RM.id Rakyat Merdeka - Guncangan ekonomi global makin berat. Perang di Timur Tengah yang tak kunjung usai, melonjaknya harga energi, hingga tingginya suku bunga global terus membayangi perekonomian Indonesia. Di tengah tekanan tersebut, tim ekonomi Pemerintah dituntut bekerja lebih keras dan cepat agar tidak menghantam daya beli rakyat.
Tekanan global saat ini mulai terasa di dalam negeri. Daya beli masyarakat melemah, kemampuan menabung menurun, bahkan sebagian rumah tangga mulai mengandalkan utang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Direktur Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, kondisi ekonomi nasional menjadi pekerjaan rumah besar bagi tim ekonomi Pemerintah. Apalagi, tekanan dari luar negeri semakin kencang dan berpotensi memberikan efek berantai terhadap ekonomi domestik.
“Tim ekonomi kita harus kerja keras di tengah kondisi global yang kian tak menentu,” kata Karyono kepada Rakyat Merdeka, Minggu (4/10/2026).
Menurut Karyono, situasi geopolitik dunia menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai. Perang di Timur Tengah yang tak kunjung usai serta konflik Rusia-Ukraina yang semakin panas dapat mengganggu pasokan energi dan berdampak pada harga minyak serta berbagai komoditas.
Baca juga : Panja RUU Pemilu Resmi Dibentuk, Aroma 2029 Mulai Panaskan Senayan
Sentimen global dan suku bunga tinggi juga turut menekan pergerakan nilai tukar Rupiah serta Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Jika tekanan tersebut berlangsung lama, dampaknya dapat merembet ke aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat.
Hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada Juli 2026 mencatat lebih dari 49 persen masyarakat mengaku tidak dapat menabung dari penghasilannya. Bahkan, 16,4 persen responden mengaku pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga harus berutang. Sebanyak 11,7 persen lainnya tidak mampu memenuhi kebutuhan dan terpaksa mengambil tabungan.
Karena itu, Karyono meminta Pemerintah tidak hanya mengandalkan stabilitas politik dan keamanan, tetapi juga memastikan kebijakan ekonomi mampu meredam tekanan eksternal. “Konsolidasi politik di parlemen dan eksekutif juga cukup baik sehingga Pemerintah memiliki ruang untuk fokus menghadapi tantangan ekonomi,” ujarnya.
Senada dikatakan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira. Dia mengatakan, ekonomi rakyat memang tidak sedang baik-baik saja. Sejumlah indikator menunjukkan tekanan terhadap rumah tangga semakin kuat.
“Indikatornya, jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mencapai 50 ribu orang, suku bunga naik, inflasi bahan makanan tembus 4,2 persen per Agustus,” ungkap Bhima kepada Rakyat Merdeka, Minggu (4/10/2026).
Baca juga : Pemadaman Terus Dilakukan, Hotspot Karhutla Tinggal 666 Lagi
Selain itu, kata Bhima, semakin banyak masyarakat bertahan dengan utang akibat meningkatnya tekanan terhadap pengeluaran rumah tangga. Fenomena downgrade gaya hidup menjadi salah satu bentuk masyarakat melakukan penyesuaian untuk bertahan.
“Wajar masyarakat melakukan survival mode atau bertahan hidup dengan downgrade gaya hidup,” katanya.
Bhima mengingatkan, tekanan terhadap konsumsi rumah tangga dapat berdampak terhadap dunia usaha. Ketika permintaan barang melemah, aktivitas produksi dan penjualan ikut tertekan yang kemudian dapat berujung pada pengurangan tenaga kerja.
“Kalau tidak bisa lagi downgrade, maka turun jadi orang miskin,” cetusnya.
Karena itu, Bhima meminta Pemerintah memberikan stimulus lebih besar, terutama kepada kelompok masyarakat menengah. Salah satunya melalui kebijakan perpajakan yang dapat meningkatkan daya beli.
Baca juga : Kejagung Bentuk Tim JPU Khusus Susun Dakwaan Febrie
Dia juga meminta, Pemerintah melakukan realokasi anggaran ke sektor-sektor yang memiliki dampak ekonomi lebih besar. Anggaran, kata dia, perlu diarahkan untuk kegiatan produktif seperti pengembangan kawasan industri.
Di sisi lain, Pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan fiskal dan struktural untuk menjaga stabilitas perekonomian. Kebijakan tersebut antara lain bantuan sosial, pembiayaan murah bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), hilirisasi industri, insentif usaha, hingga penyesuaian kebijakan pajak.
Teranyar, Pemerintah tengah mengkaji penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada 2027. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menyesuaikan dengan inflasi sekaligus membantu menjaga daya beli masyarakat. Besaran PTKP saat ini Rp 54 juta per tahun atau Rp 4,5 juta per bulan untuk wajib pajak lajang. Angka tersebut belum berubah sejak 2016.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, fondasi perekonomian Indonesia tetap kuat di tengah ketidakpastian global. Pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.
Menurut Airlangga, terjaganya inflasi, kembali ekspansifnya sektor manufaktur, serta tetap tumbuhnya ekspor menjadi bagian penting dari kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Pemerintah, tegasnya, akan terus memperkuat sinergi kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong investasi, dan meningkatkan aktivitas industri. [FAQ]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.