RM.id Rakyat Merdeka - Pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit dinilai perlu semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat di daerah penghasil.
Karena itu, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menyatakan kesiapan memperkuat kolaborasi dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) untuk mengoptimalkan tata kelola dan penyaluran dana pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.
Kolaborasi tersebut dinilai penting agar pemanfaatan dana perkebunan tidak hanya memenuhi target penyaluran, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat, khususnya petani dan kelembagaan lokal di daerah.
Hal itu mengemuka dalam Talkshow BPDP bertema “Peran Strategis Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kelapa Sawit Indonesia Berkelanjutan” yang digelar dalam rangkaian Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2026 di Tangerang, Banten, Rabu (27/8/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan pemerintah kabupaten dari berbagai daerah sentra perkebunan.
Mewakili Dewan Pengurus Apkasi, Wakil Ketua Umum Apkasi Joncik Muhammad menegaskan bahwa sawit bukan sekadar komoditas ekspor dan penopang devisa, tetapi juga menjadi salah satu pilar penting ekonomi masyarakat.
Joncik yang juga Bupati Empat Lawang itu mengatakan, pemerintah kabupaten memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan kondisi di lapangan.
Mulai dari kebutuhan petani, kelembagaan koperasi, hingga berbagai keterbatasan infrastruktur produksi di daerah.
“Program pengembangan perkebunan akan jauh lebih efektif jika dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. Sinergi antara BPDP dan pemda harus diperkuat sejak tahap awal. Pemda jangan hanya menjadi penerima informasi ketika program sudah berjalan, tetapi perlu dilibatkan sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan,” ujar Joncik.
Baca juga : BI: Kolaborasi Lintas Negara Jadi Kunci Hadapi Tantangan Ekonomi Global
Menurut Joncik, keberhasilan program pembiayaan perkebunan tidak semestinya hanya diukur berdasarkan besarnya realisasi penyerapan dana.
Ukuran yang lebih penting adalah perubahan nyata yang dirasakan petani dan kelembagaan lokal setelah program dilaksanakan.
“Ukuran keberhasilan bukanlah semata-mata seberapa besar dana yang telah disalurkan, melainkan apa yang berubah setelah program dilaksanakan. Apakah perkebunan lebih produktif, apakah pendapatan pekebun meningkat, apakah infrastruktur menjadi lebih baik, dan apakah kelembagaan makin kuat,” kata Joncik.
Selain dukungan sarana dan prasarana, Apkasi juga terus menyuarakan pentingnya keadilan fiskal melalui Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit.
Joncik menilai, mekanisme perhitungan dan transparansi besaran DBH Sawit masih menjadi perhatian bagi daerah penghasil.
Meski formulasi DBH merupakan ranah kebijakan fiskal Kementerian Keuangan, Apkasi berharap BPDP dapat menjembatani dan memberikan masukan teknis agar daerah penghasil memperoleh porsi pemanfaatan yang adil dan transparan.
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum BPDP Zaid Burhan Ibrahim menyambut positif kesiapan kolaborasi yang disampaikan Apkasi.
Ia menegaskan, sektor kelapa sawit merupakan salah satu penggerak ekonomi utama bagi lebih dari 200 kabupaten di 26 provinsi di Indonesia.
Karena itu, sinergi dengan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam keberhasilan program.
Baca juga : Jangan Biarkan Hasil Sawit Hilang Di Jalan, Losses Harus Dipangkas dari Kebun
“Peran pemerintah kabupaten sangat penting karena menjadi pihak yang memahami kondisi di lapangan, mengetahui potensi wilayahnya, memahami tantangan yang dialami para pekebun, dan memiliki perangkat yang dapat mempercepat berbagai proses di lapangan,” kata Zaid.
Ia juga meminta komitmen aktif para kepala daerah untuk mengawal pelaksanaan program di wilayah masing-masing.
“Kami sangat berharap bapak ibu bupati terus mendorong dinas-dinas terkait untuk mempercepat proses pengusulan dan calon penerima perkebunan sawit rakyat, membantu penyelesaian legalitas lahan, dan memperkuat kelembagaan pekebun,” ujarnya.
Zaid memaparkan, pada sektor hulu BPDP konsisten menyalurkan dana hibah Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebesar Rp 60 juta per hektare dengan batas maksimal 4 hektare per pekebun.
Sejak 2016 hingga Agustus 2026, program PSR telah menjangkau 187.762 pekebun di 21 provinsi dengan total luas lahan mencapai 428.745 hektare. Nilai akumulasi penyaluran dana tercatat sebesar Rp 12,86 triliun.
Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 132 Tahun 2024, mandat pengelolaan dana perkebunan juga diperluas untuk mencakup sektor kakao dan kelapa.
Zaid menegaskan, BPDP siap menggandeng pemerintah kabupaten untuk mengoptimalkan potensi tersebut.
“Kami siap bersinergi dengan bupati sehingga program yang diamanahkan pemerintah bisa dimanfaatkan oleh seluruh kabupaten kota yang memiliki kebun kakao, sawit, dan kelapa,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP Normasyah Hidayat Syahrudin menguraikan sejumlah tantangan yang dihadapi dalam perjalanan satu dekade program PSR.
Baca juga : BPDP Tampilkan Produk UMKM Perkebunan, Perkuat Komoditas Berkelanjutan
Menurutnya, terdapat delapan tantangan utama di lapangan, antara lain terkait profiling kebun dan pekebun, dinamika harga tandan buah segar (TBS), peningkatan kasus hukum, persoalan hak guna usaha (HGU), ketimpangan akses jalan kebun, hingga keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pendamping di daerah.
Terkait isu lingkungan dan pemenuhan standar keberlanjutan, Normasyah menegaskan komitmen BPDP untuk membantu pekebun swadaya melalui fasilitasi sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
“Terkait masalah isu lingkungan, BPDP memfasilitasi pengurusan sertifikasi ISPO termasuk dana pengurusannya. Kalau dulu hanya sertifikasi yang kami bayarkan, kalau sekarang mulai dari persiapannya sudah kami bayarkan, termasuk pemilihan lembaga sertifikasinya,” ujar Normasyah.
Dari sektor hilir, ketersediaan biodiesel 50 persen (B50) berbasis kelapa sawit dinilai menjadi salah satu tumpuan penting dalam bauran energi nasional di tengah ketidakpastian kondisi global.
Untuk memperkuat inovasi hilirisasi, BPDP telah mengucurkan dana program penelitian sebesar Rp 917 miliar yang menghasilkan 320 riset terapan.
Selain itu, BPDP juga menyediakan beasiswa pendidikan perkebunan yang hingga pertengahan 2026 telah diberikan kepada 13.000 mahasiswa.
Melalui integrasi program dari hulu hingga hilir dan penguatan sinergi dengan pemerintah kabupaten, Apkasi dan BPDP optimistis pemanfaatan dana perkebunan dapat semakin tepat sasaran.
Lebih dari sekadar memenuhi target administratif, kolaborasi tersebut diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produktivitas, penguatan kelembagaan, dan kesejahteraan petani di daerah.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.