RM.id Rakyat Merdeka - Dalam upaya memperkuat ketahanan sektor pariwisata nasional yang aman, berkelanjutan, dan berdaya saing global, sinergi lintas pemangku kepentingan menjadi kunci utama. Seiring meningkatnya aktivitas wisata di destinasi prioritas nasional, penerapan perlindungan risiko yang komprehensif melalui asuransi pariwisata dinilai sebagai kebutuhan strategis untuk menjamin kenyamanan wisatawan sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem pariwisata.
Sebagai wujud komitmen tersebut, Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Pilot Project Asuransi Pariwisata 2026 di Labuan Bajo” digelar dengan tema “Mendorong Optimalisasi Penerapan Asuransi Pariwisata pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Labuan Bajo”. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu (17/12/2025) di DoubleTree by Hilton Jakarta Bintaro Jaya.
FGD ini dihadiri kementerian strategis lintas sektor yang memiliki mandat dalam pengembangan destinasi pariwisata nasional, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), pemerintah daerah, serta perwakilan asosiasi pelaku usaha pariwisata dan transportasi. Rangkaian kegiatan diawali dengan sambutan Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Herfan Brilianto.
Dalam sambutannya, Herfan menegaskan bahwa penguatan manajemen risiko pariwisata merupakan elemen penting dalam mendukung pembangunan pariwisata nasional yang berkualitas dan berkelanjutan. Menurutnya, penerapan asuransi pariwisata menjadi faktor fundamental dalam menentukan daya saing destinasi wisata Indonesia di pasar global.
Baca juga : HUT ke-32, Jasaraharja Putera Perkuat Komitmen Perlindungan Berkelanjutan
“Ketersediaan perlindungan risiko yang komprehensif merupakan indikator utama standar kualitas, profesionalisme, dan kesiapan manajemen krisis dalam pengembangan sektor pariwisata. Asuransi wisata sangat terkait dengan upaya kita membangun daya saing industri pariwisata Indonesia,” ujar Herfan.
Sesi utama FGD diisi dengan paparan narasumber yang membahas pengelolaan risiko pariwisata, peran pemerintah pusat dan daerah, serta perspektif industri dalam penerapan asuransi pariwisata di Labuan Bajo. Paparan tersebut kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab interaktif.
Pemilihan Labuan Bajo sebagai fokus Pilot Project Asuransi Pariwisata 2026 didasarkan pada statusnya sebagai Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional yang sejalan dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta karakteristik risiko pariwisata yang beragam. FGD ini menjadi forum strategis yang mempertemukan regulator, pemerintah, pelaku industri, dan asosiasi untuk merumuskan model penerapan asuransi pariwisata yang terintegrasi sebagai instrumen mitigasi risiko sekaligus peningkatan standar keamanan dan keselamatan pariwisata.
Dalam diskusi tersebut, Direktur Utama PT Jasaraharja Putera Abdul Haris menegaskan bahwa asuransi pariwisata memiliki peran strategis dalam menciptakan rasa aman bagi wisatawan dan meningkatkan kepercayaan terhadap destinasi wisata Indonesia.
Baca juga : Dukung Masyarakat Lokal, Mawatu Kembangkan Pariwisata Berkelanjutan Di Labuan Bajo
“Penerapan asuransi pariwisata tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan finansial, tetapi juga menjadi bagian dari tata kelola risiko yang mendorong profesionalisme, kepatuhan terhadap standar keselamatan, serta keberlanjutan industri pariwisata,” ujar Abdul Haris.
FGD ini dimoderatori Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kementerian Pariwisata Fadjar Hutomo, dengan menghadirkan narasumber utama Pelaksana Tugas Direktur Utama BPOLBF Dwi Marhen Yono, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Stefanus Jemsifori, serta Ketua Bidang Kapal Cruise DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Roland Permana. Diskusi juga diperkuat oleh tanggapan Deputi Direktur Senior Pengaturan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Muhammad Anshori, Asisten Deputi Perancangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata Muh. Nurdin, serta Direktur Utama PT Jasaraharja Putera Abdul Haris.
Pembahasan mencakup pemetaan risiko pariwisata, peran pemerintah pusat dan daerah dalam fasilitasi dan regulasi, kesiapan pelaku usaha, hingga skema implementasi pilot project asuransi pariwisata yang aplikatif dan terukur.
Melalui forum ini, diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah konkret serta indikator keberhasilan pelaksanaan Pilot Project Asuransi Pariwisata 2026 di Labuan Bajo, termasuk mekanisme evaluasi dan penguatan koordinasi antarinstansi. Hasil FGD akan menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan serta strategi penerapan asuransi pariwisata di destinasi prioritas nasional lainnya.
Baca juga : Wamenhaj Dahnil Dorong Transformasi Haji Bersih dan Berkeadilan
PT Jasaraharja Putera menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif mendukung agenda pemerintah dalam pengembangan pariwisata nasional yang aman, inklusif, dan berkelanjutan melalui penyediaan solusi perlindungan asuransi yang andal serta kolaborasi strategis dengan seluruh pemangku kepentingan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.