, fasilitasi perizinan, serta perluasan kemitraan antara pelaku usaha disabilitas dengan pelaku usaha besar dan menengah.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas usaha (scaling up) dan memperluas jaringan pemasaran melalui rantai pasok sektor pariwisata, perhotelan, agribisnis, dan perdagangan di wilayah NTT.

Baca juga : Mendikdasmen: Pendidikan Jadi Investasi Jangka Panjang Generasi Muda

Penyelenggaraan sosialisasi dan workshop ini juga menjadi bagian dari implementasi sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS yang dikembangkan Kementerian Investasi. Sistem ini memungkinkan pelaku usaha memperoleh NIB secara daring, transparan, dan efisien tanpa biaya, sekaligus membuka akses terhadap sertifikasi halal, SNI Bina UMK, dan peluang kemitraan usaha yang lebih luas.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menegaskan bahwa semangat hilirisasi nasional harus berjalan seiring dengan prinsip pemerataan dan inklusivitas.

“Melalui partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam ekosistem investasi dan kewirausahaan, pemerintah berharap lahir lebih banyak wirausahawan tangguh yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di seluruh penjuru negeri termasuk di Nusa Tenggara Timur,” demikian pernyataan resmi Kementerian Investasi.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.