Menuju COP31 Turki, Indonesia Tegaskan Komitmen Aksi Iklim Realistis

RM.id  Rakyat Merdeka -

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus memimpin dan memperkuat aksi iklim global melalui kerja sama internasional yang berkeadilan, transparan, serta berorientasi pada hasil nyata. Komitmen tersebut disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Moh. Jumhur Hidayat, dalam sesi Leader’s Plenary di ajang Pre-COP Leader’s Event yang berlangsung di Nadi, Fiji.

Pertemuan tingkat tinggi yang digelar pada 5–9 Oktober 2026 ini merupakan bagian dari persiapan strategis menuju Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) yang akan diselenggarakan di Antalya, Turki, pada 9–20 November 2026 mendatang. Mewakili Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Menteri LH Moh. Jumhur Hidayat menyampaikan pandangan strategis Indonesia di hadapan para pimpinan negara, menteri, dan komunitas internasional, termasuk perwakilan kawasan Pasifik yang berada di garis depan dampak perubahan iklim.

Mendorong Implementasi Nyata dan Prinsip Keadilan

Baca juga : Senayan Percepat Bahas RUU Pengendalian Perubahan Iklim

Dalam pidatonya, Jumhur menekankan bahwa tantangan utama aksi iklim global saat ini bukan lagi sebatas menetapkan target ambisius, melainkan bagaimana menerjemahkan komitmen tersebut menjadi langkah nyata di lapangan. Ia menegaskan bahwa Persetujuan Paris harus tetap menjadi kompas bersama, namun dengan memperhitungkan ruang waktu yang semakin menyempit untuk menjaga kenaikan suhu bumi di batas 1,5 derajat Celsius.

Indonesia menggarisbawahi bahwa pencapaian target emisi bersih (net-zero emissions) pada 2060 atau lebih cepat harus berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan resiliensi masyarakat. Tugas utama seluruh negara saat ini adalah menjembatani komitmen global menjadi hasil yang konkret dengan tetap berpedoman pada prinsip keadilan serta tanggung jawab bersama yang dibedakan (common but differentiated responsibilities).

Fokus Aksi Sektor Unggulan dan Transisi Berkeadilan

Sebagai langkah nyata di dalam negeri, Pemerintah Indonesia terus mempercepat berbagai program aksi iklim nasional di berbagai sektor vital. Langkah tersebut mencakup akselerasi penyerapan emisi karbon di sektor kehutanan dan penggunaan lahan melalui program FOLU Net Sink 2030, serta pengelolaan limbah dan metana secara berkelanjutan untuk menekan emisi gas rumah kaca.

Baca juga : Menteri LH Jumhur Hidayat Dorong Industri Hijau & Kendaraan Listrik di Magelang

Selain itu, Indonesia menggerakkan transformasi industri nasional melalui dekarbonisasi industri eksisting dan penerapan desain industri rendah karbon sejak tahap perencanaan. Pada sektor energi, proses transisi dijalankan secara berkeadilan, teratur, dan berpusat pada masyarakat dengan tetap menjaga ketahanan energi, keterjangkauan harga, serta perlindungan bagi kelompok masyarakat yang rentan.

Dukungan untuk Negara Kepulauan dan Deklarasi Taku Pakasoa

Sebagai negara kepulauan (archipelagic state), Indonesia menyampaikan empati mendalam serta dukungan penuh terhadap tantangan yang dihadapi Negara-Negara Berkembang Pulau Kecil (Small Island Developing States/SIDS) dan Negara-Negara sedang Berkembang (Least Developed Countries/LDC), khususnya terkait ancaman nyata dari kenaikan permukaan air laut.

Rangkaian Pre-COP31 ini ditandai dengan diadopsinya Deklarasi Taku Pakasoa, sebuah kesepakatan penting untuk meningkatkan upaya mitigasi, adaptasi, serta ketahanan terhadap risiko kerugian dan kerusakan (loss and damage) bagi negara-negara rentan. Jumhur menegaskan bahwa bagi negara kepulauan, kenaikan air laut bukan sekadar isu lingkungan, melainkan menyangkut kedaulatan dan keberlangsungan bangsa, sehingga aksi proteksi masyarakat di lapangan tidak boleh ditunda meski diskusi hukum internasional masih berjalan. Guna memperkuat adaptasi di tingkat akar rumput, Indonesia membagikan pengalaman pemulihan ekosistem mangrove, perlindungan terumbu karang, serta perluasan Program Kampung Iklim (ProKlim).

Menuju Antalya: Menggalang Dukungan Konkret

Baca juga : Menteri LH Dorong Ekosistem Pengelolaan Limbah B3 Transparan Dan Berkelanjutan

Kegiatan Pre-COP31 di Fiji ini dihadiri oleh perwakilan lebih dari 50 negara serta pimpinan organisasi internasional. Di antara tokoh yang hadir yakni Perdana Menteri Fiji Sitiveni Rabuka, PM Australia Anthony Albanese, PM Tuvalu Feleti Teo, Presiden COP31 sekaligus Menteri LH Türkiye Murat Kurum, Sekretaris Eksekutif UNFCCC Simon Stiell, serta Deputi Sekjen PBB Aminah J. Mohammed.

Pertemuan ini menjadi momentum krusial bagi Indonesia untuk membangun aliansi strategis dengan negara-negara Pasifik dan komunitas internasional. Melalui forum ini, Indonesia terus mendorong ketersediaan pendanaan iklim, alih teknologi, dan peningkatan kapasitas demi memastikan implementasi agenda perubahan iklim menjelang COP31 di Antalya, Turki.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.