RM.id Rakyat Merdeka - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mengawali tahun dengan catatan solid. Hingga 31 Januari 2026, pendapatan negara tercatat tumbuh 9,5 persen, dipicu oleh lonjakan penerimaan pajak yang mencapai 30,7 persen secara tahunan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, pendapatan negara telah mencapai Rp 172,7 triliun.
Realisasi pajak yang menyumbang Rp 116,2 triliun menunjukkan geliat signifikan pada sektor industri pengolahan dan perdagangan.
"Pertumbuhan pajak di bulan Januari itu tumbuhnya 30,7 persen dibandingkan dengan tahun lalu. Ini artinya ada perbaikan ekonomi maupun ada perbaikan dari efisiensi pengumpulan pajak. Saya harap ke depannya akan berlanjut terus," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Senin (23/2/2026).
Akselerasi Belanja
Baca juga : Penjelasan Lengkap Jubir Kemenko Perekonomian Soal Perjanjian Dagang RI-AS
Sejalan dengan kenaikan pendapatan, pemerintah juga mempercepat realisasi belanja negara yang mencapai Rp 227,3 triliun, atau naik 25,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Langkah ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi sejak awal tahun.
"Ini menunjukkan akselerasi belanja pemerintah sejak awal tahun, khususnya untuk mendukung program prioritas menjaga daya beli dan mendorong pertumbuhan ekonomi," ungkap Purbaya.
Salah satu pendorong utama kenaikan belanja adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menyerap anggaran Rp 19,5 triliun pada Januari 2026.
Baca juga : Prabowo: Pertemuan Perdana Board of Peace Bahas Kelanjutan Perdamaian Gaza
Angka ini melonjak tajam dibandingkan realisasi Januari 2025 yang sebesar Rp 45 miliar. Selain MBG, percepatan juga dilakukan pada program revitalisasi sekolah, bantuan sosial, pembangunan irigasi, ketahanan pangan, hingga belanja pegawai.
Defisit Terkendali
Meski belanja dipacu, Purbaya menegaskan bahwa pengelolaan fiskal tetap terjaga secara kredibel. Defisit APBN tercatat sebesar Rp 54,6 triliun atau sekitar 0,21 persen dari produk domestik bruto (PDB).
"Defisit APBN tercatat mencapai Rp 54,6 triliun atau hanya 0,21 persen dari PDB. Angka ini masih sangat terkendali dan berada dalam koridor desain APBN 2026," ucapnya.
Pemerintah optimistis APBN akan terus berfungsi sebagai peredam kejut (shock absorber) sekaligus motor penggerak ekonomi nasional.
Baca juga : Peran Geopolitik Dalam Mencairkan Kebekuan Birokrasi Negara
"Dengan pendapatan yang tumbuh positif, belanja yang terakselerasi, dan defisit yang tetap terkendali, kita optimis APBN akan terus menjaga stabilitas sekaligus mendukung momentum pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2026," tegas Purbaya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.