RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza mendukung para pengusaha UMKM untuk mampu menjalin kemitraan bisnis yang berkelanjutan. Baik melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah, program prioritas nasional, maupun sebagai pemasok bagi perusahaan ritel swasta.
"Kalau ingin naik kelas, UMKM harus disinergikan sehingga bisa masuk rantai pasok usaha besar serta diperkuat akses pembiayaan dan perluasan pasarnya," ujar Helvi saat membuka Inabuyer B2B2G Expo 2026 di Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Pengusaha UMKM merupakan pilar utama dalam mendorong transformasi ekonomi Indonesia.
Sepanjang 2025, perekonomian nasional tumbuh stabil sebesar 5,11 persen, yang didukung oleh kuatnya permintaan domestik, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor.
Baca juga : Lepas SDG Sawit Di Sumut, Dubes Tanzania Tekankan Pentingnya Kolaborasi
Kementerian UMKM terus memperkuat akses pasar melalui penyelenggaraan Inabuyer B2B2G Expo 2026 bekerja sama dengan Himpunan dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Gedung Smesco Jakarta pada 5-7 Mei 2026.
Helvi menjelaskan, Inabuyer membuka peluang luas bagi pengusaha UMKM potensial untuk menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, mulai dari BUMN seperti PLN, Kimia Farma, Pertamina, Pegadaian, dan Perum Bulog; pengelola infrastruktur publik seperti Angkasa Pura Indonesia, ASDP Indonesia Ferry, KAI, Hutama Karya, dan Jasa Marga; hingga perusahaan ritel besar seperti AEON, Indomaret, Alfamart, Mr. DIY, dan AZKO.
Selain itu, pengusaha UMKM juga memperoleh akses ke kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Permukiman dan Kawasan Perumahan, Kementerian Sosial, serta Badan Gizi Nasional, untuk terlibat dalam berbagai program strategis, antara lain Rumah Rakyat, Sekolah Rakyat, dan Makan Bergizi Gratis.
"Inabuyer menyiapkan semua, di sini ada konsultasi, fasilitas pembiayaan, serta business matching dengan buyer. Manfaatkan acara ini untuk pengusaha UMKM di seluruh Indonesia," kata Helvi.
Baca juga : Bali United Siap Lanjutkan Tren Positif di Kandang Madura United
Pemerintah melalui LKPP turut memperkuat penggunaan produk dalam negeri, khususnya dari pengusaha UMKM, guna mempercepat pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.
Helvi berharap sinergi antara pengusaha UMKM, sektor swasta, dan pemerintah dapat terus diperkuat untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029.
Di kesempatan yang sama, Ketua Hippindo Budihardjo Iduansjah menyampaikan, dinamika global mendorong sektor ritel memperkuat perdagangan dalam negeri melalui pengembangan ekosistem yang berpihak pada pengusaha UMKM.
"Kami menciptakan ekosistem ritel di mana UMKM menjadi pemasok, sehingga memastikan masyarakat Indonesia berbelanja produk dalam negeri di negara sendiri," ujarnya.
Baca juga : Kemenkes Dan UNICEF Teken ProDoc 2026-2030, Didukung Dana USD 35,9 Juta
Untuk mendukung hal tersebut, pengusaha UMKM didorong terus berinovasi, menghadirkan varian produk dan kemasan baru guna meningkatkan daya saing dan memperluas pasar. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat perputaran ekonomi di dalam negeri.
Sementara itu, Sekretaris Utama LKPP Iwan Herniwan menambahkan, keterlibatan pengusaha UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan strategi penting dalam pembangunan nasional, mengingat perannya dalam menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi.
"Pengusaha UMKM harus berani melakukan market sounding dan business matching dengan pemerintah maupun perusahaan. Ini penting karena pemerintah akan segera menyusun perencanaan pengadaan untuk 2027," ujarnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.