Wakil Ketua MPR: Sesuaikan Prodi di Kampus dengan Lapangan Kerja

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyarankan ke Pemerintah untuk menyesuaikan Program Studi (Prodi) di Perguruan Tinggi (PT) dengan kebutuhan lapangan kerja. Penyesuaian kurikulum yang tepat ini sangat mendesak demi menjawab tantangan perubahan zaman saat ini.

Anggota Komisi X DPR ini menjelaskan, saat ini banyak lulusan PT yang menganggur karena kemampuan mereka tidak sesuai kebutuhan dunia kerja. Upaya mengakhiri ketidaksesuaian kualitas lulusan PT itu tidak bisa ditunda lagi, terlebih di tengah perubahan berbagai sektor. Sinkronisasi kurikulum pendidikan dengan pasar kerja harus segera diwujudkan.

Data BPS per Februari 2025 menunjukkan, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang. Sekitar 1,01 juta di antaranya merupakan lulusan PT. “Fenomena itu membuktikan adanya jurang pemisah yang lebar antara materi perkuliahan dengan kebutuhan praktis industri,” terangnya.

Pesatnya teknologi di era globalisasi, sambung Lestari, membuat kualifikasi SDM yang dibutuhkan industri bergerak lebih maju daripada ilmu di kampus. Makanya, Pemerintah perlu bekerja sama dengan kampus dan perusahaan untuk menyesuaikan prodi. Kolaborasi erat antarpihak diharapkan mampu mencetak lulusan yang siap pakai di industri.

Baca juga : Dewa United Siapkan Taktik Khusus Hadapi Persijap

Pemerintah dan universitas harus bergerak dinamis memperbarui prodi demi mengikuti perkembangan kebutuhan dunia kerja. Upaya ini diyakini bisa mengurangi jumlah pengangguran dan membantu pencari pegawai mendapatkan kualifikasi tinggi. “Langkah antisipasi itu diharapkan menekan angka pengangguran yang kian meningkat,” ucapnya.

Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengamini hal ini. Dia menerangkan, prodi di PT harus relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Namun PT tidak boleh hanya jadi pabrik tenaga kerja karena memiliki peran strategis lebih luas. Kampus berfungsi membangun ilmu pengetahuan, menjaga kebudayaan, serta membentuk daya kritis bangsa.

Hetifah menekankan, penutupan prodi yang kurang relevan harus memiliki dasar akademik kuat dan komprehensif. Penutupan massal prodi tidak boleh hanya didasarkan pada tren jangka pendek semata. “Pendekatan ini wajib dijalankan dengan hati-hati sambil tetap mempertimbangkan keberlangsungan pendidikan nasional dalam jangka panjang,” katanya.

Alih-alih menutup prodi, kata Hetifah, transformasi dan revitalisasi kurikulum serta penguatan pendekatan interdisipliner dianggap jauh lebih tepat. Fokus berlebihan pada efisiensi berisiko menyempitkan ruang keilmuan di PT. Penyesuaian dengan potensi daerah juga harus jadi bahan pertimbangan utama dalam proses restrukturisasi itu.

Baca juga : Jaksa Boby Sigalingging Mampu Hadapi Tantangan di Daerah 3T

Transparansi dalam proses evaluasi dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan, sambungnya, sangat dibutuhkan selama masa transisi. Mahasiswa dan dosen harus dilindungi agar tidak dirugikan karena pendidikan menentukan masa depan peradaban bangsa. “Proses ini bukan sekadar mengelola angka, tapi menjaga martabat serta kualitas intelektual generasi muda,” tegasnya.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mengajak PT memilah bahkan menutup prodi yang kurang relevan dengan kebutuhan kerja. Sekjen Kemdiktisaintek Badri Munir Sukoco menilai, langkah itu untuk menekan ketidakcocokan antara lulusan PT dan industri. Pemetaan ulang prodi diharap menciptakan keseimbangan suplai tenaga kerja dengan permintaan.

Dia menyatakan, banyak PT membuka prodi berdasarkan minat pasar jangka pendek, yang menyebabkan kelebihan suplai lulusan. Bahkan, jika kondisi ini dibiarkan, pada 2028 Indonesia diprediksi akan mengalami kelebihan suplai dokter. Maldistribusi tenaga medis di berbagai daerah juga jadi persoalan serius yang perlu segera ditangani.

Selain itu, jurusan kependidikan dan keguruan meluluskan sekitar 490 ribu mahasiswa tiap tahun, sedangkan kebutuhan guru hanya sekitar 20 ribu. Itu berpotensi meningkatkan angka pengangguran terdidik secara signifikan. “Pemerintah terus mendorong PT menyusun lagi prodi yang benar-benar relevan dengan kebutuhan di masa depan,” ucap Badri.

Baca juga : Kuatkan Ketahanan Bangsa, HNW Berikan Award Pegiat Lingkungan Hingga Guru Ngaji

Terkait wacana itu, Direktur Kelembagaan Kemendiktisaintek Muhammad Najib menjelaskan, penutupan prodi tidak bisa dilakukan secara sepihak. Kementerian baru bisa menutup suatu prodi jika sudah ada usulan resmi dari pihak kampus. Prosedur penutupan tidak mudah karena harus melalui serangkaian proses evaluasi yang sangat ketat.

Aturan penutupan prodi sudah tertuang dalam Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang tata cara pembukaan dan penutupan. Kementerian tidak memiliki rencana mendorong penutupan secara masif kepada seluruh universitas. Saat ini setiap PT hanya diminta meninjau ulang tingkat penyerapan mahasiswa di tiap-tiap prodi.

Kampus, kata Najib, hanya diminta menyampaikan usulan penutupan untuk prodi yang sepi peminat dan tidak lagi relevan dengan industri. Prioritas utama Pemerintah adalah mendorong PT membuka prodi pendukung agenda nasional. “Tapi bukan berarti semua prodi yang dianggap tidak relevan ditutup begitu saja,” pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.