RM.id Rakyat Merdeka - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah final dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Ia mengatakan, pemindahan IKN ke Kalimantan Timur sudah menjadi keputusan bersama antara Pemerintah dan DPR, yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 3/2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).
“Pemindahan IKN sudah final. Mari kita kesampingkan perbedaan untuk mewujudkan cita-cita besar ini,” tegas Moeldoko, di Gedung Bina Graha Jakarta, Kamis (17/3).
Moeldoko menyatakan, keputusan pemindahan IKN Nusantara sudah melalui proses panjang, hingga akhirnya muncul Undang-Undang dan pembentukan Badan Otorita IKN sebagai pelaksananya. Berbagai aturan turunan pun sudah disiapkan sebagai landasan hukum dan acuan dalam implementasi di lapangan.
Baca juga : Penundaan Pemilu Terlaksana Jika Dukungan Rakyat Kuat
Untuk itu, kata dia, dukungan semua pihak sangat dibutuhkan agar Otorita IKN bisa bekerja dengan tenang dan penuh konsentrasi di tengah-tengah himpitan waktu yang terus berjalan. “Pembangunan IKN perlu dukungan, bukan perdebatan. Ini persoalan membangun kota dunia demi Indonesia Maju,” ucap Moeldoko.
Dia juga secara tegas menyampaikan, pemindahan IKN demi mengakhiri persoalan ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa yang telah berlangsung berpuluh-puluh tahun. Selain itu, pemindahan IKN juga menjadi jawaban atas tantangan masa depan, terutama menghadapi ancaman pemanasan global yang berdampak serius bagi lingkungan dan kondisi sosial.
Panglima TNI 2013-2015 ini mengungkapkan, dampak pemanasan global sudah terjadi. Seperti adanya fenomena kenaikan permukaan laut dan kegagalan panen. Melihat kondisi tersebut, saat ini waktu yang tepat bagi Indonesia untuk berbenah, yakni dengan pembangunan dan memindahkan IKN.
Baca juga : Bamsoet: Pembangunan IKN Harus Berlanjut Siapapun Presidennya Nanti
“Ibu Kota Nusantara dengan konsep smart forest city perlu kita wujudkan agar dapat menjadi showcase untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita telah siap berubah. Sekali lagi, mari kita berpikir tentang masa depan. Jangan sampai kita mewariskan Indonesia yang penuh bencana dan meninggalkan ketidakpedulian terhadap masa depan generasi berikutnya,” ucap Moeldoko.
Terkait polemik status tanah di wilayah IKN, Moeldoko memastikan, bahwa Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), akan melakukan percepatan penyelesaiannya dengan sistematis dan sinergis. Sehingga ke depan tidak memunculkan permasalahan agaria.
“Kami (KSP) bersama Kementerian ATR/BPN dan Kementerian LHK sudah berpengalaman dalam melakukan percepatan penyelesaian konflik agraria. Jadi soal itu sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi,” terangnya.
Baca juga : Mendikbudristek Dukung Pendirian Fakultas Kedokteran Di Perbatasan
“Kantor Staf Presiden juga berkomitmen untuk mengawal pembangunan IKN melalui proses akselerasi dan debottlenecking. Salah satu yang akan kami kawal adalah memastikan berjalannya tata kelola pemerintahan yang baik, untuk mencegah korupsi dan membangun integritas dalam keseluruhan proses pembangunan IKN,” pungkas Moeldoko. [USU]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.