Maruarar Dorong Kolaborasi Pemerintah dan Dunia Usaha untuk Hunian Layak MBR

RM.id  Rakyat Merdeka - Kolaborasi pemerintah dan dunia usaha dinilai menjadi kunci percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal itu disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat memberikan pidato dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) 2025 di Jakarta, Senin (1/12/2025).

Dalam sambutannya, Ara mengatakan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam meningkatkan kualitas rumah rakyat. Ia menyebut pada 2026 sebanyak 80 persen anggaran Kementerian PKP akan difokuskan untuk renovasi rumah rakyat miskin dengan target mencapai 400 ribu unit.

"Saya perlu dukungan dari seluruh ekosistem, termasuk Kadin. Tahun 2026, 80 persen anggaran Kementerian PKP diarahkan untuk renovasi rumah rakyat miskin sebanyak 400 ribu unit," tegasnya.

Ia juga mengapresiasi kontribusi dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan yang selama ini terlibat dalam renovasi rumah tidak layak huni di berbagai daerah.

Baca juga : Cek Endra Dorong Percepatan PI 10 Persen, Tekankan Kepastian Tahapan Migas

"Dukungan sektor swasta sangat besar. Yang terbesar dari Djarum, Yayasan Buddha Tzu Chi dan asosiasi profesi di bawah Kadin. Ini contoh nyata gotong royong," katanya.

Kadin Targetkan Renovasi 500 Unit

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Infrastruktur Strategis, Pembangunan Pedesaan dan Transmigrasi Thomas Jusman mengatakan penyediaan hunian layak merupakan program prioritas nasional.

Baca juga : Martin Manurung Minta Pemerintah Tetapkan Bencana Nasional di Sumatera

"Program menyediakan hunian layak dan terjangkau hanya bisa dicapai melalui kerja bersama," ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa pada tahap pertama Kadin menargetkan renovasi 500 rumah hingga April 2026. Program dimulai dari Jakarta (200 unit), Banten (100 unit), Jawa Barat (100 unit), NTT (50 unit) dan Bangka Belitung (50 unit) melalui kerja sama dengan kementerian dan yayasan sosial.

Ara menyambut langkah tersebut dan meminta koordinasi lebih erat agar program pemerintah dan swasta saling melengkapi serta tepat sasaran.

"Kami ingin memastikan kolaborasi ini memberi hasil nyata bagi rakyat, terutama keluarga miskin yang tinggal di rumah tidak layak," katanya.

Baca juga : Golkar Serahkan 3 Miliar Bantu Bencana Sumatera

Melalui Rapimnas Kadin 2025, pemerintah menegaskan kembali bahwa penyelesaian persoalan perumahan rakyat membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Dengan gotong royong pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, target penyediaan hunian layak diyakini dapat dicapai lebih cepat dan tepat sasaran.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.