RM.id Rakyat Merdeka - Rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia dinilai berpotensi memperkuat ketahanan energi dan menekan emisi karbon. Namun, pengembangannya masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kesiapan teknologi, biaya pembangunan, keselamatan, hingga pemerataan akses listrik dan perlindungan masyarakat sekitar.
Berbagai persoalan tersebut mengemuka dalam diskusi Economic Frontline bertajuk Is Nuclear a Clean & Clear Energy for Prosperous Indonesia? Menimbang Manfaat, Biaya, Risiko, dan Kesiapan Pembangunan PLTN di Indonesia di Tana Pool & Lounge, Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2026).
Chairman Economic Frontline sekaligus moderator diskusi, Harryadin Mahardika, mengatakan terdapat tiga hal utama yang perlu dijawab sebelum Indonesia mengembangkan PLTN, yakni kesiapan pengelolaan teknologi nuklir, perhitungan biaya, serta dampak pembangunan terhadap masyarakat di sekitar lokasi.
Menurut dia, pemerintah perlu menjelaskan pihak yang akan menanggung biaya pembangunan PLTN dan kelompok masyarakat yang akan menikmati manfaat listrik yang dihasilkan.
Hal itu penting mengingat masih terdapat masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang belum menikmati pasokan listrik secara stabil.
Anggota Dewan Energi Nasional M. Kholid Syeirazi menilai PLTN berpotensi memperkuat ketahanan dan kedaulatan energi nasional. Pasokan listrik yang stabil diperlukan untuk mendukung kegiatan industri, pusat data, transportasi listrik, dan berbagai layanan publik.
Menurut Kholid, PLTN mampu menghasilkan listrik dalam jumlah besar dengan kebutuhan bahan bakar relatif sedikit. Meski demikian, Indonesia perlu memperhitungkan ketergantungan terhadap teknologi dan komponen dari luar negeri, biaya pembangunan, serta pengelolaan limbah radioaktif.
Baca juga : Madura, Kalbar Hingga Maluku Utara Berharap Kebagian Listrik PLTN
Karena itu, pengembangan PLTN harus disertai peningkatan kemampuan nasional melalui penyiapan tenaga ahli, pengembangan teknologi, dan penguatan pengawasan keselamatan.
"Pengembangan PLTN harus disertai strategi yang jelas untuk memperkuat kemampuan nasional," ujarnya.
Kepala Pusat Riset Teknologi Reaktor Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Topan Setiadipura mengatakan energi nuklir menjadi salah satu pilihan untuk menyediakan listrik rendah karbon.
Berbeda dengan energi surya dan angin yang produksinya bergantung pada kondisi alam, PLTN dapat memasok listrik secara berkelanjutan dalam jumlah besar. Kemampuan tersebut dinilai relevan untuk memenuhi kebutuhan listrik yang meningkat seiring pertumbuhan industri dan ekonomi digital.
Meski demikian, Topan menekankan pembangunan PLTN perlu diikuti investasi di bidang pendidikan, penelitian, dan peningkatan kapasitas tenaga ahli Indonesia. Dengan demikian, pemanfaatan energi nuklir tidak hanya mendukung pasokan listrik, tetapi juga mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan industri berteknologi tinggi.
Pandangan berbeda disampaikan Ali Akbar dari Kanopi Hijau Indonesia yang menilai kesiapan Indonesia membangun PLTN masih perlu diperkuat, terutama dalam aspek penelitian, regulasi, dan keterbukaan informasi mengenai lokasi pembangunan.
"Banyak indikator yang masih kurang, basis riset hingga kebijakan legislasi, dalam hal ini negaralah yang paling tidak siap mempersiapkan diri sebagai negara nuklir," katanya.
Baca juga : Tak Gondol Piala, Tim Indonesia Bawa Cerita
Dari sisi perlindungan masyarakat, Mei Christhy dari Gerakan Samataka menyoroti dugaan calon lokasi PLTN di Pulau Semesak dan Pulau Gosong, Kalimantan Barat.
Ia mengatakan meskipun kedua pulau tersebut disebut tidak berpenghuni, terdapat Desa Sungai Raya yang berjarak sekitar 900 meter dari lokasi yang disorot.
Menurut Mei, kawasan di sekitar calon lokasi pembangunan tidak hanya berkaitan dengan tempat tinggal, tetapi juga menyangkut identitas, hak, dan kehidupan masyarakat adat.
Ia merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan Masyarakat Hukum Adat serta Pasal 18B UUD 1945 yang mengatur pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.
Mei juga mengkhawatirkan potensi dampak pembangunan terhadap pariwisata dan mata pencaharian masyarakat. Pulau Lemukutan, yang menjadi salah satu tujuan wisata, berada tidak jauh dari kawasan tersebut, sementara perairan sekitarnya menjadi sumber penghidupan nelayan.
Karena itu, ia meminta pemerintah membuka informasi secara transparan dan melibatkan masyarakat sejak awal apabila rencana pembangunan PLTN dilanjutkan.
Menurut Mei, masyarakat adat harus memperoleh informasi yang memadai serta memiliki ruang untuk menyatakan persetujuan maupun penolakan terhadap rencana yang berdampak pada kehidupan mereka.
Baca juga : Merah Putih Berkibar Di Danau Nuklir Rusia
"Dasar dari FPIC adalah menerima atau sama sekali tidak menerima, itu adalah hak dari masyarakat adat sendiri," ujarnya, merujuk pada prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC), yakni persetujuan atas dasar informasi yang diberikan sejak awal tanpa paksaan.
Mei berharap rencana pembangunan PLTN di kedua lokasi tersebut dikaji kembali dengan mempertimbangkan hak masyarakat adat dan dampaknya terhadap lingkungan.
Sementara itu, Inggrid Nola dari Forum Mahasiswa Maluku Utara menyoroti kesenjangan pemanfaatan energi antara kawasan industri dan masyarakat di wilayah kepulauan.
Ia mencontohkan kawasan industri di Halmahera Tengah dan Pulau Obi, Halmahera Selatan, yang memiliki pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) untuk mendukung kegiatan industri. Namun, menurut dia, masyarakat di sejumlah wilayah kepulauan masih mengalami pemadaman listrik bergilir hingga berhari-hari.
Inggrid menilai pembangunan energi selama ini masih banyak diarahkan untuk memenuhi kebutuhan industri, termasuk kegiatan hilirisasi pertambangan. Sementara itu, perluasan jaringan listrik untuk pulau-pulau terluar masih menghadapi tantangan geografis dan biaya yang besar.
Ia menekankan pentingnya memastikan pembangunan energi, termasuk apabila PLTN direalisasikan, turut menjawab kebutuhan masyarakat dan memperluas pemerataan akses listrik, bukan hanya menopang pertumbuhan industri.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.