RM.id Rakyat Merdeka - Malaysian Association of Tax Accountants (MATA) bersama Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menggelar 17th Annual Asia-Pacific Tax Forum (APTF) 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 27–28 Juli 2026.
Forum tersebut menyoroti dampak dinamika geopolitik terhadap perekonomian dan kebijakan fiskal negara-negara di kawasan Asia-Pasifik.
Forum yang dihadiri sekitar 150 delegasi dari 22 negara di kawasan Asia-Pasifik serta Amerika Serikat, Jerman, dan Selandia Baru itu mempertemukan pembuat kebijakan, otoritas perpajakan, akademisi, praktisi, dan pelaku usaha untuk memperkuat kerja sama regional di bidang perpajakan.
Pendiri sekaligus Ekonom Senior INDEF Prof. Didik J. Rachbini mengatakan, koordinasi antarnegara menjadi semakin penting di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat fragmentasi ekonomi, perang berkepanjangan di Ukraina dan Timur Tengah, serta menguatnya kebijakan proteksionisme di sejumlah negara maju.
Baca juga : Emas Dinilai Makin Strategis di Tengah Gejolak Geopolitik Global
“Ketika kebijakan tarif, proteksionisme, dan fragmentasi perdagangan menciptakan ketidakpastian baru, koordinasi regional bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan strategis,” kata Didik dalam sambutan pembukaan APTF 2026.
Menurut dia, kebijakan perpajakan saat ini tidak lagi hanya berfungsi sebagai instrumen penghimpun penerimaan negara, tetapi juga menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan daya saing, menarik investasi produktif, menjaga keadilan ekonomi, serta mendukung pembiayaan pembangunan berkelanjutan.
Dalam pidato utama, Sekretaris Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Malaysia Tan Sri Johan Mahmood Merican memaparkan tantangan pembangunan ekonomi dan perdagangan internasional yang dihadapi kawasan Asia-Pasifik. Ia juga menyoroti pentingnya tata kelola fiskal yang kuat serta keterkaitan antara sistem perpajakan dan instrumen filantropi Islam, seperti zakat, infak, dan sedekah, dalam mendukung agenda pembangunan Malaysia Madani.
INDEF menilai sedikitnya terdapat tiga tantangan utama yang dihadapi negara-negara Asia-Pasifik, termasuk Indonesia dan Malaysia.
Baca juga : Wamen LH Ajak Negara Asia-Pasifik Perkuat Kolaborasi Hadapi Krisis Iklim
Pertama, implementasi Global Minimum Tax melalui skema Pillar Two yang mendorong negara meninjau kembali desain insentif fiskal. Menurut INDEF, daya tarik investasi ke depan tidak cukup hanya mengandalkan tarif pajak rendah, tetapi harus didukung oleh kualitas infrastruktur, kepastian regulasi, tenaga kerja terampil, transfer teknologi, serta rantai pasok domestik yang kuat.
Kedua, pesatnya pertumbuhan ekonomi digital yang memunculkan tantangan baru dalam penentuan basis pajak, hak pemajakan, pertukaran data, hingga perlakuan yang setara bagi pelaku usaha digital dan konvensional. Digitalisasi administrasi perpajakan dinilai perlu sekaligus menekan biaya kepatuhan dan meningkatkan kepastian hukum bagi wajib pajak.
Ketiga, pemanfaatan instrumen perpajakan untuk mendukung transisi menuju ekonomi hijau. Menurut Didik, penerapan pajak karbon, cukai, maupun insentif fiskal hijau harus mempertimbangkan kesiapan industri serta dampaknya terhadap kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
“Transisi hijau harus menjadi transisi yang adil. Kebijakan fiskal jangan sampai menciptakan beban ekonomi baru atau memperlebar ketimpangan,” ujarnya.
Baca juga : TNI-Polri Jaga Ketahanan Pangan: Langkah Strategis Hadapi Geopolitik Global
Selama dua hari pelaksanaan forum, peserta membahas berbagai isu strategis, mulai dari fragmentasi perdagangan global, masa depan insentif pajak, administrasi perpajakan, perpajakan ekonomi digital dan aset kripto, harmonisasi perpajakan dengan filantropi Islam, perdagangan ilegal dan ekonomi bayangan, hingga pajak hijau serta mobilisasi penerimaan domestik.
Sejumlah pembicara turut hadir dalam forum tersebut, antara lain Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun, Datuk Wira Abdurrahman Ismail dari Komite Akuntan Publik Malaysia, mantan General Counsel USAID John Gardner, Presiden International Tax and Investment Center (ITIC) Daniel Witt, serta ekonom senior sekaligus penasihat Perdana Menteri Selandia Baru Phil Berry.
Sementara itu, Deputy President MATA Taqiyuddin Amini Abdul Satar mengatakan tingginya partisipasi delegasi dari berbagai negara menunjukkan semakin besarnya kebutuhan membangun kolaborasi perpajakan di kawasan.
Melalui penyelenggaraan APTF 2026, MATA dan INDEF berharap dapat memperkuat pertukaran informasi, meningkatkan kapasitas administrasi perpajakan, mencegah sengketa perpajakan, serta mendorong lahirnya rekomendasi kebijakan yang mampu memperkuat daya saing dan mendukung pertumbuhan ekonomi Asia-Pasifik yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.