RM.id Rakyat Merdeka - Asosiasi Pengusaha Jalur Prioritas (APJP) mengusulkan agar anggota jalur prioritas dibebaskan dari kebijakan kuota impor sebagai bagian dari upaya memperkecil praktik shadow economy dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Ketua Umum APJP Bob Azam mengatakan pembebasan kuota bagi pelaku usaha yang telah memenuhi standar kepatuhan dinilai dapat menciptakan iklim usaha yang lebih adil sekaligus memperkuat kontribusi pengusaha patuh pajak terhadap perekonomian.
“Banyak keluhan dari pengusaha yang sudah patuh, membayar pajak, tetapi justru tersingkir karena maraknya barang ilegal yang masuk tanpa membayar kewajiban. Ini yang harus dibenahi,” kata Bob Azam acara Perayaan 2 Dekade APJP yang bertemakan "2 Dekade APJP: Membangun Kemandirian Ekonomi & Mewujudkan Asta Cita", di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (29/1/2026).
Menurut dia, kebijakan kuota impor yang diterapkan saat ini berpotensi menimbulkan distorsi, terutama apabila proses seleksi dan perizinannya belum sepenuhnya dilakukan secara digital. Kondisi tersebut, kata dia, membuka celah terjadinya penyimpangan dan memperlemah daya saing pengusaha yang taat aturan.
Bob menilai pembebasan kuota bagi anggota jalur prioritas justru dapat menjadi insentif bagi pelaku usaha untuk berbenah dan meningkatkan kepatuhan. Dengan menjadi anggota jalur prioritas, perusahaan dituntut memiliki sistem yang kredibel, transparan, serta berintegritas.
Baca juga : Manohara, Protes Disebut Mantan Istri Pangeran Kelantan
“Kalau dilepas kuotanya untuk anggota jalur prioritas, justru akan mendorong lebih banyak pengusaha masuk ke jalur kepatuhan. Mereka mau tidak mau harus membersihkan dan membenahi perusahaannya,” ujarnya.
Ia juga mendorong penerapan single risk management tidak hanya di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tetapi juga di berbagai kementerian dan lembaga (K/L) terkait, guna menciptakan sistem pengawasan yang terintegrasi dan berbasis risiko.
Selain itu, APJP menyoroti perlunya perhatian khusus bagi pengusaha menengah dan kecil yang belum memiliki kemampuan membangun sistem teknologi informasi atau melakukan impor secara langsung. Menurut Bob, kelompok ini perlu dibina agar tidak terpinggirkan oleh kebijakan.
“Kami ingin ada solusi konkret, termasuk pembinaan bagi pengusaha kecil dan menengah, supaya mereka juga bisa masuk ke sistem yang tertib dan patuh,” katanya.
APJP berharap usulan pembebasan kuota impor bagi anggota jalur prioritas dapat dikaji secara serius oleh pemerintah dan dituangkan dalam kebijakan konkret, sehingga reformasi tata niaga impor tidak berhenti pada tataran wacana.
Baca juga : Jelang Tahun Baru, Prabowo Cek Posko Kesehatan Daerah Bencana di Batang Toru
Targetkan Jumlah Anggota Naik
Bob Azam mengatakan, saat ini jumlah anggota APJP masih sekitar 1 persen atau sekitar 140 perusahaan dari kurang lebih 14.000 perusahaan yang tercatat melakukan aktivitas ekspor-impor.
“Angkanya masih sangat kecil. Ke depan, kita dorong bisa naik minimal 5 persen, bahkan sampai 10 persen. Itu akan menjadi lompatan yang luar biasa,” kata Bob.
Ia menilai, peningkatan jumlah anggota yang kredibel dan berintegritas tinggi akan berdampak langsung pada efisiensi logistik nasional serta memperkuat kapasitas ekonomi Indonesia secara keseluruhan.
Bob membandingkan kondisi Indonesia dengan sejumlah negara lain. Di Australia, perusahaan dengan status Authorized Economic Operator (AEO) telah mencapai sekitar 1.000 perusahaan, sementara di China mencapai 7.000 perusahaan dan Thailand sekitar 600–700 perusahaan.
Baca juga : Tamsil Linrung: Program Prioritas Presiden Berpihak Pada Daerah
“Kalau perusahaan-perusahaan yang patuh, transparan, dan inovatif ini tumbuh lebih banyak, saya yakin kontribusinya ke perekonomian nasional juga akan jauh lebih besar,” ujarnya.
Untuk mencapai target tersebut, APJP akan memperkuat organisasi dengan membangun struktur pengurus penuh waktu, pusat data, serta dukungan tenaga ahli di bidang kepabeanan dan perdagangan internasional. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah keanggotaan APJP.
Selain peningkatan jumlah anggota, APJP juga menargetkan perbaikan kinerja logistik, khususnya pemangkasan dwelling time. Saat ini, dwelling time nasional masih berada di kisaran tiga hari. “Kita ingin anggota APJP bisa separuhnya, sekitar satu setengah hari, bahkan di beberapa titik bisa kurang dari satu hari,” kata Bob.
Menurutnya, APJP juga akan terus berperan aktif sebagai mitra strategis pemerintah dalam memberikan masukan kebijakan guna menciptakan iklim perdagangan yang lebih efisien dan berdaya saing.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.