RM.id Rakyat Merdeka - Ekonom senior Indef Prof Didik J. Rachbini menilai anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bukan sekadar akibat aksi jual saham, melainkan mencerminkan persoalan kepercayaan (trust) investor terhadap pasar modal Indonesia.
“Trust harus dijaga. Kalau mau masuk ke dalam tatanan dan ekosistem ekonomi modern, maka perilaku harus juga modern, transparansi, sikap pro pasar, dan kepercayaan harus dipegang erat,” kata Didik dalam pernyataannya, Jumat (16/10/2026).
Menurut dia, kepercayaan terhadap pasar tidak cukup dibangun melalui regulasi secara formal, tetapi harus dibuktikan melalui penerapan aturan dan tata kelola yang konsisten di lapangan.
Didik menilai kesenjangan antara kelembagaan dan perilaku di pasar dapat membuat sistem berjalan tidak wajar dan pada akhirnya menggerus kepercayaan investor. Kondisi tersebut tercermin dari tekanan hebat di pasar saham Indonesia setelah penyedia indeks global MSCI mengumumkan konsultasi mengenai reklasifikasi Indonesia dari pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar tersendiri (standalone market).
Baca juga : Pernyataan MSCI Dinilai Tidak Mendasar, Investor Diminta Tetap Tenang
Tekanan jual tersebut membuat IHSG sempat anjlok lebih dari 8 persen dan kehilangan sekitar 500 poin hingga turun ke level 5.393. Perdagangan saham juga sempat dihentikan sementara selama hampir dua menit akibat tekanan jual yang besar.
Didik mengatakan kekhawatiran investor, terutama investor institusional, telah lama berkaitan dengan aspek kelayakan investasi (investability) dan tata kelola pasar ekuitas Indonesia.
Ia menyebut terdapat dugaan perdagangan terkoordinasi yang dapat menyebabkan distorsi harga dan disfungsi pasar. Menurut dia, kekhawatiran tersebut perlu dijawab otoritas dengan tindakan nyata agar kepercayaan terhadap pasar Indonesia dapat dipulihkan.
Selain itu, Didik menyoroti struktur kepemilikan saham yang dinilai tidak transparan, terkonsentrasi, dan sulit dilacak secara jelas.
Baca juga : IHSG Anjlok, Sejumlah Pejabat Gelar Konferensi Pers
Ia mengakui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan reformasi kelembagaan, antara lain melalui ketentuan free float dan kewajiban pengungkapan bagi pemegang saham dengan porsi 1 persen. Namun, menurut dia, aturan tersebut perlu disertai bukti konkret bahwa reformasi benar-benar memperbaiki fungsi pasar dalam praktik.
“Persoalan utama yang dihadapi Indonesia bukan sekadar masalah teknis, free float saham rendah, dan aksi jual, tetapi merupakan indikasi keraguan investor internasional terhadap integritas pasar, otoritas ekonomi, dan pasar modal,” ujarnya.
Didik menilai persoalan kepercayaan tersebut harus segera ditangani karena dapat berdampak terhadap biaya modal perusahaan dan eksposur investor institusional.
Jika kepercayaan tidak segera dipulihkan, lanjut dia, pasar modal berisiko semakin kehilangan fungsinya sebagai lembaga pembiayaan bagi kegiatan ekonomi dan industri nasional.
Baca juga : DPR Pastikan, Reformasi Pasar Modal Berlanjut, Kepercayaan Investor Dijaga
Karena itu, Didik meminta otoritas keuangan dan pasar modal melakukan pembenahan serta reformasi internal. OJK, Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dinilai perlu menyatukan data kepemilikan saham, mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan yang ekstrem, serta menelaah indikasi transaksi terkoordinasi.
Ia juga mendorong penetapan standar pengungkapan yang dapat diuji dan pengawasan yang terukur, disertai perlindungan hak investor serta prosedur hukum yang adil.
“Ketika masuk ke dalam sistem modern global, harga yang terbentuk di pasar harus merupakan refleksi dari sistem yang dipercaya. Kredibilitas harus dipulihkan,” kata Didik.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.