RM.id Rakyat Merdeka - Ketua Umum BPP Hipmi terpilih Ade Jona Prasetyo langsung tancap gas merealisasikan visi penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setelah terpilih memimpin organisasi. Salah satu langkah yang diperjuangkannya adalah mengusulkan kenaikan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Rp500 juta menjadi Rp2 miliar. Usulan tersebut disampaikan Hipmi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI di Jakarta, Senin (22/6/2026). Menurut Jona, peningkatan plafon KUR diperlukan agar pelaku UMKM lebih mudah naik kelas dan memperluas usahanya.
Rapat dipimpin oleh Herman Khaeron yang ditemani Andreas Eddy Susetyo, dan M Endipat Wijaya. Pada kesempatan itu, Jona ditemani Anthony Leong.
Dalam paparannya, Jona mengatakan bahwa Hipmi memiliki 30 ribu anggota, baik yang berada di pusat maupun yang tersebar di 38 Badan Pengurus Daerah (BPD). Dari puluhan ribu anggota Hipmi, mayoritasnya adalah UMKM.
Baca juga : Ketum KNPI Tekankan Persatuan dan Inovasi Pemuda di MUSDA VII Sultra
Sebagai wadah pengusaha muda, BPP Hipmi mewajibkan BPD untuk membina minimal 100 UMKM. Namun, persoalan yang terjadi adalah pembiayaan KUR yang tidak maksimal.
"Menurut kami, Rp 500 juta tidak relevan. Bagaimana mau naik kelas, kalau usahanya hanya dikasih KUR Rp 500 juta," kata Jona, menjelaskan dinamika di lapangan. Sebab itu, Jona mengusulkan agar pembiayaan KUR ditambah dari Rp 500 juta menjadi Rp 2 miliar. Dengan pembiayaan sebesar ini, pelaku UMKM bisa naik kelas dan lebih berkontribusi terhadap perekonomian.
Jona lantas mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tengah mendorong kesetataan. "Jangan kaya makin kaya, tapi kita harus bisa membuat kelas menengah ini naik kelas. Sehingga kami menyarankan agar KUR jadi Rp 2 miliar," usulnya.
Baca juga : Perkuat SDM Industri, Kemenperin Perluas Kerja Sama Global
Jona mengatakan, KUR merupakan program pemerintah untuk membantu pelaku UMKM. Sedangkan kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) lebih dari 60 persen, dan mampu menyerap lebih dari 90 persen dari total tenaga kerja di Indonesia.
Artinya, KUR, UMKM, dan pertumbuhan ekonomi merupakan circle yang tak bisa dipisahkan. Sehingga, menjadi suatu ironi jika ada UMKM yang akhirnya memaksimalkan peran swasta. "Karena, saat ini ketika usahanya sudah kepentok di Rp 500 juta, dia beralih dari KUR ke kredit komersial," beber Jona.
Saat mengawali RDPU, Andreas mengatakan Program KUR telah berjalan 17 tahun, tapi kontribusinya belum maksimal terhadap perekonomian. Padahal, DPR memandang KUR sebagai alat intervensi pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
Baca juga : TNI Perkuat Barisan Ketahanan Pangan, Koperasi Desa Jadi Ujung Tombak
Andreas memiliki lima catatan terhadap realisasi KUR. Pertama, sasaran KUR yang menyangkut validasi data. Kedua, pengusaha mikro yang naik menjadi pengusaha kecil tidak lebih dari 5 persen.
Ketiga, pembiayaan kepada sektor unbankable. Keempat, pendampingan, baik yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) maupun asosiasi. Kelima, minimnya peran perusahaan penjaminan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.