RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Arnod Sihite mendorong pemerintah menjadikan penguatan produksi nasional sebagai strategi utama dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas nilai tukar rupiah, dan penciptaan lapangan kerja secara luas.
Menurut Arnod, yang juga anggota LKS Tripartit Nasional, pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menunjukkan Indonesia masih terlalu bergantung pada impor pangan dan kebutuhan industri.
Akibatnya, ketika nilai tukar melemah, biaya impor meningkat, harga kebutuhan pokok naik, biaya produksi industri membesar, dan daya beli masyarakat ikut tertekan.
“Indonesia tidak bisa terus bergantung pada impor. Penguatan produksi dalam negeri harus menjadi agenda utama negara agar ekonomi nasional lebih kuat dan lapangan kerja semakin luas,” ujar Arnod, Selasa (19/5/2026).
Ia menilai, Indonesia memiliki sumber daya alam, pasar besar, dan tenaga kerja melimpah yang seharusnya mampu menopang kebutuhan nasional, terutama di sektor pangan dan industri strategis.
Baca juga : Dosen Lintas Kampus Dorong Kolaborasi dan Perlindungan Kerja
Namun hingga kini, Indonesia masih mengimpor berbagai komoditas penting, seperti gula, kedelai, jagung, susu, daging, buah-buahan, bahan kimia, baja, mesin industri, elektronik, hingga produk farmasi.
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan, dan Media Informasi KSPSI itu mengatakan, tingginya arus impor menyebabkan triliunan rupiah terus mengalir ke luar negeri.
Sementara itu, sektor pertanian, UMKM, dan industri nasional dinilai belum mendapatkan ruang optimal untuk tumbuh dan menyerap tenaga kerja secara maksimal.
“Nilainya sangat besar. Menurut data BPS, impor mencapai Rp 300 hingga Rp 350 triliun setiap bulan. Jika dihitung dalam satu tahun, angkanya bisa menembus Rp 3.600 hingga Rp 4.000 triliun,” jelas Arnod.
Karena itu, KSPSI mendorong pemerintah menjalankan langkah konkret dan terukur, antara lain memperkuat subsidi pupuk dan bibit unggul, membangun irigasi dan modernisasi alat pertanian, membatasi impor saat musim panen, serta memperkuat peran koperasi dan Bulog.
Baca juga : Surveyor Indonesia Perkuat TICC untuk Transportasi Berkelanjutan
Kemudian, meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam proyek pemerintah dan BUMN, mempercepat hilirisasi industri nasional, membangun kawasan industri berbasis daerah, serta memperkuat pendidikan vokasi, SMK, dan politeknik industri.
Arnod menilai, langkah-langkah tersebut dapat memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan produksi nasional, mengurangi tekanan impor, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di sektor pertanian, manufaktur, logistik, dan industri pengolahan.
Ia juga menegaskan bahwa impor tetap diperlukan dalam kondisi tertentu untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga.
Namun, impor harus dilakukan secara selektif dan tidak mematikan produksi dalam negeri.
“Indonesia tidak kekurangan sumber daya maupun tenaga kerja. Yang dibutuhkan adalah keberpihakan kebijakan terhadap produksi nasional agar ekonomi tumbuh lebih kuat, pengangguran menurun, dan kesejahteraan rakyat semakin merata,” tegasnya.
Baca juga : Peluang Persib Juara Kian Terbuka, Umuh: Dua Laga Harga Mati
Menurut Arnod, jika produksi nasional diperkuat dan industri dalam negeri tumbuh, maka perputaran ekonomi akan lebih banyak dinikmati rakyat Indonesia sendiri.
“Dampaknya bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat, tetapi juga terbukanya jutaan lapangan kerja baru dan meningkatnya daya beli masyarakat,” tutupnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.