Sebelumnya
Sekedar informasi. Hingga akhir September 2025, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan, realisasi investasi yang masuk ke Indonesia mencapai Rp 1.434,3 triliun. Realisasi ini mencapai 75,3 persen dari target investasi yang dicanangkan tahun ini sebesar Rp 1.905,6 triliun.
Ekonom Paramadina Wijayanto Samirin memberi catatan penting. Menurutnya, investasi besar tidak akan banyak berarti bila ICOR (Incremental Capital Output Ratio) tetap tinggi.
Saat ini ICOR Indonesia berada di 6,6– 6,8 kali, jauh lebih buruk dibanding masa Orba yang sekitar 4,4 kali. “Artinya, tiap satu rupiah investasi menghasilkan output yang lebih rendah,” ujarnya.
Baca juga : Kelakar Kaesang Di Rakerwil Sulteng, PSI Harus Lebih Baik Dari Partai NasDem
Untuk menurunkan ICOR, pemerintah harus membenahi efisiensi logistik, menekan biaya tinggi, memberantas korupsi, dan memperbaiki perencanaan investasi.
Wijayanto mengingatkan, masalah klasik seperti inkonsistensi regulasi dan birokrasi lamban masih menghantui investor. “Tantangan yang dihadapi Shell, BP, Apple, Samsung, Nestle, dan Danone, itu nyata. PR (pekerjaan rumah) Pemerintah besar untuk yakinkan investor Amerika dan Eropa,” tegasnya.
Dia berpesan agar pemerintah memperbaiki iklim investasi. Salah satunya dengan deregulasi seperti yang dilakukan Vietnam. “Deregulasi yang dilakukan harus tuntas, benar-benar bisa dijalankan di lapangan,” imbuhnya.
Baca juga : Ayo, Teladani Semangat Para Pahlawan Nasional
Ekonom Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet sepakat, untuk mengejar ekonomi tumbuh 8 tidak cukup mengandalkan pada konsumsi rumah tangga. Realisasi investasi harus jadi mesin utama untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
Namun, mengumpulkan Rp 13 ribu triliun dalam lima tahun bukan perkara mudah. Dunia sedang rebutan likuiditas, investor makin selektif, dan negara pesaing seperti Malaysia dan Vietnam punya rekam jejak lebih kuat di mata investor global.
Yusuf mengakui ada tren positif pada Foreign Direct Investment (FDI), namun mengingatkan soal persoalan lama, yakni stabilitas regulasi. Aturan yang berubahubah dalam waktu singkat dinilai bikin investor ragu.
Baca juga : Gelar RUPSLB, BSN Siap Jadi Katalis Penguat Pasar Syariah
“Regulasi harus stabil dan mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak,” tutupnya. [MEN]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.