RM.id Rakyat Merdeka - Penguatan interoperabilitas data dan peningkatan kepesertaan aktif menjadi strategi utama dalam menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Komitmen tersebut ditegaskan melalui kerja sama antara BPJS Kesehatan dan empat kementerian yang difokuskan untuk mengintegrasikan data, memperluas cakupan peserta, serta meningkatkan kepatuhan secara berkelanjutan.
Kerja sama ini melibatkan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Koperasi, serta Badan Perencanaan, Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan RI, dan Badan Gizi Nasional.
“Kolaborasi yang kita lakukan ini mempertemukan BPJS Kesehatan dengan berbagai institusi penting yang memiliki peran besar dalam pembangunan nasional, mulai dari penguatan desa dan daerah tertinggal, penguatan sektor koperasi sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan, pembangunan ekosistem ketenagakerjaan,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito di Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Pujo menegaskan, bahwa sinergi ini dirancang untuk menjawab tantangan utama JKN ke depan yang tidak lagi sebatas perluasan cakupan, tetapi juga menjaga keaktifan dan kualitas perlindungan peserta.
Sejalan dengan fokus tersebut, masing-masing kementerian/lembaga menghadirkan peran strategis sesuai dengan mandatnya untuk memperkuat ekosistem JKN secara menyeluruh.
Baca juga : Menkop Dorong Literasi Keuangan Syariah, MES Siap Perkuat Sinergi Dengan OJK
Adapun kolaborasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memperkuat perluasan perlindungan kesehatan hingga ke wilayah desa dan daerah afirmasi, kerja sama dengan Kementerian Koperasi memperluas basis kepesertaan melalui penguatan ekosistem ekonomi kerakyatan, serta sinergi dengan Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan memperkuat kualitas data serta kepatuhan kepesertaan pekerja.
"Jika dirangkum, keseluruhan kerja sama ini membentuk satu orkestrasi besar penguatan JKN dari hulu sampai hilir, mulai dari penguatan basis data, perluasan cakupan kepesertaan, peningkatan keaktifan peserta, hingga integrasi program pembangunan kesehatan nasional," ujar Pujo.
Pujo menambahkan, BPJS Kesehatan berperan bukan hanya sebagai penyelenggara jaminan kesehatan, tetapi juga sebagai strategic orchestrator yang menghubungkan berbagai kebijakan sektoral agar terintegrasi dalam satu sistem perlindungan kesehatan nasional yang kuat, adaptif, dan berkelanjutan.
Melalui sinergi data, interoperabilitas sistem, penguatan literasi program, serta kolaborasi kebijakan, kita memastikan bahwa setiap agenda pembangunan nasional memiliki fondasi perlindungan kesehatan yang kokoh.
"Melalui kerja sama ini, kami optimistis dapat memperkuat fondasi JKN secara menyeluruh, mulai dari penguatan data, peningkatan kepesertaan aktif, hingga integrasi dengan berbagai program pembangunan nasional," ujar Pujo.
Menurutnya, kolaborasi ini diharapkan menjadi kunci dalam memastikan JKN tetap adaptif dan berkelanjutan sebagai pilar utama perlindungan sosial di Indonesia.
Baca juga : Optimalisasi Logistik, Strategi SERA Perkuat Daya Saing Ekonomi
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto menegaskan, bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam memperkuat pelaksanaan program di desa.
Ia menyebut Indonesia sebagai “super tim” yang harus bergerak bersama, sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat kolaborasi.
Menurutnya, kerja sama ini memiliki peran penting dalam mengoptimalkan Program Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi (PESIAR), yang turun hingga ke desa-desa guna mengoptimalkan cakupan kepesertaan hingga meningkatkan literasi masyarakat terhadap JKN.
“Program JKN harus diperkuat hingga ke tingkat desa. Jika seluruh upaya ini dilaksanakan secara konsisten, maka visi Asta Cita 2045 dapat terwujud. Melalui kerja sama ini, kita menyatukan langkah untuk mengawal seluruh program strategis secara bersama, dengan komitmen, ketulusan, dan semangat kolaborasi," ujar Yandri.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional Gunalan, mengatakan peran Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mendukung penguatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) semakin signifikan.
Ia menekankan bahwa upaya pemenuhan gizi menjadi bagian penting dalam percepatan penurunan stunting.
Baca juga : Petrokimia Gresik Perkuat Strategi Pengamanan Bahan Baku Dukung Ketahanan Pangan
"Kerja sama yang dilakukan juga menjadi fondasi penting dalam mendukung program strategis nasional, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa dan daerah tertinggal," ujar Gunalan.
Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor yang solid, karena upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak dapat dilakukan secara parsial.
Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Anwar Sanusi, menyampaikan bahwa penguatan jaminan sosial bagi masyarakat menjadi pilar penting yang harus terus dijaga agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa interoperabilitas data menjadi kunci, mengingat data yang dimiliki antarinstansi pada dasarnya bersumber dari basis yang sama.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi menyebut, Kementerian Koperasi bersama BPJS Kesehatan berupaya memastikan masyarakat yang tergabung dalam koperasi menjadi peserta aktif JKN.
Bukan hanya itu, ia juga memastikan masyarakat yang tergabung dalam koperasi menjadi peserta aktif JKN dan mendapatkan akses layanan kesehatan yang optimal.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.