RM.id Rakyat Merdeka - Industri plastik hilir meminta kebijakan bahan baku dirancang cermat agar tidak mengganggu hilirisasi dan daya saing manufaktur nasional. Permintaan itu mengemuka di tengah rencana penerapan kebijakan perdagangan atas bahan baku plastik strategis.
Gabungan berbagai asosiasi industri plastik hilir menilai kebijakan bahan baku perlu dikaji secara menyeluruh agar tidak menimbulkan dampak lanjutan terhadap industri manufaktur nasional.
Delapan asosiasi industri plastik hilir yakni GAPMMI, GABEL, IPF, APHINDO, GIATPI, ASPARMINAS, ROTOKEMAS, dan ADUPI menilai, kebijakan tersebut harus mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan industri hulu dan keberlanjutan industri hilir.
Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Ekko Harjanto menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan melindungi industri dalam negeri, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membuka lapangan kerja.
Kebijakan pengamanan perdagangan merupakan instrumen yang sah dalam kerangka perdagangan internasional.
“Setiap kebijakan harus dirancang secara cermat agar tidak menimbulkan dampak lanjutan terhadap sektor industri lain,” tuturnya dikutip dalam Focus Group Discussion dan Diseminasi Hasil Kajian Awal di Jakarta, Selasa (20/1/2026). Forum ini melibatkan pelaku industri hulu dan hilir, asosiasi, serta kementerian dan lembaga teknis terkait.
Ekko mengapresiasi, pelaksanaan kajian Regulatory Impact Assessment sebagai instrumen untuk menilai dampak kebijakan terhadap struktur industri, rantai pasok, dan daya saing nasional. Menurutnya, hasil kajian tersebut menjadi masukan strategis bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang seimbang.
Baca juga : Indonesia Masters 2026 Hadirkan Bintang Dunia
“Kajian ini penting untuk menyeimbangkan kepentingan industri hulu dan keberlanjutan industri hilir,” ucapnya.
Dalam agenda tersebut, Tenaga Ahli Utama Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) M. Putra Hutama menyampaikan dukungan terhadap penguatan industri nasional dari hulu hingga hilir. Ia menegaskan kebijakan perdagangan harus dijalankan secara adil, terukur, dan berbasis data.
“Kebijakan perdagangan tidak bisa berdiri sendiri dan harus mempertimbangkan rantai pasok nasional,” katanya.
Putra menilai kajian tersebut penting untuk memastikan kebijakan telah mempertimbangkan kesiapan pasokan domestik, baik dari sisi volume maupun spesifikasi teknis. Hal itu diperlukan agar perlindungan industri tidak menimbulkan distorsi baru dalam ekosistem industri nasional.
Pemerintah dalam forum tersebut menegaskan pentingnya instrumen pengamanan perdagangan sebagai bagian dari kebijakan nasional.
Dari sisi pembina industri, Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian, Alfita, menegaskan pentingnya keberlanjutan pasokan bahan baku bagi sektor manufaktur. Ia menyebut kajian tersebut menjadi dasar perumusan kebijakan industri yang seimbang.
“Kajian ini menjadi pijakan berbasis data bagi perumusan kebijakan industri,” ujarnya.
Baca juga : Diamond Group Dan SIG Gelar Layanan Kesehatan & Ribuan Paket Pangan Di Sumatera
Gabungan asosiasi industri plastik hilir menilai kebijakan bahan baku yang tidak tepat sasaran berpotensi mengganggu hilirisasi nasional. Hilirisasi bertujuan menciptakan nilai tambah di dalam negeri dan memperkuat industri pengolahan.
Asosiasi menilai apabila industri hilir kehilangan daya saing akibat kebijakan bahan baku, maka nilai tambah berisiko hilang dan serapan tenaga kerja menurun. Kondisi tersebut juga dinilai dapat melemahkan industri hulu akibat menurunnya permintaan domestik.
Dampak kebijakan bahan baku dinilai akan langsung dirasakan sektor yang bergantung pada plastik strategis seperti PP Copolymer, PP Homopolymer, dan LLDPE. Bahan baku tersebut digunakan luas di industri kemasan, makanan dan minuman, elektronik, otomotif, dan daur ulang plastik.
Gabungan asosiasi mencatat sektor-sektor tersebut berkontribusi lebih dari 10 persen terhadap Produk Domestik Bruto nasional dan menyerap sekitar 7,06 juta tenaga kerja. Struktur biaya menunjukkan bahan baku plastik menyumbang porsi signifikan dalam biaya produksi industri.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) Adhi S. Lukman menilai, evaluasi kebijakan bahan baku perlu mempertimbangkan implikasi struktural terhadap industri nasional. Ia menyoroti potensi ketidakseimbangan tarif antara bahan baku dan barang jadi.
“Kami ingin kajian yang lebih komprehensif dengan rekomendasi yang tepat,” katanya.
Perwakilan Asosiasi Industri Kemasan Indonesia Ferry Bunarjo menyoroti persoalan pasokan Linear Low-Density Polyethylene (LLDPE) jenis C6 yang banyak digunakan industri kemasan. Ia menyebut belum adanya komunikasi pasar yang memadai antara produsen hulu dan industri pengguna. “Kami tidak pernah didatangi untuk penawaran pasokan,” ucapnya.
Baca juga : Dari Panjat Pinang Ke Bangku Sekolah Rakyat Jayapura
Ferry menambahkan, hampir seluruh bahan baku industri kemasan telah dikenakan instrumen pengamanan perdagangan, sementara produk jadi impor tidak menghadapi perlakuan tarif yang seimbang. Kondisi tersebut dinilai menekan industri dalam negeri.
Sementara itu, Kepala Bidang Regulasi Asosiasi Gabungan Perusahaan Industri Elektronika dan Alat Listrik Rumah Tangga Harry Wibowo menyatakan, industri mendukung penguatan produksi dalam negeri. Namun ia menegaskan pasokan impor masih dibutuhkan selama bahan baku tertentu belum tersedia di dalam negeri.
“Ketika industri hulu sudah mampu memproduksi, tentu kami akan mendukung sepenuhnya,” katanya.
Pandangan serupa disampaikan Perwakilan Asosiasi Produsen Plastik Hilir Indonesia, Henry Chavelier. Ia menilai kebijakan perlindungan perlu berjalan seiring dengan kesiapan pasokan domestik.
“Kebijakan perlindungan seharusnya diterapkan ketika pasokan dalam negeri siap,” ucapnya.
Gabungan asosiasi industri plastik hilir berharap pemerintah dapat menunda penetapan kebijakan bahan baku hingga pasokan domestik mampu memenuhi kebutuhan industri secara signifikan. Asosiasi juga mendorong kebijakan berbasis data supply dan demand serta penguatan mediasi antara industri hulu dan hilir.
Penerapan kebijakan bahan baku dinilai perlu diantisipasi secara cermat agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap industri nasional dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.