RM.id Rakyat Merdeka - Perang Amerika Serikat (AS)-Israel vs Iran berdampak ke mana-mana. Situasi dunia makin memburuk karena harga minyak meroket. Indonesia juga kena getahnya. Rupiah dan pasar saham ambruk. Agar stabilitas ekonomi tetap terjaga, pemerintah perlu menyesuaikan beragam kebijakan ekonomi dengan situasi saat ini.
Saat ini, harga minyak mentah dunia telah menembus level 100 dolar AS per barel. Kontrak minyak Brent bahkan sempat menyentuh 119,50 dolar AS per barel, sementara minyak mentah Amerika Serikat atau West Texas Intermediate (WTI) mencapai 119,48 dolar AS per barel.
Kenaikan harga minyak dunia tersebut turut menekan nilai tukar rupiah. Pada perdagangan Senin (9/3/2026), rupiah sempat dibuka di level Rp 17.019 per dolar AS. Namun, pada penutupan perdagangan, mata uang Garuda menguat kembali ke level Rp 16.935 per dolar AS. Tekanan juga terjadi di pasar saham.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 3 persen ke level 7.374 dan ditutup turun 3,27 persen ke posisi 7.337.
Baca juga : Gelar 5 Rapat Di Hambalang Di Hari Libur, Prabowo Bahas Timteng & Mudik
Direktur NEXT Indonesia Herry Gunawan mengatakan, lonjakan harga minyak dunia yang menembus 100 dolar AS per barel berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Karena dalam APBN harga minyak dipatok sekitar 70 dolar AS per barel. Jika harga naik, berarti APBN harus menanggung selisihnya,” ujar Herry saat dihubungi Rakyat Merdeka, Senin (9/3/2026).
Herry mencontohkan situasi serupa yang pernah terjadi saat Rusia menyerang Ukraina pada 2022. Saat itu, harga minyak dunia sempat mendekati 120 dolar AS per barel. Dalam periode Maret hingga Juli 2022, harga minyak bahkan bertahan di atas 100 dolar AS per barel dan APBN masih relatif aman.
Namun pada bulan-bulan berikutnya, meskipun harga minyak turun ke kisaran 90 dolar AS per barel, tekanan terhadap APBN mulai terasa. Akibatnya, pada September 2022 pemerintah menaikkan harga Pertalite yang merupakan BBM bersubsidi menjadi Rp 10.000 per liter.
“Pemerintah harus waspada dan menjaga inflasi tetap terkendali karena kenaikan harga bisa meresahkan masyarakat,” pesannya.
Baca juga : Pratama Persadha: Kebijakan Ini Bagian Dari Investasi Jangka Panjang
Menurut Herry, langkah pertama yang perlu dilakukan pemerintah adalah tetap tenang dan tidak memicu kepanikan publik dengan membuka wacana kenaikan harga BBM. Ia menilai masih ada sejumlah instrumen lain yang bisa digunakan untuk menjaga APBN.
Pertama, pemerintah dapat merevisi belanja kementerian dan lembaga. Efisiensi bisa dilakukan dengan memangkas belanja nonprioritas seperti kegiatan seremonial, perjalanan dinas, serta rapat-rapat. “Tahun 2025, dari hasil efisiensi, APBN bisa dihemat lebih dari Rp 200 triliun,” kata Herry.
Kedua, pemerintah perlu memperbaiki penyaluran subsidi. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024, terdapat kebocoran sekitar Rp 81 triliun dalam penyaluran BBM bersubsidi yang justru dinikmati kelompok menengah atas.
Ketiga, pemerintah dapat berbagi risiko dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Keempat, jika seluruh instrumen tersebut tidak cukup, barulah pemerintah dapat mempertimbangkan penyesuaian harga BBM secara rasional.
Baca juga : Nurul Arifin: Ini Bentuk Komitmen Pemerintah Lindungi Anak
Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, ketidakpastian ekonomi global semakin meningkat setelah harga minyak dunia menembus 100 dolar AS per barel. Ia mengatakan, gangguan pasokan energi berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi global.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.