RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah bersiap melaksanakan mandatory E10 atau bensin dengan campuran etanol 10 persen pada 2027. Salah satu bahan yang digunakan untuk membuat etanol tersebut adalah singkong. Kebijakan ini dilaksanakan untuk mendorong penggunaan energi hijau dan memperkuat kemandirian bangsa di bidang energi.
Selama ini, Indonesia masih sangat bergantung pada impor dalam pemenuhan bahan bakar minyak (BBM). Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan, sepanjang 2024, impor minyak nasional mencapai 330 juta barel. Terdiri atas 128 juta barel minyak mentah dan 202 juta barel dalam bentuk BBM.
Kondisi ini menimbulkan kerugian ganda bagi Indonesia. Pertama, Indonesia tidak mandiri dalam pemenuhan energi. Jika terjadi gangguan pada impor atau lonjakan harga minyak dunia, pasokan BBM nasional akan terguncang. Kedua, dampak buruk dari penggunaan BBM berbahan fosil, yang sudah sangat nyata. Jika tidak segera dikurangi, perubahan iklim dan pemanasan global akan semakin cepat.
Karena itu, Indonesia harus segera melakukan perubahan, dengan menggunakan energi yang ramah lingkungan dan mudah didapat. Salah satu caranya, mencampur bensin dengan etanol. “Di 2027, kita akan mandatory untuk membangun bensin kita dengan E10 sampai dengan E20,” ucap Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, di Jakarta, Jumat, 24 Oktober 2025.
Etanol untuk campuran bensin tersebut akan diproduksi dari dalam negeri dengan bahan tebu, singkong, dan jagung. Ketersediaan bahan-bahan ini sangat melimpah di Indonesia. Untuk singkong misalnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2023, produksinya mencapai 18,3 juta ton. Sedangkan untuk jagung, di 2025 ini, produksinya diproyeksikan mencapai 16 juta ton.
Baca juga : Negara Siaga! Energi Dijaga Jelang Natal–Tahun Baru
Untuk mendorong produksi etanol tersebut, pemerintah akan memberikan insentif pajak dan kemudahan izin. “Bisa juga semacam tax holiday,” terang Bahlil.
Bahlil meyakini, mandatory E10 dapat menekan angka impor bensin Indonesia, sebagaimana penerapan Biodiesel 40 (B40) yang berhasil memangkas impor solar Indonesia. Penggunaan B40—yang dimulai awal tahun ini—sukses memangkas impor solar sebanyak 4,9 juta kiloliter (kl).
Pemerintah telah mengidentifikasi 920.000 hektare lahan di 18 provinsi yang dapat digunakan untuk menanam bahan baku etanol seperti singkong dan tebu. Angka ini mendekati target 1 juta hektare yang dibutuhkan untuk program E10.
Lahan tersebut meliputi 680.000 hektare dari hak guna usaha (HGU) yang telah berakhir/tidak diperpanjang dan 240.000 hektare lahan telantar yang telah ditetapkan pemerintah. “Kami masih mencari sisa 100.000 hektare,” ucap Menteri Agraria dan Tata Ruang (ART)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid, di Jakarta, Rabu, 12 November 2025.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa kebijakan E10 juga bisa meningkatkan kesejahteraan petani lokal. Kebijakan ini akan mendorong kenaikan harga singkong petani dari Rp 1.350 menjadi sekitar Rp 2.000 per kilogram.
Baca juga : Yusril Serukan Sinergi Antara Pusat & Daerah
“Program ini akan sangat menggerakkan ekonomi rakyat,” ucap pria yang akrab disapa Zulhas ini, dalam acara Trade Expo Indonesia 2025, di ICE BSD, Tangerang, Banten, Rabu, 15 Oktober 2025.
Campuran bensin dengan etanol juga sesuai dengan tren global. Di Amerika, sebagian besar BBM yang dijual adalah E10. India menargetkan campuran etanol 20 persen pada 2025. Di Brazil, campuran etanol pada BBM lebih besar lagi, sudah mencapai 40 persen.
Dukungan Industri
Asosiasi Produsen Spiritus dan Etanol Indonesia (Apsendo) mendukung pelaksanaan mandatory E10. Ketua Umum Apsendo, Izmirta Rachman, mengatakan bahwa saat ini terdapat lima perusahaan yang bisa memproduksi bioetanol fuel grade atau untuk bahan bakar. Rinciannya, empat perusahaan berada di Pulau Jawa dengan kapasitas 55.000 kl dan satu perusahaan berlokasi di Lampung dengan kapasitas 20.000 kl.
"Jadi, Indonesia ready 75.000 kiloliter bioetanol fuel grade untuk mendukung program E10," kata Izmirta, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR, di Jakarta, Rabu, 12 November 2025.
Secara keseluruhan, kapasitas industri bioetanol sudah mencapai 300.000 kl. Namun, produksi rata-ratanya baru sekitar 165.000 kl. Produksi tersebut didominasi food grade untuk kebutuhan domestik dan ekspor.
Butuh Sosialisasi
Baca juga : Menghilangkan Kekhawatiran Publik, Mempercepat Perwujudan Energi Hijau
Dalam tataran pelaksanaan, kebijakan E10 membutuhkan sosialisasi yang massif. Sebab, saat ini, masih banyak masyarakat yang khawatir dengan kualitas bensin dengan campuran etanol.
Pada awal Oktober lalu, di media sosial (medsos) banyak video bertebaran dengan narasi bahwa penambahan etanol pada bensin membuat mesin cepat rusak, konsumsi BBM lebih boros, dan tenaga berkurang. Ada juga kekhawatiran bahwa etanol bersifat higroskopis, bisa menarik air dan menyebabkan korosi atau endapan bila disimpan terlalu lama.
Bahlil berusaha menghilangkan kekhawatiran tersebut, dengan menegaskan bahwa penambahan etanol pada BBM sudah diuji dan memenuhi standar. “Kalau tidak lolos standar, pasti tidak akan didistribusikan,” terangnya, Selasa, 7 Oktober 2025.
Bahlil memastikan, kandungan etanol di bawah 20 persen tidak menimbulkan efek buruk pada BBM. Terlebih, etanol yang digunakan memiliki tingkat kemurnian tinggi, mencapai 99 persen.
Kebijakan penambahan etanol pada bensin juga sudah melalui uji pasar (market trial) dengan baik. Sejak 2023, Pertamina melakukan market trial dengan mencampurkan 5 persen etanol ke beberapa SPBU. Saat ini, sudah ada 146 SPBU yang tersebar di Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta menjual BBM ramah lingkungan berbasis bioetanol 5 persen.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.