Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau turut ambil bagian dalam rapat nasional persiapan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui Bina Lembaga Pelatihan dan Vokasi, Senin (4/5/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting tersebut diikuti oleh 75 peserta dari seluruh Indonesia, terdiri dari Komite Akreditasi LPK (KA-LPK) serta perwakilan dinas ketenagakerjaan dari 38 provinsi. Rapat ini bertujuan untuk menyamakan persepsi sekaligus memetakan kondisi dan kebutuhan daerah dalam pelaksanaan akreditasi LPK ke depan.
Dalam forum tersebut, Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan sejumlah isu strategis terkait kesiapan daerah. Perwakilan KA-LPK Kepri, Ronny Andalas, mengungkapkan bahwa saat ini jumlah asesor di Kepulauan Riau sebanyak 12 orang, dengan 10 orang aktif. Namun, seluruh asesor tersebut belum memiliki sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ke depan, sertifikasi asesor menjadi kebutuhan mendesak agar proses akreditasi berjalan lebih kredibel dan sesuai standar nasional.
Dari sisi dukungan daerah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui APBD telah mengalokasikan anggaran untuk 20 program pelatihan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesiapan lembaga pelatihan kerja.
Secara umum, rapat mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam pelaksanaan akreditasi LPK secara nasional, di antaranya belum meratanya kesiapan asesor di daerah, perlunya sinkronisasi data kelembagaan, serta kejelasan mekanisme pengajuan program akreditasi.
Dalam kesimpulan rapat, disampaikan beberapa poin tindak lanjut, antara lain:
- Proses pengelolaan KA-LPK di tingkat pusat masih dalam tahap evaluasi dan menunggu Surat Keputusan terbaru;
- Pengajuan program melalui sistem SPA wajib dilakukan ulang karena data sebelumnya akan dihapus;
- Seluruh LPK diwajibkan melakukan pembaruan data kelembagaan;
- Pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap percepatan akreditasi Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK).
Rapat ditutup pada pukul 12.00 WIB dengan harapan seluruh hasil pembahasan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat dan daerah.
Partisipasi aktif Disnakertrans Kepri dalam forum ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pelatihan kerja berbasis kompetensi, sekaligus memastikan bahwa lembaga pelatihan di daerah mampu menghasilkan tenaga kerja yang siap bersaing di dunia industri.
Powered by Froala Editor
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.