RM.id Rakyat Merdeka - Harga sejumlah bahan pokok perlu dijaga tetap stabil. Jangan sampai, kenaikan harga sembako yang mulai terjadi di beberapa daerah berpotensi menekan daya beli masyarakat.
Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia (BI), Jumat (6/11/2026), mayoritas harga bahan pokok masih berada pada level tinggi. Harga beras kualitas bawah I tercatat Rp 15 ribu per kilogram (kg), beras medium I Rp 16.750 per kg, dan beras kualitas super I Rp 18.050 per kg.
Kenaikan juga terjadi pada komoditas cabai. Harga cabai merah besar mencapai Rp 70.650 per kg, cabai merah keriting Rp 89.150 per kg, cabai rawit hijau Rp 75.550 per kg, dan cabai rawit merah Rp 95.150 per kg.
Sementara itu, harga bawang putih tercatat Rp 38.300 per kg dan bawang merah Rp 37.400 per kg. Untuk komoditas protein hewani, harga daging ayam mencapai Rp 38.750 per kg, daging sapi kualitas I Rp 153.700 per kg, dan telur ayam Rp 29.200 per kg.
Adapun harga minyak goreng curah mencapai Rp 20.400 per kg, minyak goreng kemasan bermerek I Rp 24 ribu per kg, serta gula pasir lokal Rp 19.650 per kg.
Peneliti Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Indef Afaqa Hudaya mengidentifikasi, empat faktor yang menyebabkan harga beras medium masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), meskipun stok beras Perum Bulog telah mencapai 4,59 juta ton.
Baca juga : KPK Usut Pembocor Dokumen Kasus HGB
Menurut Afaqa, besarnya cadangan beras pemerintah belum otomatis menjamin keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sebab, sebagian stok masih terkonsentrasi di gudang pemerintah dan belum sepenuhnya tersalurkan ke pasar untuk menekan harga.
“Salah satu penyebabnya adalah stok yang masih terkonsentrasi di gudang pemerintah sehingga belum sepenuhnya tersalurkan ke pasar untuk menekan harga,” ujarnya di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Faktor kedua adalah volume intervensi pemerintah melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dinilai masih kecil dibandingkan kebutuhan konsumsi nasional. Ketiga, masih terdapat kebocoran penyaluran beras SPHP, termasuk temuan beras yang dikemas ulang dan dijual sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi.
Keempat, terdapat risiko penurunan mutu apabila beras disimpan terlalu lama. Kondisi tersebut dapat mengurangi minat pasar sehingga efektivitas operasi pasar ikut terpengaruh. “Masalah utama saat ini ada di penyaluran, bukan di ketersediaan,” imbuhnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Indef mendorong pemerintah mengoptimalkan penyaluran cadangan beras pemerintah dan meningkatkan volume SPHP secara bertahap. Distribusi juga perlu diprioritaskan ke provinsi yang mengalami inflasi pangan tinggi dengan memanfaatkan pasar rakyat sebagai titik penyaluran.
Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, kenaikan harga komoditas cabai di berbagai daerah dipengaruhi faktor cuaca atau kemarau panjang yang berdampak pada penurunan produksi.
Baca juga : Tes CPNS Dibuka Bulan Ini, Kabar Baik Bagi Pengangguran
“Memang cabai rawit, kemudian cabai keriting, cabai rawit merah sedikit mengalami kenaikan. Itu karena memang faktor cuaca,” kata Budi seusai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Meski demikian, Budi mengatakan, harga sejumlah komoditas pangan sebenarnya masih stabil secara nasional. Namun, distribusi yang belum merata menyebabkan harga di sejumlah daerah mengalami kenaikan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah berupaya membantu pengiriman komoditas dari daerah surplus ke wilayah yang membutuhkan pasokan.
Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri memastikan, pemerintah terus memantau perkembangan harga bahan pokok dan berupaya menjaga stabilitas harga. Kemendag juga berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) serta meningkatkan pemantauan langsung ke pasar, terutama di wilayah Indonesia bagian timur.
“Termasuk berbagai komoditas dan kita akan terus berupaya memastikan stabilisasi harga itu bisa kita lakukan,” kata Dyah di Sukoharjo, Jumat (6/11/2026).
Sementara, Anggota Komisi VI DPR Imas Aan Ubudiyah meminta, Kementerian Perdagangan (Kemendag) segera mengambil langkah untuk mengendalikan kenaikan harga bahan pokok. Menurutnya, lonjakan harga dapat semakin membebani pengeluaran rumah tangga.
Baca juga : Anwar Ibrahim Ajak Malaysia Tidak Lengah
“Ini tentu semakin menambah beban rumah tangga. Jangan sampai masyarakat semakin terjepit karena penghasilan yang dimiliki tidak lagi sebanding dengan biaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujarnya, Jumat (6/11/2026).
Imas mengingatkan, kenaikan harga pangan tidak boleh dianggap sepele. Ketika harga terus meningkat, masyarakat berpotensi mengurangi belanja, mengubah pola konsumsi, bahkan mengesampingkan kebutuhan lain demi memenuhi kebutuhan pangan keluarga.
“Pemerintah harus hadir dan segera mengendalikan harga agar beban masyarakat tidak semakin berat,” kata politikus PKB tersebut.
Menurut Imas, pemerintah perlu memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan di seluruh daerah, terutama menjelang akhir tahun ketika kebutuhan masyarakat biasanya meningkat. Kemendag juga diminta memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, Bulog, serta pelaku usaha. [MEN]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.