RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah memastikan setiap kebijakan strategis di bidang investasi dan hilirisasi ditempuh secara cermat, terukur, dan berlandaskan hukum, dengan tetap menjaga kepastian serta kepercayaan iklim investasi nasional.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah melakukan kajian komprehensif menanggapi berbagai pertanyaan media terkait PT Agincourt Resources. Kajian tersebut mencakup aspek hukum, teknis produksi, kondisi bisnis yang berjalan, serta pertimbangan strategi ke depan.
Baca juga : Pemerintah Siapkan Jurus Cukai Berlapis
“Untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan berimbang, kami telah melakukan pertemuan dan komunikasi dengan manajemen PT Agincourt Resources sebagai bagian dari proses klarifikasi dan dialog konstruktif,” ujar Rosan dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Minggu (9/2/2026).
Menurut Rosan, hasil kajian serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga tersebut telah dilaporkan secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Pelaporan itu dilakukan sebagai bagian dari mekanisme pertanggungjawaban dan penyampaian informasi dalam kerangka pengambilan kebijakan pemerintah secara menyeluruh.
Baca juga : Menteri Ekraf: Investasi Aplikasi Dan Game Melejit Berkat Gen Z
Selain itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga telah menerima dan menelaah surat klarifikasi dari PT Agincourt Resources yang memuat penjelasan mengenai aspek hidrologi, lingkungan operasional, serta kepatuhan terhadap peruntukan kawasan. Sejalan dengan itu, pemerintah terus berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan serta kementerian dan lembaga terkait guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Seluruh tahapan dilakukan dengan mengedepankan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan transparansi,” kata Rosan.
Baca juga : Bebani Industri, APKI Minta Pemerintah Tinjau Ulang Rencana Cukai Popok
Pemerintah menegaskan bahwa setiap kebijakan dan keputusan akan diambil secara hati-hati, transparan, serta berbasis hukum. Rosan menekankan, kepastian hukum merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan investor dan membangun kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan antara pemerintah dan pelaku usaha, baik dari dalam maupun luar negeri.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap stabilitas dan prediktabilitas kebijakan investasi nasional dapat terus terjaga, seiring dengan upaya mendorong iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.