RM.id Rakyat Merdeka - Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengapresiasi langkah pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam terkait pengambilalihan 30,25 persen saham PT Bayan Resources Tbk (BYAN).
Lutfi memandang transaksi tersebut dalam konteks penguatan kepemilikan nasional di sektor pertambangan strategis dan upaya mewujudkan amanat Pasal 33 UUD 1945.
“Karena itu, saya justru bukan merendahkan, malah saya hormat kepada Haji Isam yang mengambil alih 30,25 persen saham itu kembali ke tangan merah putih,” ujar Lutfi dalam video yang diunggah melalui akun TikTok @mmd.lutfi dan dikutip pada Rabu (21/10/2026).
Lutfi juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Mandiri yang, menurutnya, turut membantu proses transaksi tersebut.
Baca juga : Infra Bestari: Tidak Benar Akuisisi BYAN-Haji Isam Picu Ancaman MSCI
“Saya juga hormat kepada Bank Mandiri yang telah membantu dan memastikan bahwa proses merah putih ini berjalan dengan semestinya,” tuturnya.
Dalam keterangannya, Lutfi turut membahas pendiri Bayan Resources, serta perubahan kepemilikan saham yang menurutnya melibatkan putrinya, yang disebut berstatus warga negara Singapura.
Lutfi menilai, perubahan kepemilikan saham di sektor pertambangan perlu dilihat dalam kerangka ketentuan hukum dan perizinan yang berlaku.
Ia juga menyoroti mekanisme divestasi sebagai salah satu instrumen untuk menjaga kepentingan nasional dalam pengelolaan sumber daya alam.
Baca juga : INDEF: Akuisisi Haji Isam-BYAN Bukan Pemicu Sorotan MSCI
“Kita sebut proses ini sebagai nasionalisasi, yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu asing dan pemerintah di awal perizinan,” ujar Lutfi.
Ia berpendapat saham tersebut semestinya dapat dibeli melalui mekanisme divestasi dengan harga dasar yang ditetapkan pemerintah. Namun, menurut Lutfi, transaksi yang dibahas menggunakan harga pasar senilai Rp 26,1 triliun.
“Seharusnya, menurut aturan, divestasi saham itu bisa dipaksa beli dengan harga dasar pemerintah yang jauh lebih murah. Tetapi, sudah dibayar secara terhormat dengan harga pasar senilai Rp 26,1 triliun,” bebernya.
Lutfi membandingkan nilai transaksi tersebut dengan anggaran tunjangan guru non-ASN di seluruh Indonesia yang disebutnya sekitar Rp 14 triliun per tahun.
Baca juga : BCFD: Kredit Mandiri ke Jhonlin Dukung Pembiayaan Sektor Riil
Lutfi menegaskan bahwa ia memandang pengambilalihan saham Bayan sebagai bagian dari upaya agar kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat lebih besar bagi bangsa tanpa harus menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“Jadi, proses ini bukan proses ugal-ugalan, tapi amanah dari Undang-Undang Dasar 1945 untuk menyejahterakan bangsa Indonesia,” tandasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.