RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah Indonesia memaparkan rencana pembiayaan konservasi jangka panjang untuk 13 taman nasional prioritas dan dua lanskap konservasi spesies ikonik dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, Minggu (9/11/2026).
Rencana tersebut disusun oleh Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026.
Ketua Satgas Hashim S. Djojohadikusumo mengatakan, Indonesia memiliki 57 taman nasional yang menjadi habitat berbagai spesies terancam punah. Karena itu, perlindungan kawasan konservasi membutuhkan pembiayaan berkelanjutan untuk memastikan kelestarian alam bagi generasi mendatang.
“Indonesia tidak sekadar mencari tambahan dana untuk konservasi. Kita membutuhkan pembiayaan jangka panjang agar perlindungan alam dapat terus berjalan,” kata Hashim.
Hashim yang juga menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi mengatakan pemerintah berupaya memperluas kolaborasi antara pemerintah, lembaga filantropi, dan sektor swasta untuk mendukung perlindungan taman nasional, spesies ikonik, serta lanskap prioritas.
Menurut dia, keberhasilan pembiayaan konservasi harus tercermin dari terjaganya ekosistem dan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi.
Baca juga : Standard Chartered Perkuat Kolaborasi Inovasi Pembiayaan Ekonomi Biru
Dalam forum COP31, Satgas menghimpun masukan internasional terhadap draf White Paper Pembiayaan Konservasi Indonesia. Dokumen tersebut memuat peta jalan pembentukan wadah investasi konservasi nasional atau national conservation investment vehicle.
Wadah investasi tersebut dirancang untuk menghimpun, menggabungkan, dan menyalurkan pendanaan dari berbagai sumber guna mendukung pengelolaan kawasan konservasi secara berkelanjutan.
Selain itu, instrumen tersebut diharapkan memperkuat kemandirian pendapatan di tingkat taman nasional melalui pengembangan ekowisata, kemitraan strategis, dan berbagai model bisnis berkelanjutan.
Dalam sesi panel strategis, Satgas juga memaparkan sejumlah alternatif pembiayaan yang mengacu pada praktik terbaik internasional. Skema tersebut meliputi kredit keanekaragaman hayati (Biodiversity Credit Framework), pendanaan permanen berbasis proyek (Project Finance for Permanence/PFP), serta obligasi konservasi satwa liar (Wildlife Conservation Bonds).
Pemerintah juga mengkaji pembiayaan berbasis hasil (outcome-based finance) yang mengacu pada keberhasilan perlindungan spesies, seperti model Rhino Bond.
Sementara itu, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengatakan Kementerian Kehutanan berkomitmen mengembangkan pembiayaan konservasi inovatif untuk memperkuat tata kelola taman nasional.
Baca juga : Menuju COP31 Turki, Indonesia Tegaskan Komitmen Aksi Iklim Realistis
Pengembangan tersebut diarahkan dari proyek percontohan menjadi platform nasional yang menghubungkan pendanaan andal, kelembagaan kuat, pengelolaan lapangan efektif, dan hasil konservasi yang terukur.
“Taman nasional Indonesia tetap berada di bawah kewenangan negara, dengan konservasi sebagai tujuan utamanya. Pemerintah tetap bertanggung jawab atas prioritas konservasi, keputusan pengelolaan, dan pengawasan,” kata Rohmat.
Dia menjelaskan, terdapat lima agenda prioritas dalam pengembangan pembiayaan konservasi, yakni pembentukan arsitektur pembiayaan yang kredibel, pengembangan instrumen yang memberikan manfaat konservasi, reformasi regulasi dan fleksibilitas keuangan, penguatan sumber daya manusia dan kapasitas pengelolaan, serta pengembangan proyek percontohan menjadi platform nasional.
Dalam agenda transformasi Badan Layanan Umum (BLU), pemerintah memprioritaskan empat taman nasional, yakni Komodo, Bromo Tengger Semeru, Gunung Rinjani, dan Way Kambas. Pelaksanaannya tetap mengikuti proses persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku.
CEO WWF Indonesia sekaligus anggota Satgas Aditya Bayunanda menyambut positif langkah pemerintah membangun arsitektur pembiayaan konservasi tersebut.
Menurut Aditya, kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, korporasi, dan mitra global membuka peluang untuk mengubah pendanaan konservasi yang selama ini berbasis amal menjadi model yang didorong investasi.
Baca juga : Sorong Selatan Diperkenalkan Lewat Ekowisata, Budaya, Dan Gastronomi
Pendekatan tersebut dinilai dapat mendukung pengembangan ekonomi positif-alam (nature-positive economy) sekaligus memperkuat perlindungan keanekaragaman hayati.
Dukungan juga disampaikan Chief Sustainability Officer APP Group Elim Sritaba. Dia mengatakan perusahaan mendukung pendekatan berbasis lanskap melalui kemitraan pemerintah dan swasta, termasuk pembentukan dana konservasi independen dengan tata kelola yang kuat dan berkelanjutan.
“Kolaborasi ini diharapkan memberikan manfaat jangka panjang bagi alam, keanekaragaman hayati, dan masyarakat,” kata Elim.
Forum COP31 tersebut turut dihadiri sejumlah mitra pembangunan internasional, antara lain perwakilan Pemerintah Inggris Ruth Davis, Bezos Earth Fund, Enduring Earth, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Asia (ADB), serta sejumlah filantropis global.
Keterlibatan para mitra internasional diharapkan memperkuat dukungan teknis, studi kelayakan, dan pendanaan katalitik untuk mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi positif-alam.
Melalui forum tersebut, Indonesia juga mengajak lembaga keuangan, filantropi, dan sektor swasta global bergabung dalam ekosistem pembiayaan konservasi nasional guna memastikan kelestarian keanekaragaman hayati bagi generasi mendatang.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.