RM.id Rakyat Merdeka - Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mengapresiasi langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam membentuk Satuan Tugas (Satgas) De-Bottlenecking guna mengatasi berbagai hambatan investasi di Tanah Air.
Pembentukan satgas ini dinilai sebagai terobosan penting untuk mempercepat realisasi investasi nasional, terutama dalam mengatasi kendala yang selama ini dihadapi pelaku usaha, mulai dari proses administratif yang lambat hingga praktik-praktik yang merugikan investor.
Ketua Umum HKI, Akhmad Maruf Maulana menilai, kehadiran Satgas De-Bottlenecking dapat menjadi katalis dalam menciptakan ekosistem investasi yang lebih efisien, transparan, dan kompetitif. Dengan demikian, daya tarik Indonesia di mata investor global diharapkan semakin meningkat.
Baca juga : Pulang dari Korsel, Prabowo Bawa Oleh-oleh Investasi Rp 173 T
Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi dunia, HKI memandang situasi ini sebagai peluang strategis. Indonesia dinilai perlu memanfaatkan momentum tersebut untuk menarik relokasi industri global sekaligus melakukan pembenahan menyeluruh di dalam negeri.
Menurut HKI, tren diversifikasi rantai pasok global (supply chain diversification) yang dilakukan banyak perusahaan internasional harus direspons dengan kesiapan kawasan industri yang kompetitif. Hal ini mencakup dukungan infrastruktur memadai, kepastian regulasi, serta proses perizinan yang cepat dan efisien.
Selain itu, HKI menekankan pentingnya reformasi struktural, khususnya dalam mengatasi hambatan investasi di tingkat daerah. Sejumlah kendala yang masih kerap terjadi antara lain perizinan berbelit, kurangnya sinkronisasi antarinstansi, keterlambatan layanan administratif, ketidakpastian tata ruang, hingga praktik yang merugikan investor.
Baca juga : Dialog Dengan Pakar, Pengamat: Bukti Prabowo Terbuka Terima Saran Dan Kritik
Dia menegaskan, pentingnya menjaga integritas dalam implementasi kebijakan investasi. Ia mengingatkan agar tidak ada praktik yang menghambat proses investasi, termasuk penyalahgunaan nama pemerintah atau Presiden.
“Iklim investasi yang kondusif harus dijaga bersama. Masih terdapat sejumlah aspek dalam proses investasi yang perlu disempurnakan guna menjaga persepsi dan kepercayaan investor,” ujar Maruf dalam keterangannya, Kamis (2/4/2026).
Ia juga menekankan perlunya perubahan cara pandang dalam menghadapi ketidakpastian global dengan sikap yang lebih proaktif dan adaptif.
Baca juga : Tangani Kedaruratan Sampah Nasional, Pemerintah Percepat Implementasi PSEL
“Di tengah berbagai hambatan, selalu ada peluang. Kondisi geopolitik saat ini harus menjadi momentum untuk berbenah sekaligus mempercepat langkah dalam menarik investasi global. Kuncinya adalah kecepatan eksekusi, kepastian regulasi, dan keberanian membereskan hambatan di lapangan, khususnya di daerah,” katanya.
Menurutnya, jika langkah-langkah tersebut dilakukan secara konsisten, Indonesia berpotensi besar menjadi tujuan utama relokasi industri dunia.
Maruf juga menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung implementasi kebijakan tersebut, serta memastikan kawasan industri siap menjadi garda terdepan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.