RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyatakan operasional tambang emas Martabe yang dikelola PT Agincourt Resources tidak berada di aliran air maupun zona longsoran saat bencana alam melanda kawasan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, pada November 2025.
Pernyataan tersebut disampaikan Yuliot saat menjawab pertanyaan wartawan dalam kunjungannya ke posko bencana Batu Hula, Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Selasa (23/12/2025).
Kunjungan dilakukan untuk meninjau hunian sementara bantuan Kementerian ESDM, didampingi Presiden Direktur PT Agincourt Resources Muliady Sutio.
"Jadi kami juga melihat untuk kondisi yang ada ternyata di daerah ini banyak bukit-bukit terjal, kemudian ada aliran air yang menyatu pada satu aliran. Jadi kalau kita lihat dari sisi operasional (Agincourt) sendiri tidak termasuk dalam aliran air dan juga adanya longsoran-longsoran, berdasarkan pemantauan kami itu tidak termasuk dalam area itu," kata Yuliot.
Baca juga : Sopir Truk Harap Pelarangan Operasional Saat Nataru Tidak Terlalu Lama
Yuliot menegaskan Kementerian ESDM akan terus memantau operasional PT Agincourt Resources (PTAR), baik dari aspek lingkungan, teknis, maupun kepatuhan terhadap regulasi. Hal ini penting mengingat sekitar 75 persen masyarakat setempat menggantungkan mata pencaharian pada aktivitas tambang emas Martabe.
Ia menambahkan, pemerintah memastikan kegiatan pertambangan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar sekaligus tetap memperhatikan aspek keselamatan dan keberlanjutan lingkungan.
Sebelumnya, PT Agincourt Resources turut berkontribusi dalam penanganan pascabencana dengan menyumbangkan peralatan, sumber daya manusia, dan logistik untuk membersihkan lahan seluas 15 hektar yang digunakan sebagai hunian sementara dari puing dan sisa material banjir bandang.
PTAR juga mendirikan posko bencana di Batu Hula sebagai respons cepat terhadap banjir dan longsor pada akhir November 2025.
Baca juga : Ketua DPD Heran Ada Pihak Yang Pertanyakan Program MBG
Posko tersebut menyediakan dapur umum, layanan kesehatan, pangan, serta dukungan logistik darurat. Selain Batu Hula, posko serupa juga didirikan di wilayah Sumuran dan Sopo Daganak.
Dalam hitungan jam setelah bencana, PTAR mengerahkan alat berat, helikopter, truk, bahan makanan, dan tenaga kerja untuk membantu masyarakat terdampak.
Muliady Sutio bahkan menginstruksikan jajarannya agar mengerahkan seluruh sumber daya untuk mendukung pemerintah daerah dalam pemulihan pascabencana.
Dikutip dari Antara, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka juga meninjau sejumlah posko tanggap bencana di Tapanuli Selatan, termasuk di Desa Garoga dan Batu Hula, Kecamatan Batang Toru, pada Kamis (4/12/2025).
Baca juga : Ini Kata ESDM soal Isu Keterlibatan Tambang Martabe dalam Banjir Garoga
Berdasarkan data Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PT Agincourt Resources memegang kontrak karya seluas 130.252 hektar yang mencakup wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Mandailing Natal.
Seluruh kegiatan penambangan berada di kawasan berstatus Areal Penggunaan Lain (APL). Hingga Desember 2024, realisasi penggunaan area penambangan tercatat seluas 646 hektar.
PTAR juga telah mereklamasi dan mengembalikan lahan seluas 39,52 hektar menjadi kawasan berhutan dengan tanaman keras dan produktif, serta menyediakan bibit tanaman gratis bagi masyarakat.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.