RM.id Rakyat Merdeka - Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong pemanfaatan stok hunian yang telah tersedia tetapi belum terserap pasar sebagai solusi mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat.
Langkah tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) REI DKI Jakarta 2026 yang mempertemukan pemerintah, pengembang, sektor pembiayaan dan pemangku kepentingan perumahan.
Ketua DPD REI DKI Jakarta Arvin F. Iskandar mengatakan, persoalan hunian di Jakarta tidak cukup diselesaikan dengan membangun proyek baru. Menurutnya, sebagian kebutuhan masyarakat sebenarnya dapat dipenuhi dari hunian yang telah selesai dibangun dan siap ditempati.
“Persoalan kita bukan hanya bagaimana membangun rumah baru, tetapi bagaimana rumah yang sudah tersedia dapat benar-benar dimiliki dan dihuni oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Arvin, Kamis (27/8/2026).
Berdasarkan riset Colliers Indonesia yang menjadi salah satu rujukan REI DKI Jakarta, terdapat sekitar 29.000 unit apartemen di Jakarta yang belum terserap pasar.
Arvin menilai, kondisi tersebut menjadi peluang untuk mempercepat penyediaan hunian tanpa harus menunggu pembangunan proyek baru. Namun, diperlukan kebijakan, insentif dan akses pembiayaan yang lebih adaptif agar unit-unit tersebut dapat terserap.
Baca juga : Sky House BSD+ Luncurkan Esplanade Tower, Hanya 100 Meter dari AEON
“Yang perlu kita lakukan adalah membuat hunian yang sudah tersedia menjadi lebih terjangkau dan dapat diakses oleh masyarakat yang tepat. Dengan begitu, pengembang memperoleh kepastian pasar, pemerintah mendapatkan percepatan penyediaan hunian, dan masyarakat memperoleh kesempatan lebih besar untuk memiliki rumah,” katanya.
Hunian Jadi Bagian Transformasi Jakarta
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Uus Kuswanto mengatakan penyediaan hunian merupakan bagian penting dari transformasi Jakarta menuju kota global.
Menurut Uus, pembangunan Jakarta tidak cukup hanya berfokus pada infrastruktur dan pusat pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat mendapatkan tempat tinggal yang layak, aman dan terjangkau.
“Jakarta sedang berada pada momentum transformasi menuju kota global. Yang kita bangun bukan hanya infrastruktur, tetapi juga kualitas hidup masyarakat,” ujar Uus.
Dia mengatakan Pemprov DKI Jakarta terus membuka ruang kolaborasi dengan dunia usaha, salah satunya melalui pendekatan creative financing. Sinergi pemerintah dan swasta dinilai dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.
Baca juga : Menteri Ara Wajibkan Setiap Rumah Baru Tanam Pohon, REI Siap Dukung!
Pengembangan kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD) juga menjadi peluang untuk menyediakan hunian yang terintegrasi dengan transportasi publik seperti MRT, LRT, KRL dan TransJakarta.
Kepala Bidang Pembiayaan dan Kemitraan Perumahan DPRKP Provinsi DKI Jakarta Lady Natalia mengatakan optimalisasi stok hunian yang tersedia harus dibarengi skema pembiayaan yang mampu menjangkau masyarakat.
Jakarta masih menghadapi backlog perumahan sekitar 402.287 kepala keluarga. Di sisi lain, harga tanah rata-rata meningkat sekitar 1,8 persen per tahun, sementara daya beli masyarakat menghadapi tekanan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov DKI Jakarta telah mengembangkan Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
FPPR menawarkan bunga tetap 5 persen hingga akhir tenor, pembiayaan hingga 100 persen tanpa uang muka, tenor hingga 20 tahun, perlindungan asuransi kredit, kebakaran dan jiwa, serta bebas biaya provisi dan administrasi.
Skema tersebut juga dapat diterapkan pada hunian eksisting sehingga berpotensi membantu mempercepat penyerapan unit apartemen yang telah tersedia.
Baca juga : Lemhannas Gunakan 2 Unit Apartemen Hibah KPK Untuk Tunjang Kinerja
DPRKP juga membangun kolaborasi dengan perbankan dan pengembang melalui sejumlah proyek Hunian Terjangkau Milik (HTM), antara lain Menara Samawa, Menara Kanaya, Sentraland Cengkareng dan Bandar Kemayoran.
REI Sambut Ranperda Rumah Susun
REI DKI Jakarta juga menyambut penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rumah Susun. Regulasi tersebut dinilai dapat memperkuat kebijakan penyediaan hunian, khususnya bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Tertentu (MBT).
Arvin mengatakan kelompok MBT membutuhkan perhatian khusus karena berada di antara masyarakat penerima subsidi dan pasar hunian komersial.
“Mereka tidak cukup rendah untuk masuk seluruhnya dalam skema subsidi, tetapi juga belum cukup kuat untuk membeli hunian komersial. Padahal mereka membutuhkan hunian dekat dengan tempat kerja dan transportasi publik,” katanya.
REI, Pemprov DKI Jakarta dan pemangku kepentingan perumahan sepakat persoalan hunian Jakarta membutuhkan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, pengembang, perbankan dan masyarakat.
Optimalisasi hunian yang telah tersedia, dukungan pembiayaan, pengembangan kawasan berbasis transportasi publik serta penguatan regulasi diharapkan dapat mempercepat penyediaan hunian yang layak, terjangkau dan berkelanjutan bagi warga Jakarta.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.