RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dinilai perlu memperkuat koordinasi operasional dalam menghadapi dinamika ekonomi dan geopolitik global, tanpa mengurangi independensi bank sentral dalam menjalankan kebijakan moneter.
Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi mengenai independensi bank sentral yang digelar di Javarock Kemang, Jakarta, Kamis (20/8/2026). Diskusi ini menghadirkan akademisi, pelaku pasar, dan perwakilan pemerintah.
Host sekaligus Inisiator Economic Frontline Harryadin Mahardika mengatakan, tantangan yang dihadapi bank sentral semakin kompleks seiring perubahan geopolitik, deglobalisasi, konflik di Timur Tengah dan Rusia-Ukraina, serta perang dagang.
Perubahan lingkungan geopolitik dan geoekonomi tersebut turut meningkatkan kompleksitas peran bank sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi, termasuk setelah pengunduran diri Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI pada 25 Juli 2026.
Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Muhammad Riefky Hasan mengatakan, independensi bank sentral dapat dilihat dari sejumlah indikator, termasuk kebebasan dalam menentukan kebijakan tanpa tekanan pemerintah.
“Kita bisa gunakan banyak indikator, misalnya tidak ada secara hukum Bank Sentral diatur dan harus memenuhi kebijakan yang sesuai dengan arahan pemerintah. Atau, Bank Sentral bisa mengambil kebijakan tanpa ada tekanan baik dari pemerintah,” kata Riefky.
Baca juga : BI Rancang Mesin EDC Untuk Transaksi KKI
Menurut dia, pengalaman Indonesia pada dekade 1960-an menunjukkan pentingnya independensi bank sentral. Saat itu, BI pernah berada di bawah pemerintah sehingga terdapat risiko bank sentral digunakan untuk mendukung pembiayaan program pemerintah.
Riefky juga membandingkan kondisi inflasi sebelum dan setelah BI menjadi bank sentral independen. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5-6 persen, tetapi tingkat inflasi menunjukkan perbedaan yang lebih signifikan.
“Hanya saat Bank Indonesia independen, inflasinya rendah. Sebelum independen, inflasi bisa di atas 10 persen. Saat independen biasanya inflasi di bawah 5 persen,” ujarnya.
Ia menilai, inflasi yang rendah memiliki dampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Oleh karena itu, independensi BI dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi masyarakat dari dampak kenaikan inflasi.
Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai, posisi BI saat ini sudah tidak sepenuhnya independen dan menyebut kondisi tersebut sebagai shadow independence.
“Yang saya khawatirkan bahwa ketika ini sudah tidak independen, siapa lagi yang bisa menjaga ketika nilai tukar rupiah kita ketika terjun bebas,” katanya.
Baca juga : KKI 2026 Hadirkan Produk Unggulan 550 UMKM Indonesia
Nailul berharap proses pemilihan Gubernur BI berikutnya menghasilkan sosok yang mampu mempertahankan independensi bank sentral dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Dari sisi pasar, Direktur Utama Nawasena Utama Capital Prayoga Putera Utama menyoroti pentingnya deregulasi untuk memberikan ruang lebih besar kepada mekanisme pasar. Menurut Prayoga, pasar modal Indonesia memiliki daya tarik bagi investor global karena ditopang kapitalisasi pasar yang besar dan likuiditas yang kuat, terutama pada saham berkapitalisasi besar di sektor perbankan, energi, dan telekomunikasi.
Ia juga berharap Gubernur BI mendatang memiliki pemahaman terhadap perkembangan aset digital dan instrumen keuangan baru, termasuk Central Bank Digital Currency (CBDC) dan stablecoin.
Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Bakom RI Fithra Faisal Hastiadi menilai, independensi BI memiliki landasan konstitusi yang kuat. Menurut dia, independensi tidak semestinya hanya dipandang dari hubungan kelembagaan antara BI dan pemerintah.
Fithra menekankan, pentingnya operational independence, yakni kewenangan bank sentral untuk menetapkan dan menjalankan kebijakan sesuai tugas dan kewenangannya.
“Independen itu bukan artinya kita beda rumah. Rumahnya sama. Ada koridor-koridornya memang. Tapi ada pintunya di mana kita bisa saling berkoordinasi. Itu adalah operational independence,” katanya.
Baca juga : BI Gelar KKI 2026, Dorong UMKM Bangkit Dan Perluas Akses Pasar
Menurut Fithra, pemerintah dan BI memiliki fokus yang berbeda. Pemerintah berkepentingan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan BI berfokus pada stabilitas moneter.
Karena itu, ia menilai koordinasi antara pemerintah dan BI penting untuk memastikan kebijakan fiskal dan moneter berjalan selaras.
“Mereka harus satu irama. Harmoni. Bauran fiskal dan moneter,” ujarnya.
Fithra menegaskan, koordinasi yang erat tidak otomatis menghilangkan independensi bank sentral. Sinergi tetap dapat diperkuat sepanjang BI mempertahankan kendali atas kebijakan moneternya.
“Tinggal bagaimana berkolaborasi antara pemerintah dengan Bank Indonesia dapat diperkuat tanpa mengubah status Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen maupun mengurangi kewenangan operasionalnya,” imbuhnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.